Putusan Cowichan: Ketika Hak Adat Bersinggungan dengan Kepemilikan Tanah Pribadi

Apa yang Diputuskan Pengadilan

Hakim Barbara Young mengakui hak adat yang dipegang oleh keturunan Bangsa Cowichan—termasuk Cowichan Tribes, Stz’uminus First Nation, Penelakut Tribe, dan Halalt First Nation—atas lahan seluas kurang lebih 732–740 hektar di tenggara Richmond, di Pulau Lulu. Luas ini mewakili sekitar 40% dari total sekitar 1.846 hektar yang awalnya diklaim .

Wilayah yang diakui ini mencakup kawasan permukiman, pertanian, industri, dan komersial, termasuk jalan raya, garis pantai, lahan terendam air, serta infrastruktur pengendali banjir . Dengan kata lain, ini bukan hanya tanah kosong, melainkan area urban yang padat dan produktif.

Pengadilan menyimpulkan bahwa tanah tersebut tidak pernah diserahkan secara sah. Sertifikat hak milik (fee simple) yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi antara tahun 1871 dan 1914 dinyatakan cacat dan tidak sah karena dua alasan utama:

1. Penerbitannya melanggar Ketentuan Penyatuan (Terms of Union) saat British Columbia bergabung dengan Kanada, karena tanah tersebut telah diperuntukkan sebagai permukiman penduduk asli.
2. Berdasarkan pembagian kekuasaan dalam Constitution Act, 1867, hanya Pemerintah Federal Kanada—bukan pemerintah provinsi—yang memiliki wewenang konstitusional untuk menghapuskan hak adat .

Di sinilah letak perbedaan krusial dalam putusan ini. Pengadilan menyatakan bahwa sertifikat hak milik yang dipegang oleh Pemerintah Federal Kanada dan Kota Richmond adalah "cacat dan tidak sah" (defective and invalid) . Artinya, jika putusan ini berkekuatan hukum tetap, pemerintah harus mengembalikan tanah-tanah tersebut. Namun, Pengadilan TIDAK membatalkan sertifikat hak milik para pemilik lahan swasta (pribadi). Sebaliknya, sertifikat pribadi itu kini dinyatakan berdampingan (co-exist) dengan hak adat yang mendasarinya—sebuah pengaturan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya .

Putusan ini tidak menjelaskan bagaimana dua hak eksklusif untuk menggunakan dan menduduki tanah yang sama, oleh dua pihak berbeda, dapat berjalan beriringan . Ibaratnya, Anda memegang SHM atas rumah Anda, tetapi pengadilan menyatakan bahwa di atas tanah yang sama, masyarakat adat juga memiliki 'SHM' leluhur. Ini menciptakan kebingungan hukum yang luar biasa.

Pengadilan juga menegaskan hak adat Bangsa Cowichan untuk menangkap ikan sebagai sumber makanan di lengan selatan Sungai Fraser, meskipun ada klaim tumpang tindih dari Tsawwassen First Nation dan Musqueam Indian Band .

Badai Banding dan Upaya Hukum

Keputusan ini langsung menuai perlawanan. Seluruh tujuh pihak asli telah mengajukan banding, sehingga kasus ini akan bergulir ke Pengadilan Banding B.C. Proses ini diperkirakan memakan waktu bertahun-tahun, dan Mahkamah Agung Kanada (Supreme Court of Canada) diprediksi akan menjadi tujuan akhirnya .

• Bangsa Cowichon mengajukan banding karena merasa pengadilan seharusnya mengakui hak adat mereka di wilayah yang lebih luas, bukan hanya 40% dari klaim awal .
• Kanada, British Columbia, Kota Richmond, Otoritas Pelabuhan Vancouver Fraser, Tsawwassen First Nation, dan Musqueam Indian Band semuanya mengajukan banding dengan berbagai alasan .

Jaksa Agung British Columbia, Niki Sharma, menyatakan bahwa provinsinya “sangat tidak setuju dengan putusan ini” dan mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan putusan. Ia memperingatkan bahwa putusan ini “dapat menimbulkan konsekuensi tak terduga yang signifikan terhadap hak milik pribadi di B.C.” .

Perlawanan Pemilik Lahan Swasta: Kasus Montrose

Salah satu aspek paling kontroversial dari kasus ini adalah fakta bahwa selama 11 tahun persidangan, para pemilik lahan swasta tidak pernah secara resmi diberi tahu atau dilibatkan sebagai pihak. Pada tahun 2017, Hakim Jennifer Power memutuskan bahwa pemilik swasta tidak perlu diberi tahu, dengan alasan mereka dapat menyampaikan argumen pada proses hukum selanjutnya .

Kini, putusan itu memicu kritik tajam. Montrose Properties, perusahaan pemilik lahan swasta besar dengan kepemilikan signifikan di area klaim—dilaporkan menguasai sekitar 120 hektar properti industri termasuk pabrik Coca-Cola dan depo Canadian Tire—mengajukan permohonan pada 23 Januari 2026 untuk dijadikan pihak dalam perkara dan meminta Mahkamah Agung B.C. membuka kembali putusannya .

Presiden dan CEO Montrose, Ken Low, menyatakan: “Sebagai salah satu dari sekian banyak pemilik lahan swasta yang terkejut oleh dampak kasus yang bahkan tidak melibatkan kami sebagai pihak, kami tidak punya pilihan selain mengambil langkah ini” . Perusahaan berargumen bahwa mereka tidak pernah diberi kesempatan untuk didengar atau membela kepentingan properti mereka .

Pemilik lahan swasta lainnya mulai mengajukan banding atas penilaian nilai properti mereka ke Dewan Banding Penilaian Properti (Property Assessment Appeal Board), dengan alasan deklarasi hak adat ini telah menghancurkan nilai tanah mereka .

Implikasi Besar bagi Hukum Properti di Kanada

Putusan ini secara fundamental menulis ulang asumsi dasar tentang kepemilikan tanah di British Columbia dan berpotensi mempengaruhi seluruh Kanada.

1. Sertifikat Hak Milik Tidak Lagi Kebal Hukum. Putusan ini menegaskan bahwa pemberian sertifikat hak milik oleh provinsi, khususnya sebelum hak adat dilindungi secara konstitusional pada tahun 1982, tidak secara otomatis menghapuskan hak adat. Ini berarti setiap sertifikat hak milik di B.C. yang berasal dari hibah mahkota provinsi sebelum 1982 berpotensi rentan terhadap klaim hak adat di masa depan, selama suatu Bangsa Pertama (First Nation) dapat membuktikan pendudukan historis yang eksklusif .

2. Ketidakpastian “Kepemilikan Ganda” (Co-title). Kemungkinan bahwa hak adat dan hak milik pribadi bisa eksis secara bersamaan di sebidang tanah yang sama menciptakan ketidakpastian akut untuk perizinan tata guna lahan, pajak daerah, pinjaman hipotek, dan asuransi hak milik (title insurance) . Bagaimana bank bisa memberikan kredit dengan jaminan tanah yang status “kepemilikan”-nya tumpang tindih?

3. Preseden yang Meluas. Karena alasan hukum yang digunakan bersifat lintas-provinsi, preseden Cowichan ini dapat ditiru di seluruh British Columbia, berpotensi mempengaruhi ribuan properti lainnya .

4. Masa Depan Tidak Menentu. Pengadilan tidak memerintahkan pembatalan sertifikat swasta secara langsung. Sebaliknya, putusan menyatakan bahwa sertifikat itu “secara tidak adil melanggar” (unjustifiably infringe) hak adat, dan bahwa British Columbia memiliki kewajiban untuk bernegosiasi untuk “rekonsiliasi hak milik yang diberikan Mahkota kepada pihak ketiga” . Pelaksanaan putusan ditangguhkan selama 18 bulan untuk memungkinkan apa yang disebut pengadilan sebagai “transisi yang tertib” dan negosiasi .

Apa yang terjadi selanjutnya? Negosiasi dan putusan pengadilan di masa depan dapat mengubah hak-hak pemilik tanah saat ini. Bagaimana Pengadilan Banding B.C.—dan akhirnya Mahkamah Agung Kanada—mendamaikan perlindungan konstitusional atas hak adat dengan sistem pendaftaran sertifikat hak milik yang tak terbantahkan akan menentukan apakah putusan Cowichan ini menjadi anomali atau mengubah wajah hukum properti Kanada secara permanen .