Kunjungan Presiden Taiwan Lai Ching-te ke Kerajaan Eswatini sekilas tampak seperti agenda bilateral dengan negara sahabat diplomatik. Namun peristiwa ini cepat melebar karena menyentuh tiga hal sensitif sekaligus: diplomasi kepala negara Taiwan, tekanan Beijing terhadap ruang internasional Taiwan, dan sikap Amerika Serikat bahwa aturan penerbangan sipil tidak boleh dijadikan alat politik.[5][
8][
10]
Apa yang sebenarnya terjadi?
Lai semula dijadwalkan mengunjungi Eswatini pada 22–27 April. Menurut laporan Central News Agency Taiwan, Seychelles, Mauritius, dan Madagaskar tiba-tiba membatalkan izin terbang untuk pesawat kepresidenan Taiwan, sehingga kantor kepresidenan memutuskan menunda perjalanan; laporan tersebut mengaitkan hambatan itu dengan intervensi Tiongkok.[5]
Setelah tertunda, Lai tetap tiba di Eswatini pada 2 Mei waktu Taipei untuk memulai kunjungan kenegaraan. Kantor Kepresidenan Taiwan menyatakan kunjungan itu berfokus pada tiga agenda: kemakmuran bersama di bidang keamanan, ekonomi, dan digital, dengan tujuan memperdalam hubungan Taiwan-Eswatini.[5]
Mengapa Beijing keberatan?
Bagi Beijing, persoalannya bukan hanya Eswatini sebagai tujuan kunjungan. Yang lebih sensitif adalah simbol politiknya: presiden Taiwan tampil sebagai kepala negara dalam hubungan resmi dengan negara sahabat diplomatik. Sebelum perjalanan, Kantor Urusan Taiwan Tiongkok menyatakan menentang setiap upaya yang dianggap menciptakan “dua China”, “satu China, satu Taiwan”, atau “kemerdekaan Taiwan” di panggung internasional.[8]
Kementerian Luar Negeri Taiwan menjawab bahwa Taiwan berhak secara mandiri memilih negara mana saja yang diajak berhubungan dan mengembangkan relasi, serta tidak menerima campur tangan atau tekanan dari negara mana pun. Kementerian itu juga menyebut kunjungan presiden Taiwan ke luar negeri sesuai praktik internasional dan merupakan hal yang rutin.[8]
Di sinilah letak perbedaannya. Taipei memandang kunjungan ke negara sahabat diplomatik sebagai hubungan luar negeri biasa. Beijing menilainya melalui kerangka “satu China” dan menolak interaksi internasional yang dapat dibaca sebagai penguatan visibilitas Taiwan di luar negeri.[8]
Kenapa izin terbang membuat isu ini membesar?
Tarik-menarik Taiwan dan Tiongkok kerap terjadi di ranah diplomasi. Namun kali ini isu menjadi lebih tajam karena hambatannya muncul pada izin terbang pesawat kepresidenan. Pada 24 April, Kementerian Luar Negeri Taiwan mengatakan pemerintah eksekutif dan Kongres AS telah menyampaikan keprihatinan atas tertundanya rencana kunjungan Lai ke Eswatini, sekaligus mendesak Tiongkok menghentikan tekanan terhadap Taiwan.[10]
Menurut Kementerian Luar Negeri Taiwan, Departemen Luar Negeri AS menyatakan negara-negara terkait bertindak atas arahan Tiongkok dan mengganggu keselamatan serta martabat kunjungan rutin pejabat Taiwan. AS juga menekankan bahwa negara-negara tersebut mengelola ruang udara internasional dalam wilayah informasi penerbangan atau Flight Information Region (FIR), yang cakupannya melampaui ruang udara kedaulatan di atas wilayah nasional. Tanggung jawab itu, menurut AS, bertujuan memastikan keselamatan penerbangan, bukan menjadi alat politik Beijing.[10]
Dengan kata lain, perhatian Washington tidak berhenti pada pertanyaan apakah presiden Taiwan bisa berkunjung ke Eswatini. Isu yang lebih luas adalah apakah pengelolaan FIR—yang biasanya bersifat teknis dan keselamatan—dapat dipengaruhi tekanan pihak ketiga. Dalam pernyataan yang dikutip Kementerian Luar Negeri Taiwan, AS menyebut kejadian ini sebagai contoh lain dari intimidasi Beijing terhadap Taiwan dan para pendukungnya di dunia, serta penyalahgunaan sistem penerbangan sipil internasional.[10]
Mengapa AS terang-terangan mendukung Taiwan?
Pertama, Washington menempatkan perjalanan ini sebagai kunjungan rutin. Menjawab pertanyaan CNA, seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS menyatakan Taiwan adalah mitra yang dipercaya dan mampu bagi AS serta banyak negara lain; kunjungan presiden Taiwan ke Eswatini disebut sebagai agenda rutin yang tidak seharusnya dipolitisasi.[5]
AS juga menekankan bahwa setiap presiden Taiwan yang terpilih secara demokratis pernah mengunjungi negara-negara sahabat diplomatik Taiwan. Pendahulu Lai, Tsai Ing-wen, juga pernah mengunjungi Eswatini pada 2018 dan 2023, sehingga perjalanan semacam ini dipandang bukan hal baru.[5]
Kedua, AS membaca kasus ini dalam kerangka tekanan terhadap Taiwan. Kementerian Luar Negeri Taiwan mengutip posisi AS yang mendesak Beijing menghentikan tekanan militer, diplomatik, dan ekonomi terhadap Taiwan, serta memilih dialog bermakna untuk menangani perbedaan.[10]
Mengapa Eswatini penting secara simbolik?
Eswatini adalah salah satu negara sahabat diplomatik Taiwan di Afrika. Kunjungan Lai diposisikan oleh Kantor Kepresidenan Taiwan sebagai kunjungan kenegaraan untuk memperdalam hubungan Taiwan-Eswatini melalui kerja sama di bidang keamanan, ekonomi, dan digital.[5]
Karena itu, arti Eswatini tidak hanya terletak pada lokasinya. Bagi Taiwan, kunjungan ini menjadi ruang untuk mempertahankan hubungan diplomatik resmi dan diplomasi tingkat kepala negara. Bagi Beijing, interaksi seperti ini masuk ke dalam narasi penolakan terhadap “dua China” atau “satu China, satu Taiwan”. Bagi AS, kasus ini menjadi contoh untuk melihat apakah Tiongkok menekan Taiwan lewat negara ketiga dan pengelolaan penerbangan internasional.[5][
8][
10]
Tiga kunci membaca tarik-menarik ini
- Dari sudut pandang Taiwan: kunjungan presiden ke negara sahabat diplomatik adalah interaksi diplomatik normal dan bagian dari upaya mempertahankan ruang internasional. Kementerian Luar Negeri Taiwan menegaskan Taiwan berhak memilih hubungan dengan negara lain dan tidak menerima campur tangan atau tekanan.[
8]
- Dari sudut pandang Tiongkok: Beijing menolak langkah internasional yang dianggap menciptakan “dua China”, “satu China, satu Taiwan”, atau “kemerdekaan Taiwan”, sehingga kunjungan kepala negara Taiwan ke negara sahabat diplomatik sangat mudah dipolitisasi.[
8]
- Dari sudut pandang AS: Washington melihat kunjungan Lai ke Eswatini sebagai agenda rutin, sementara sengketa izin terbang dikaitkan dengan keselamatan penerbangan, tata kelola FIR, dan upaya melawan tekanan Beijing.[
5][
10]
Ringkasnya, kunjungan Lai Ching-te ke Eswatini menjadi fokus tarik-menarik Tiongkok dan AS karena menyatukan tiga isu sekaligus: diplomasi kepala negara Taiwan, posisi “satu China” Beijing, dan kekhawatiran AS bahwa aturan penerbangan sipil dapat dipolitisasi. Kunjungan itu sendiri adalah agenda bilateral Taiwan-Eswatini, tetapi pembatalan izin terbang dan respons terbuka Washington membuatnya berkembang menjadi perdebatan tentang aturan internasional dan ruang diplomatik Taiwan.[5][
8][
10]
