Sidang Pajak PBB Babak 5: Polemik Utara-Selatan Memanas di Tengah Potensi Rp 8.000 Triliun

Perpecahan Inti: Pajak Kotor vs. Pajak Neto di Negara Sumber

Pertarungan paling sengit terjadi di Pasal 5 yang mengatur alokasi hak pajak yang adil. Celah utara-selatan melebar .

• Negara maju menolak: Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia menyatakan kekhawatiran terhadap penerapan pajak kotor (gross-basis taxation). Italia lebih memilih pajak neto, sementara Jepang memperingatkan bahwa tarif kotor seragam bisa mengabaikan perbedaan profitabilitas antar sektor .
• Negara berkembang mendesak keadilan: Kelompok Afrika dengan lantang menyatakan bahwa Pasal 5 harus mengembalikan keseimbangan hak pajak ke negara sumber (market jurisdiction) tempat aktivitas ekonomi nyata terjadi . Negara-negara ini sudah lama merasa dirugikan oleh sistem yang ada.
• Posisi hati-hati India: India mendukung opsi pajak neto sembari mendorong hak pajak yang lebih kuat bagi negara sumber, sejalan dengan negara berkembang lainnya . Para ahli pajak India melihat konvensi ini sebagai peluang besar untuk memperkuat otoritas India dalam memajaki perusahaan multinasional dan menekan praktik pengalihan laba .

Arbitrase Wajib: Pemicu Ketegangan di Hari Terakhir

Di hari ke-9, para delegasi berdebat soal protokol sengketa pajak, termasuk bagaimana menangani sengketa di negara yang tidak memiliki perjanjian pajak dan mekanisme mana yang wajib diadopsi . Soal arbitrase wajib ini menjadi batu sandungan abadi: negara maju cenderung mendukung arbitrase yang mengikat demi kepastian, sementara negara berkembang sering melihatnya sebagai pembatasan kedaulatan pajak mereka.

AI dan Layanan Digital: Wilayah Baru Pertarungan

Para negosiator juga memperdebatkan apakah kecerdasan buatan (AI) harus masuk dalam cakupan Protokol 1 tentang layanan lintas batas . Mereka membahas ambang batas (nexus) untuk biaya jasa di era ekonomi digital. Beberapa negara khawatir akan muncul klaim tumpang tindih atas hak pajak negara sumber di bawah aturan nexus yang diusulkan .

Hadiah US$ 500 Miliar: Pajak Terpadu (Unitary Taxation)

Sebuah studi bersama Tax Justice Network dan Public Services International yang dirilis bertepatan dengan sidang menemukan bahwa memajaki perusahaan multinasional berdasarkan tempat aktivitas ekonomi riil (dikenal sebagai unitary taxation) bisa menghasilkan tambahan penerimaan pajak perusahaan antara US$ 300 miliar hingga lebih dari US$ 500 miliar per tahun, tanpa menaikkan tarif pajak . Angka US$ 500 miliar menjadi sorotan utama .

Argumen inti laporan itu: gantikan sistem berusia seabad yang memungkinkan perusahaan multinasional "bayar di mana Anda bilang" (pay where you say) — yaitu mendeklarasikan laba di mana pun mereka suka, seringkali di yurisdiksi pajak rendah — dengan model "bayar di mana Anda bermain" (pay where you play) yang memajaki mereka di tempat mereka benar-benar beroperasi . Sebagai gambaran, US$ 500 miliar hampir 40% dari target pendanaan iklim tahunan sebesar US$ 1,3 triliun yang disepakati negara-negara untuk dimobilisasi pada 2035 .

Apa yang Belum Terselesaikan?

Beberapa isu kritis masih menggantung menjelang sidang berikutnya:

• Kerangka pajak kotor vs. pajak neto berdasarkan Pasal 5
• Tarif pajak kotor maksimum untuk layanan lintas batas
• Cakupan Protokol 1, termasuk apakah layanan berbasis AI termasuk
• Mekanisme arbitrase wajib di bawah protokol sengketa
• Interaksi antara konvensi dan protokol baru dengan perjanjian pajak bilateral yang sudah ada

Isu-isu ini akan menentukan apakah konvensi benar-benar bisa mewujudkan sistem pajak global yang lebih adil dan efektif.

Agenda Selanjutnya: Nairobi, November 2026

Sidang negosiasi keenam dijadwalkan di Nairobi, Kenya, dari 30 November hingga 11 Desember 2026 . INC dijadwalkan bertemu tiga kali setahun hingga 2027, saat naskah akhir konvensi dan kedua protokol harus diserahkan ke Majelis Umum PBB . Sidang di Nairobi akan menjadi ujian kritis: apakah momentum dari New York bisa diterjemahkan menjadi kompromi nyata di isu-isu paling memecah belah.

Proses yang dimulai oleh Kelompok Afrika pada 2023 ini merupakan upaya paling ambisius dalam seabad terakhir untuk menulis ulang aturan perpajakan internasional . Hasilnya akan menentukan apakah pemerintah di seluruh dunia bisa menangkap ratusan miliar dolar pendapatan yang kini hilang akibat pengalihan laba — dan apakah pendapatan itu akan mengalir ke negara tempat aktivitas ekonomi riil terjadi.