Panel tiga hakim Sirkuit ke-9 mengeluarkan opini setebal 24 halaman yang menolak banding perusahaan-perusahaan tersebut . Yang krusial, pengadilan tidak memutuskan apakah Pasal 230 dari Communications Decency Act (CDA) — undang-undang yang biasanya melindungi platform online dari tuntutan atas konten yang diunggah pengguna — pada akhirnya melindungi platform-platform ini dari tuntutan kecanduan. Sebaliknya, pengadilan memutuskan bahwa banding perusahaan tersebut terlalu dini secara prosedural — pembelaan berdasarkan Pasal 230 seharusnya diajukan di persidangan, bukan digunakan sebagai alat untuk mematikan gugatan sebelum proses penemuan bukti (discovery) dimulai . Pengadilan menggambarkan Pasal 230 sebagai pembelaan tanggung jawab hukum (liability defense) yang harus dibuktikan di pengadilan, bukan kekebalan mutlak (blanket immunity) dari digugat sama sekali .
Meta (induk Facebook dan Instagram), Google (induk YouTube), TikTok, dan Snap (induk Snapchat) berpendapat bahwa Pasal 230 CDA melindungi layanan komputer interaktif dari diperlakukan sebagai "penerbit" (publisher) konten pihak ketiga . Mereka berargumen bahwa tuntutan kecanduan ini pada dasarnya adalah tentang bagaimana mereka menerbitkan dan mengkurasi konten. Perusahaan-perusahaan ini mengajukan banding (interlocutory appeal) agar kasusnya dibatalkan seluruhnya, dengan alasan bahwa tuduhan tersebut persis seperti yang dimaksudkan untuk dilindungi oleh Pasal 230 — yaitu keputusan platform tentang konten apa yang ditampilkan dan bagaimana mendesain layanan mereka . Secara terpisah, Meta meminta pengadilan banding untuk menunda persidangan yang diajukan oleh 29 jaksa agung negara bagian, namun permintaan itu juga ditolak .
Para penggugat — yang terdiri dari orang tua, distrik sekolah, dan jaksa agung negara bagian — berargumen bahwa gugatan ini tidak tentang konten pihak ketiga, melainkan tentang desain platform itu sendiri: algoritma, sistem notifikasi, fitur infinite scroll (gulir tanpa batas), dan elemen desain lain yang sengaja dibuat adiktif . Mereka menegaskan bahwa banding perusahaan hanyalah taktik prosedural dan Pasal 230 adalah pembelaan afirmatif (affirmative defense) yang harus disidangkan di pengadilan, bukan penghalang yurisdiksi untuk digugat . Opini Sirkuit ke-9 mencatat bahwa Kongres mengesahkan Pasal 230 untuk melindungi platform dari tanggung jawab atas apa yang diunggah pengguna — bukan untuk melindungi perusahaan dari klaim bahwa mereka membangun platform yang dirancang untuk membuat anak-anak kecanduan .
Putusan ini membuka jalan bagi lebih dari 3.000 gugatan terkonsolidasi (termasuk yang tergabung dalam Multi-District Litigation di Pengadilan Distrik California Utara) untuk memasuki tahap penemuan bukti (discovery) dan menuju ke persidangan potensial . Perusahaan masih dapat mengajukan Pasal 230 sebagai pembelaan di persidangan, tetapi mereka kalah dalam upaya untuk membatalkan kasus pada tahap paling awal. Keputusan ini merupakan pergeseran prosedural yang signifikan dalam interpretasi pengadilan terhadap Pasal 230, yang berpotensi mengubah lanskap hukum bagi perusahaan media sosial yang menghadapi klaim serupa di masa depan .
Panel tiga hakim Sirkuit ke-9 mengeluarkan opini setebal 24 halaman yang menolak banding perusahaan-perusahaan tersebut . Yang krusial, pengadilan tidak memutuskan apakah Pasal 230 dari Communications Decency Act (CDA) — undang-undang yang biasanya melindungi platform online dari tuntutan atas konten yang diunggah pengguna — pada akhirnya melindungi platform-platform ini dari tuntutan kecanduan. Sebaliknya, pengadilan memutuskan bahwa banding perusahaan tersebut terlalu dini secara prosedural — pembelaan berdasarkan Pasal 230 seharusnya diajukan di persidangan, bukan digunakan sebagai alat untuk mematikan gugatan sebelum proses penemuan bukti (discovery) dimulai . Pengadilan menggambarkan Pasal 230 sebagai pembelaan tanggung jawab hukum (liability defense) yang harus dibuktikan di pengadilan, bukan kekebalan mutlak (blanket immunity) dari digugat sama sekali .
Meta (induk Facebook dan Instagram), Google (induk YouTube), TikTok, dan Snap (induk Snapchat) berpendapat bahwa Pasal 230 CDA melindungi layanan komputer interaktif dari diperlakukan sebagai "penerbit" (publisher) konten pihak ketiga . Mereka berargumen bahwa tuntutan kecanduan ini pada dasarnya adalah tentang bagaimana mereka menerbitkan dan mengkurasi konten. Perusahaan-perusahaan ini mengajukan banding (interlocutory appeal) agar kasusnya dibatalkan seluruhnya, dengan alasan bahwa tuduhan tersebut persis seperti yang dimaksudkan untuk dilindungi oleh Pasal 230 — yaitu keputusan platform tentang konten apa yang ditampilkan dan bagaimana mendesain layanan mereka . Secara terpisah, Meta meminta pengadilan banding untuk menunda persidangan yang diajukan oleh 29 jaksa agung negara bagian, namun permintaan itu juga ditolak .
Para penggugat — yang terdiri dari orang tua, distrik sekolah, dan jaksa agung negara bagian — berargumen bahwa gugatan ini tidak tentang konten pihak ketiga, melainkan tentang desain platform itu sendiri: algoritma, sistem notifikasi, fitur infinite scroll (gulir tanpa batas), dan elemen desain lain yang sengaja dibuat adiktif . Mereka menegaskan bahwa banding perusahaan hanyalah taktik prosedural dan Pasal 230 adalah pembelaan afirmatif (affirmative defense) yang harus disidangkan di pengadilan, bukan penghalang yurisdiksi untuk digugat . Opini Sirkuit ke-9 mencatat bahwa Kongres mengesahkan Pasal 230 untuk melindungi platform dari tanggung jawab atas apa yang diunggah pengguna — bukan untuk melindungi perusahaan dari klaim bahwa mereka membangun platform yang dirancang untuk membuat anak-anak kecanduan .
Putusan ini membuka jalan bagi lebih dari 3.000 gugatan terkonsolidasi (termasuk yang tergabung dalam Multi-District Litigation di Pengadilan Distrik California Utara) untuk memasuki tahap penemuan bukti (discovery) dan menuju ke persidangan potensial . Perusahaan masih dapat mengajukan Pasal 230 sebagai pembelaan di persidangan, tetapi mereka kalah dalam upaya untuk membatalkan kasus pada tahap paling awal. Keputusan ini merupakan pergeseran prosedural yang signifikan dalam interpretasi pengadilan terhadap Pasal 230, yang berpotensi mengubah lanskap hukum bagi perusahaan media sosial yang menghadapi klaim serupa di masa depan .