Rencana tersebut dilaporkan mendapat dukungan regional. Tujuannya adalah menggantikan kendali sepihak Iran dengan mekanisme pengelolaan bersama yang melibatkan negara-negara di kawasan. Dalam skema itu juga terdapat opsi pembayaran biaya layanan secara sukarela oleh kapal-kapal yang melintas .
Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi menyampaikan proposal Teheran dalam wawancara dengan televisi pemerintah pada 28 Juli 2026 . Inti usulan tersebut adalah:
Secara praktis, proposal tersebut memberi Iran porsi kendali yang lebih besar daripada pembagian utara-selatan secara seimbang yang diajukan Oman . Gharibabadi mengatakan rencana Oman tidak menjawab kekhawatiran keamanan Iran sebelum stabilitas regional jangka panjang tercapai .
Penolakan Iran membuat upaya mediasi Oman berada dalam posisi sulit. Gharibabadi menggambarkan proposal Teheran sebagai tawaran “final” dan memperingatkan bahwa Selat Hormuz akan tetap tertutup jika Muscat menolaknya .
Perbedaan utama kedua pihak bukan sekadar soal teknis pengaturan lalu lintas kapal. Perselisihannya menyangkut siapa yang memiliki otoritas utama atas selat tersebut: mekanisme bersama atau Iran. Karena itu, ruang gerak Oman sebagai penengah yang relatif netral ikut menyempit.
Sikap Iran juga memperdalam kebuntuan yang lebih luas dengan Amerika Serikat. Lalu lintas di Selat Hormuz sebagian besar telah terhenti sejak 28 Februari 2026, ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan kampanye serangan udara terhadap Iran . Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC kemudian menggunakan kekuatan untuk mempertahankan penutupan de facto tersebut .
Penolakan terhadap tata kelola bersama menunjukkan bahwa Teheran memandang kendali atas Selat Hormuz sebagai alat tawar-menawar strategis dalam konflik dengan Washington, bukan semata-mata persoalan navigasi. Bahkan setelah penandatanganan memorandum of understanding antara AS dan Iran pada awal 2026, Iran tetap menolak pengaturan yang dianggap mengurangi kewenangan sepihaknya .
Selat Hormuz masih efektif tertutup “hingga pemberitahuan lebih lanjut”. IRGC menyatakan tidak ada kapal komersial maupun militer yang boleh melintas tanpa persetujuan Teheran .
Hingga akhir Juli 2026, belum terlihat kesepakatan untuk membuka kembali jalur tersebut. Selama kebuntuan berlanjut, gangguan terhadap salah satu titik sempit perdagangan energi dunia juga terus membayangi pasar energi dan pelayaran internasional.