Beberapa elemen pentingnya meliputi:

• Penghentian tembakan bersyarat: Rezim penghentian permusuhan yang lebih luas mulai diaktifkan, tetapi kelanjutannya secara eksplisit bergantung pada kepatuhan Hezbollah. Ini berbeda dari sejumlah kesepakatan sebelumnya yang mulai berlaku tanpa prasyarat dan kemudian dilanggar berulang kali .
• Zona keamanan percontohan: Israel dan Lebanon sepakat “segera mempercepat pembentukan zona percontohan” di mana Angkatan Bersenjata Lebanon mengambil kendali teritorial eksklusif. Semua aktor nonnegara, termasuk Hezbollah, dilarang berada atau beroperasi di zona tersebut .
• Perundingan langsung berlanjut: Perundingan kali ini merupakan putaran keempat pembicaraan trilateral langsung di Washington, bukan sekadar dialog melalui perantara. Putaran berikutnya dijadwalkan pada pekan 22 Juni, dengan jalur politik dan keamanan tetap berjalan di bawah kepemimpinan Amerika Serikat .

Zona percontohan itu menjadi salah satu aspek paling konkret dalam upaya memperluas kewenangan negara Lebanon ke wilayah yang selama ini memiliki kehadiran kuat Hezbollah. Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah Lebanon untuk menerapkan aturan tersebut dan memastikan tidak ada serangan baru.

Respons Hezbollah: Menolak dan Tetap Menyerang

Hezbollah bukan pihak yang menandatangani kesepakatan tersebut. Pimpinan kelompok itu juga berulang kali menolak perundingan langsung Lebanon–Israel dan menegaskan bahwa mereka tidak mengakui hasil pembicaraan yang tidak mereka ikuti.

Pada 1 Juni, Sekretaris Jenderal Hezbollah Naim Qassem mendesak pemerintah Lebanon menghentikan perundingan langsung dengan Israel. Ia menyebut proses itu sebagai “konsesi cuma-cuma” . Sehari kemudian, Wakil Ketua Dewan Politik Hezbollah Mahmoud Qomati menolak gencatan senjata parsial dan memperingatkan bahwa serangan Israel terhadap pinggiran selatan Beirut akan memicu “respons yang lebih dalam dan lebih kuat” .

Sebelumnya, pejabat senior Hezbollah Wafiq Safa juga mengatakan bahwa kelompoknya “tidak akan mematuhi kesepakatan apa pun” yang mungkin dihasilkan dari perundingan langsung Lebanon–Israel. Menurut Safa, Hezbollah tidak terikat oleh hasil yang disepakati pemerintah kedua negara .

Kesenjangan antara kerangka diplomatik dan situasi di medan perang terlihat jelas. Institute for the Study of War melaporkan bahwa Hezbollah melancarkan serangan roket ke posisi Pasukan Pertahanan Israel di Israel utara pada 3 Juni, hanya beberapa jam sebelum pengumuman gencatan senjata . Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas militer tetap berlangsung ketika para diplomat berusaha membangun kesepakatan.

Bagaimana Konflik Ini Bermula?

Putaran perang saat ini pecah pada 2 Maret 2026, setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari. Hezbollah kemudian meluncurkan roket ke arah Israel. Israel membalas dengan serangan udara besar-besaran dan invasi darat yang mencapai garis Sungai Litani .

Menurut berbagai laporan, pasukan Israel menguasai sekitar 14–20 persen wilayah Lebanon dan menduduki area di lebih dari 55 permukiman .

Dampak kemanusiaannya sangat berat. Hingga 1 Juni, Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat 3.412 orang tewas dan 10.269 lainnya terluka sejak 2 Maret . Lebih dari 1 juta orang—sekitar seperlima populasi Lebanon—terpaksa mengungsi . Di pihak Israel, sumber resmi melaporkan sedikitnya 28 tentara tewas, selain satu pekerja pembongkaran, serta 1.180 tentara terluka .

Upaya diplomatik sebelumnya juga tidak mampu menghentikan kekerasan. Gencatan senjata November 2024 runtuh pada 2 Maret 2026 . Setelah itu, gencatan senjata 10 hari yang dimediasi Amerika Serikat mulai berlaku pada 16 April dan diperpanjang 45 hari pada 15 Mei. Namun, pelanggaran hampir terjadi setiap hari, dengan ratusan korban jiwa tetap tercatat setelah gencatan senjata diberlakukan .

Titik Buntu Berikutnya: Penarikan Israel

Perundingan dijadwalkan dilanjutkan pada pekan 22 Juni. Kerangka gencatan senjata diharapkan dapat menciptakan ruang bagi kesepakatan politik dan keamanan yang lebih luas.

Akan tetapi, ada pertentangan mendasar yang belum terselesaikan. Pemerintah Lebanon berulang kali menyatakan bahwa penarikan penuh pasukan Israel dari seluruh wilayah Lebanon merupakan syarat mutlak untuk kesepakatan final.

Presiden Lebanon Joseph Aoun pada 25 Mei mengatakan negaranya “tidak akan menerima kenyataan ini” terkait pendudukan Israel. Ia menyebut penarikan penuh sebagai “tuntutan nasional yang tetap dan tidak dapat dikompromikan” . Perdana Menteri Nawaf Salam juga menegaskan bahwa Lebanon tidak dapat menandatangani kesepakatan tanpa penarikan seluruh pasukan Israel. “Kami tidak bisa hidup dengan apa yang disebut zona penyangga,” ujarnya pada April .

Di sinilah letak paradoks utama proses diplomasi tersebut. Kesepakatan 3 Juni menetapkan syarat bagi Hezbollah yang secara terbuka ditolak kelompok itu. Pada saat yang sama, pemerintah Lebanon menuntut penarikan Israel—syarat yang belum menunjukkan tanda-tanda akan diterima oleh Israel.

Pertanyaan besarnya adalah apakah perundingan 22 Juni mampu menjembatani dua tuntutan yang saling bertabrakan itu. Jika tidak, gencatan senjata terbaru ini berisiko menjadi satu lagi kesepakatan yang hanya bertahan di atas kertas.

Beberapa elemen pentingnya meliputi:

• Penghentian tembakan bersyarat: Rezim penghentian permusuhan yang lebih luas mulai diaktifkan, tetapi kelanjutannya secara eksplisit bergantung pada kepatuhan Hezbollah. Ini berbeda dari sejumlah kesepakatan sebelumnya yang mulai berlaku tanpa prasyarat dan kemudian dilanggar berulang kali .
• Zona keamanan percontohan: Israel dan Lebanon sepakat “segera mempercepat pembentukan zona percontohan” di mana Angkatan Bersenjata Lebanon mengambil kendali teritorial eksklusif. Semua aktor nonnegara, termasuk Hezbollah, dilarang berada atau beroperasi di zona tersebut .
• Perundingan langsung berlanjut: Perundingan kali ini merupakan putaran keempat pembicaraan trilateral langsung di Washington, bukan sekadar dialog melalui perantara. Putaran berikutnya dijadwalkan pada pekan 22 Juni, dengan jalur politik dan keamanan tetap berjalan di bawah kepemimpinan Amerika Serikat .

Zona percontohan itu menjadi salah satu aspek paling konkret dalam upaya memperluas kewenangan negara Lebanon ke wilayah yang selama ini memiliki kehadiran kuat Hezbollah. Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah Lebanon untuk menerapkan aturan tersebut dan memastikan tidak ada serangan baru.

Respons Hezbollah: Menolak dan Tetap Menyerang

Hezbollah bukan pihak yang menandatangani kesepakatan tersebut. Pimpinan kelompok itu juga berulang kali menolak perundingan langsung Lebanon–Israel dan menegaskan bahwa mereka tidak mengakui hasil pembicaraan yang tidak mereka ikuti.

Pada 1 Juni, Sekretaris Jenderal Hezbollah Naim Qassem mendesak pemerintah Lebanon menghentikan perundingan langsung dengan Israel. Ia menyebut proses itu sebagai “konsesi cuma-cuma” . Sehari kemudian, Wakil Ketua Dewan Politik Hezbollah Mahmoud Qomati menolak gencatan senjata parsial dan memperingatkan bahwa serangan Israel terhadap pinggiran selatan Beirut akan memicu “respons yang lebih dalam dan lebih kuat” .

Sebelumnya, pejabat senior Hezbollah Wafiq Safa juga mengatakan bahwa kelompoknya “tidak akan mematuhi kesepakatan apa pun” yang mungkin dihasilkan dari perundingan langsung Lebanon–Israel. Menurut Safa, Hezbollah tidak terikat oleh hasil yang disepakati pemerintah kedua negara .

Kesenjangan antara kerangka diplomatik dan situasi di medan perang terlihat jelas. Institute for the Study of War melaporkan bahwa Hezbollah melancarkan serangan roket ke posisi Pasukan Pertahanan Israel di Israel utara pada 3 Juni, hanya beberapa jam sebelum pengumuman gencatan senjata . Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas militer tetap berlangsung ketika para diplomat berusaha membangun kesepakatan.

Bagaimana Konflik Ini Bermula?

Putaran perang saat ini pecah pada 2 Maret 2026, setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari. Hezbollah kemudian meluncurkan roket ke arah Israel. Israel membalas dengan serangan udara besar-besaran dan invasi darat yang mencapai garis Sungai Litani .

Menurut berbagai laporan, pasukan Israel menguasai sekitar 14–20 persen wilayah Lebanon dan menduduki area di lebih dari 55 permukiman .

Dampak kemanusiaannya sangat berat. Hingga 1 Juni, Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat 3.412 orang tewas dan 10.269 lainnya terluka sejak 2 Maret . Lebih dari 1 juta orang—sekitar seperlima populasi Lebanon—terpaksa mengungsi . Di pihak Israel, sumber resmi melaporkan sedikitnya 28 tentara tewas, selain satu pekerja pembongkaran, serta 1.180 tentara terluka .

Upaya diplomatik sebelumnya juga tidak mampu menghentikan kekerasan. Gencatan senjata November 2024 runtuh pada 2 Maret 2026 . Setelah itu, gencatan senjata 10 hari yang dimediasi Amerika Serikat mulai berlaku pada 16 April dan diperpanjang 45 hari pada 15 Mei. Namun, pelanggaran hampir terjadi setiap hari, dengan ratusan korban jiwa tetap tercatat setelah gencatan senjata diberlakukan .

Titik Buntu Berikutnya: Penarikan Israel

Perundingan dijadwalkan dilanjutkan pada pekan 22 Juni. Kerangka gencatan senjata diharapkan dapat menciptakan ruang bagi kesepakatan politik dan keamanan yang lebih luas.

Akan tetapi, ada pertentangan mendasar yang belum terselesaikan. Pemerintah Lebanon berulang kali menyatakan bahwa penarikan penuh pasukan Israel dari seluruh wilayah Lebanon merupakan syarat mutlak untuk kesepakatan final.

Presiden Lebanon Joseph Aoun pada 25 Mei mengatakan negaranya “tidak akan menerima kenyataan ini” terkait pendudukan Israel. Ia menyebut penarikan penuh sebagai “tuntutan nasional yang tetap dan tidak dapat dikompromikan” . Perdana Menteri Nawaf Salam juga menegaskan bahwa Lebanon tidak dapat menandatangani kesepakatan tanpa penarikan seluruh pasukan Israel. “Kami tidak bisa hidup dengan apa yang disebut zona penyangga,” ujarnya pada April .

Di sinilah letak paradoks utama proses diplomasi tersebut. Kesepakatan 3 Juni menetapkan syarat bagi Hezbollah yang secara terbuka ditolak kelompok itu. Pada saat yang sama, pemerintah Lebanon menuntut penarikan Israel—syarat yang belum menunjukkan tanda-tanda akan diterima oleh Israel.

Pertanyaan besarnya adalah apakah perundingan 22 Juni mampu menjembatani dua tuntutan yang saling bertabrakan itu. Jika tidak, gencatan senjata terbaru ini berisiko menjadi satu lagi kesepakatan yang hanya bertahan di atas kertas.