Kasus gabungan ini, FCC v. AT&T, Inc. dan Verizon Communications, Inc. v. FCC, menjadi ujian kritis: apakah proses penegakan hukum sebuah badan administratif melanggar hak atas pengadilan oleh juri yang dijamin Amendemen Ketujuh Konstitusi AS? Mahkamah memutuskan tidak.

Pertanyaan Konstitusional: Jalan Lain Menuju Pengadilan Juri

Argumen utama operator seluler cukup lugas: FCC, dalam menjatuhkan denda ratusan juta dolar ini, bertindak sekaligus sebagai jaksa, hakim, dan juri, sehingga menghilangkan hak mereka untuk diadili. Mahkamah Agung menolak pandangan ini dengan menarik garis pembeda prosedural yang krusial.

Ketua Mahkamah Agung John Roberts, yang menulis opini mayoritas, menyatakan bahwa perintah denda (forfeiture order) FCC tidak secara final menyelesaikan kewajiban hukum operator. Yang penting, pihak yang menolak membayar denda FCC tidak langsung dipaksa melakukannya. Departemen Kehakiman (DOJ) harus mengajukan gugatan penegakan terpisah di pengadilan federal untuk menagih denda tersebut. Pada tahap itulah operator berhak atas persidangan de novo (sidang ulang penuh) di hadapan juri, seperti diatur dalam 47 U.S.C. §504(a) .

Seperti yang ditulis Roberts, “Amendemen tersebut hanya mensyaratkan bahwa, sebelum hak dan kewajiban hukum secara meyakinkan 'ditetapkan dan ditentukan'... suatu pihak memiliki kesempatan untuk bersikeras agar juri membuat 'penentuan akhir atas masalah fakta'” . Karena skema FCC menyediakan jalur akhir menuju pengadilan juri itu, Mahkamah menganggapnya konstitusional.

Membedakan dengan Kasus SEC v. Jarkesy

Untuk mencapai kesimpulan ini, Mahkamah harus secara hati-hati memisahkan kasus ini dari presedennya sendiri. Operator banyak bersandar pada putusan MA tahun 2024 dalam SEC v. Jarkesy, yang membatasi penggunaan tribunal internal oleh Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) untuk kasus denda perdata .

Mahkamah memutuskan kedua situasi itu tidak bisa disamakan. Sistem SEC memungkinkan lembaga itu pada dasarnya mengadili dan menegakkan denda secara internal, tanpa jalur awal ke pengadilan Pasal III (pengadilan federal). Sebaliknya, proses denda FCC tidak bisa mengeksekusi sendiri. Komisi mengeluarkan perintah denda, tetapi harus berpaling ke cabang yudikatif untuk memberlakukan denda tersebut. Pemisahan ini—di mana lembaga menuduh tetapi tidak bisa, dengan sendirinya, memaksa pembayaran—adalah penyelamat konstitusional bagi sistem FCC .

Suara Sendiri Sang Penentang: Argumen Formalis Hakim Thomas

Hakim Clarence Thomas, satu-satunya yang berbeda pendapat, menawarkan pandangan yang sangat berbeda. Ia berargumen bahwa penalaran mayoritas adalah fiksi hukum. Baginya, perintah FCC bukanlah sekadar saran. Ia mencatat bahwa regulasi Komisi sendiri memperlakukan perintah denda sebagai penalti yang “wajib” “dibayar penuh” pada tanggal tertentu, dan para operator menghadapi penalti hukum jika tidak patuh .

Thomas menolak gagasan bahwa perusahaan memiliki pilihan yang berarti. Ia menunjukkan bahwa AT&T dan Verizon “membayar di bawah protes dan mengajukan gugatan untuk mendapatkan kembali pembayaran mereka,” dan ia menuduh mayoritas “menghukum AT&T dan Verizon karena mematuhi perintah pemerintah yang mereka yakini dengan itikad baik sebagai sesuatu yang wajib” . Bagi Thomas, efek praktis dari perintah itu adalah perampasan properti secara langsung dan memaksa tanpa pengadilan juri.

Rincian Denda $200 Juta

Pertarungan konstitusional berisiko tinggi ini berakar dari tindakan penegakan privasi besar-besaran. FCC menetapkan bahwa empat operator seluler utama gagal melindungi data geolokasi sensitif pelanggan dari akses tidak sah, yang secara efektif memungkinkannya dijual kepada pihak ketiga. Denda yang ingin dijatuhkan FCC sangat besar :

• T-Mobile: ~$80 juta
• AT&T: ~$57 juta
• Verizon: ~$47 juta
• Sprint: ~$12 juta

Jika digabungkan, total denda mencapai sekitar $200 juta, menjadikannya salah satu denda privasi terbesar dalam sejarah FCC .

Perjalanan Kasus ke Mahkamah Agung

Sebelum mencapai mahkamah tertinggi, kasus-kasus ini menempuh jalur berbeda melalui sistem banding federal, menciptakan perbedaan putusan (circuit split) yang praktis menuntut intervensi Mahkamah Agung.

• Investigasi FCC: Kasus bermula dari investigasi FCC terhadap AT&T dan Verizon atas dugaan pelanggaran undang-undang yang mewajibkan mereka menjaga kerahasiaan data lokasi pelanggan . Komisi mengeluarkan pemberitahuan tentang potensi tanggung jawab dan, setelah mengevaluasi tanggapan perusahaan, menyelesaikan perintah denda .
• Perpecahan Putusan Muncul: AT&T dan Verizon membayar denda di bawah protes dan menantangnya di sirkuit regional masing-masing. Fifth Circuit berpihak pada AT&T, membatalkan perintah FCC dengan alasan bahwa proses internal melanggar Amendemen Ketujuh karena menyelesaikan masalah fakta dan hukum tanpa juri . Second Circuit mengambil pandangan sebaliknya dalam kasus Verizon, menguatkan denda dengan memutuskan bahwa perintah FCC tidak dengan sendirinya memaksa pembayaran dan memerlukan gugatan penagihan dari DOJ untuk penegakan .
• Resolusi Mahkamah Agung: Mahkamah Agung menerima kasus ini, mendengar argumentasi lisan pada 21 April 2026, dan mengeluarkan putusan gabungannya pada 4 Juni 2026. Mahkamah membatalkan putusan Fifth Circuit, mengafirmasi Second Circuit, dan secara meyakinkan menyelesaikan sengketa demi proses denda internal FCC .

Kasus gabungan ini, FCC v. AT&T, Inc. dan Verizon Communications, Inc. v. FCC, menjadi ujian kritis: apakah proses penegakan hukum sebuah badan administratif melanggar hak atas pengadilan oleh juri yang dijamin Amendemen Ketujuh Konstitusi AS? Mahkamah memutuskan tidak.

Pertanyaan Konstitusional: Jalan Lain Menuju Pengadilan Juri

Argumen utama operator seluler cukup lugas: FCC, dalam menjatuhkan denda ratusan juta dolar ini, bertindak sekaligus sebagai jaksa, hakim, dan juri, sehingga menghilangkan hak mereka untuk diadili. Mahkamah Agung menolak pandangan ini dengan menarik garis pembeda prosedural yang krusial.

Ketua Mahkamah Agung John Roberts, yang menulis opini mayoritas, menyatakan bahwa perintah denda (forfeiture order) FCC tidak secara final menyelesaikan kewajiban hukum operator. Yang penting, pihak yang menolak membayar denda FCC tidak langsung dipaksa melakukannya. Departemen Kehakiman (DOJ) harus mengajukan gugatan penegakan terpisah di pengadilan federal untuk menagih denda tersebut. Pada tahap itulah operator berhak atas persidangan de novo (sidang ulang penuh) di hadapan juri, seperti diatur dalam 47 U.S.C. §504(a) .

Seperti yang ditulis Roberts, “Amendemen tersebut hanya mensyaratkan bahwa, sebelum hak dan kewajiban hukum secara meyakinkan 'ditetapkan dan ditentukan'... suatu pihak memiliki kesempatan untuk bersikeras agar juri membuat 'penentuan akhir atas masalah fakta'” . Karena skema FCC menyediakan jalur akhir menuju pengadilan juri itu, Mahkamah menganggapnya konstitusional.

Membedakan dengan Kasus SEC v. Jarkesy

Untuk mencapai kesimpulan ini, Mahkamah harus secara hati-hati memisahkan kasus ini dari presedennya sendiri. Operator banyak bersandar pada putusan MA tahun 2024 dalam SEC v. Jarkesy, yang membatasi penggunaan tribunal internal oleh Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) untuk kasus denda perdata .

Mahkamah memutuskan kedua situasi itu tidak bisa disamakan. Sistem SEC memungkinkan lembaga itu pada dasarnya mengadili dan menegakkan denda secara internal, tanpa jalur awal ke pengadilan Pasal III (pengadilan federal). Sebaliknya, proses denda FCC tidak bisa mengeksekusi sendiri. Komisi mengeluarkan perintah denda, tetapi harus berpaling ke cabang yudikatif untuk memberlakukan denda tersebut. Pemisahan ini—di mana lembaga menuduh tetapi tidak bisa, dengan sendirinya, memaksa pembayaran—adalah penyelamat konstitusional bagi sistem FCC .

Suara Sendiri Sang Penentang: Argumen Formalis Hakim Thomas

Hakim Clarence Thomas, satu-satunya yang berbeda pendapat, menawarkan pandangan yang sangat berbeda. Ia berargumen bahwa penalaran mayoritas adalah fiksi hukum. Baginya, perintah FCC bukanlah sekadar saran. Ia mencatat bahwa regulasi Komisi sendiri memperlakukan perintah denda sebagai penalti yang “wajib” “dibayar penuh” pada tanggal tertentu, dan para operator menghadapi penalti hukum jika tidak patuh .

Thomas menolak gagasan bahwa perusahaan memiliki pilihan yang berarti. Ia menunjukkan bahwa AT&T dan Verizon “membayar di bawah protes dan mengajukan gugatan untuk mendapatkan kembali pembayaran mereka,” dan ia menuduh mayoritas “menghukum AT&T dan Verizon karena mematuhi perintah pemerintah yang mereka yakini dengan itikad baik sebagai sesuatu yang wajib” . Bagi Thomas, efek praktis dari perintah itu adalah perampasan properti secara langsung dan memaksa tanpa pengadilan juri.

Rincian Denda $200 Juta

Pertarungan konstitusional berisiko tinggi ini berakar dari tindakan penegakan privasi besar-besaran. FCC menetapkan bahwa empat operator seluler utama gagal melindungi data geolokasi sensitif pelanggan dari akses tidak sah, yang secara efektif memungkinkannya dijual kepada pihak ketiga. Denda yang ingin dijatuhkan FCC sangat besar :

• T-Mobile: ~$80 juta
• AT&T: ~$57 juta
• Verizon: ~$47 juta
• Sprint: ~$12 juta

Jika digabungkan, total denda mencapai sekitar $200 juta, menjadikannya salah satu denda privasi terbesar dalam sejarah FCC .

Perjalanan Kasus ke Mahkamah Agung

Sebelum mencapai mahkamah tertinggi, kasus-kasus ini menempuh jalur berbeda melalui sistem banding federal, menciptakan perbedaan putusan (circuit split) yang praktis menuntut intervensi Mahkamah Agung.

• Investigasi FCC: Kasus bermula dari investigasi FCC terhadap AT&T dan Verizon atas dugaan pelanggaran undang-undang yang mewajibkan mereka menjaga kerahasiaan data lokasi pelanggan . Komisi mengeluarkan pemberitahuan tentang potensi tanggung jawab dan, setelah mengevaluasi tanggapan perusahaan, menyelesaikan perintah denda .
• Perpecahan Putusan Muncul: AT&T dan Verizon membayar denda di bawah protes dan menantangnya di sirkuit regional masing-masing. Fifth Circuit berpihak pada AT&T, membatalkan perintah FCC dengan alasan bahwa proses internal melanggar Amendemen Ketujuh karena menyelesaikan masalah fakta dan hukum tanpa juri . Second Circuit mengambil pandangan sebaliknya dalam kasus Verizon, menguatkan denda dengan memutuskan bahwa perintah FCC tidak dengan sendirinya memaksa pembayaran dan memerlukan gugatan penagihan dari DOJ untuk penegakan .
• Resolusi Mahkamah Agung: Mahkamah Agung menerima kasus ini, mendengar argumentasi lisan pada 21 April 2026, dan mengeluarkan putusan gabungannya pada 4 Juni 2026. Mahkamah membatalkan putusan Fifth Circuit, mengafirmasi Second Circuit, dan secara meyakinkan menyelesaikan sengketa demi proses denda internal FCC .