Peringatan itu muncul setelah Jepang melakukan uji peluncuran rudal jelajah Tomahawk buatan Amerika Serikat dari kapal perangnya untuk pertama kalinya. Uji tembak dilakukan oleh Pasukan Bela Diri Maritim Jepang (JMSDF) dari kapal perusak ber sistem Aegis, JS Chokai, di Samudra Pasifik pada 29 Juli 2026 waktu Jepang .
Kim menuduh Tokyo sedang mengalami “transformasi menjadi negara perang” dan kembali menuju status “negara penjahat perang” dengan dukungan Amerika Serikat . Ia secara khusus menyoroti beberapa langkah Jepang berikut:
Jepang telah menyepakati pembelian 400 rudal Tomahawk dari Amerika Serikat dan mengalokasikan lebih dari 2 miliar dolar AS untuk program tersebut . Rudal-rudal itu merupakan bagian dari rencana Tokyo membangun kemampuan “serangan balik” atau counterstrike capability terhadap ancaman dari jarak jauh.
Langkah tersebut berjalan bersamaan dengan kenaikan anggaran pertahanan Jepang. Kabinet Jepang menyetujui anggaran pertahanan lebih dari 9 triliun yen, atau sekitar 58–59 miliar dolar AS, untuk tahun fiskal 2026. Sebelumnya, anggaran tahun fiskal 2025 mencapai sekitar 8,7 triliun yen, atau sekitar 55 miliar dolar AS. Tokyo menargetkan peningkatan belanja pertahanan hingga sekitar 2 persen dari produk domestik bruto pada 2027 .
Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi juga menyerukan penguatan kemampuan pertahanan dengan “rasa urgensi dan krisis” yang lebih besar . Seruan itu dimuat dalam Buku Putih Pertahanan Jepang 2026, yang diterbitkan sehari sebelum pernyataan Kim.
Dalam Buku Putih Pertahanan 2026, pemerintah Jepang menggambarkan lingkungan keamanan di sekitar negaranya sebagai “yang paling berat dan kompleks sejak berakhirnya Perang Dunia II” . Dokumen itu menyoroti sejumlah perkembangan, termasuk:
Kementerian Pertahanan Jepang menyatakan bahwa pengadaan rudal jarak jauh tersebut tetap ditujukan untuk pertahanan diri dan pencegahan terhadap ancaman regional, bukan untuk memulai perang . Namun, kemampuan untuk menyerang target jauh dari wilayah Jepang memicu perdebatan mengenai apakah kebijakan itu masih sepenuhnya defensif.
Selain Korea Utara, China turut mengkritik peluncuran Tomahawk Jepang. Beijing menyatakan bahwa uji coba itu mencerminkan niat Jepang untuk “merusak kepentingan China dan merugikan rakyat China”, sekaligus menyuarakan kekhawatiran mengenai bangkitnya kembali militerisme Jepang .
Kritik tersebut menunjukkan bahwa penguatan militer Jepang dipandang berbeda oleh negara-negara di kawasan. Tokyo menyebutnya sebagai respons terhadap lingkungan keamanan yang memburuk, sementara Pyongyang dan Beijing melihatnya sebagai indikasi bahwa Jepang sedang memperluas kemampuan ofensifnya.
Sejumlah analis menilai pernyataan Kim Yo Jong tidak hanya ditujukan untuk mengecam Jepang. Retorika keras terhadap penguatan militer Tokyo juga dapat membantu Pyongyang membingkai program nuklir dan rudalnya sebagai langkah pertahanan yang diperlukan .
Dengan menampilkan Jepang sebagai ancaman yang didukung Amerika Serikat, Korea Utara dapat menggambarkan pengembangan senjatanya sendiri sebagai tindakan balasan. Pola semacam ini juga memungkinkan pemerintah Korea Utara menjadikan ancaman eksternal sebagai alasan untuk mempertahankan pembangunan militer dan kebijakan keamanan yang ketat.
Untuk saat ini, Kim belum menjelaskan bentuk konkret dari “opsi militer tambahan” yang dimaksud. Namun, pernyataannya menambah ketegangan di Asia Timur ketika Jepang mempercepat pembangunan kemampuan serangan jarak jauh dan memperkuat kerja sama pertahanannya dengan Amerika Serikat.