Menurut sejumlah laporan, Unit 8200 mulai menyimpan rekaman percakapan telepon warga Palestina di Azure sejak 2022. Skalanya digambarkan mencapai “satu juta panggilan per jam” . Data tersebut disebut tidak hanya disimpan, tetapi juga diterjemahkan, ditranskripsikan, dan dibuat dapat ditelusuri melalui infrastruktur kecerdasan buatan Azure .

Microsoft menunjuk firma hukum eksternal untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Hasilnya menemukan bukti yang mendukung inti laporan sebelumnya: Azure digunakan untuk memproses “volume besar komunikasi Palestina yang disadap” dengan cara yang melanggar aturan internal Microsoft terkait pengawasan massal . Access Now menyatakan bahwa pemeriksaan firma hukum tersebut telah selesai pada Mei 2026 .

September 2025: layanan untuk unit Kementerian Pertahanan Israel dinonaktifkan

Pada 25 September 2025, Presiden Microsoft Brad Smith mengumumkan bahwa perusahaan telah “menghentikan dan menonaktifkan sejumlah layanan untuk sebuah unit di Kementerian Pertahanan Israel” . Langkah tersebut mencakup penangguhan sejumlah langganan cloud Azure dan Azure AI setelah peninjauan yang diperluas menemukan bukti yang mendukung sebagian temuan investigasi media .

Menurut The Guardian, keputusan itu merupakan kasus pertama yang diketahui ketika perusahaan teknologi Amerika Serikat menarik layanan dari militer Israel . Tindakan yang terarah ini juga menjadi contoh langka penegakan aturan oleh perusahaan penyedia cloud berskala besar terhadap pelanggan pemerintah.

Namun, Microsoft tidak mengumumkan penghentian seluruh hubungan bisnisnya dengan pemerintah atau lembaga keamanan Israel. Kelompok hak asasi manusia terus meminta perusahaan mengungkap apakah layanan lain di luar langganan Azure yang dinonaktifkan masih aktif .

Gejolak internal di Microsoft Israel

Dampak penyelidikan semakin terlihat pada Mei 2026. Alon Haimovich, manajer umum Microsoft Israel, meninggalkan perusahaan setelah penyelidikan menyimpulkan bahwa anak perusahaan tersebut menggunakan layanan Azure dengan cara yang melanggar kode etik Microsoft .

Haimovich juga dipanggil untuk memberikan keterangan di hadapan komite penyelidikan karena muncul kekhawatiran bahwa manajemen Microsoft Israel tidak sepenuhnya transparan mengenai cara Kementerian Pertahanan Israel menggunakan sistem perusahaan .

Sejumlah manajer senior di departemen tata kelola Microsoft Israel turut meninggalkan jabatan mereka . Laporan juga menggambarkan adanya konflik dan ketegangan di antara karyawan yang berbasis di Tel Aviv terkait hubungan bisnis perusahaan dengan Kementerian Pertahanan Israel .

Dalam pengaturan yang tidak biasa, pimpinan global Microsoft kemudian menempatkan kantor Israel di bawah pengawasan sementara Microsoft Prancis . Electronic Frontier Foundation (EFF) menilai perubahan kepemimpinan tersebut seharusnya menjadi pesan kuat bahwa penyediaan teknologi di wilayah konflik membawa tanggung jawab nyata terhadap hak asasi manusia .

Aturan baru yang diterapkan Microsoft

Pada 5 Juni 2026, Microsoft mengumumkan bahwa penyelidikannya telah selesai dan perusahaan akan menerapkan serangkaian perubahan tata kelola . Langkah-langkah tersebut mencakup:

• Memperkuat pemeriksaan sebelum kontrak untuk seluruh kerja sama yang berkaitan dengan keamanan nasional .
• Meningkatkan pemahaman internal mengenai tata kelola hak asasi manusia di seluruh operasi global perusahaan .
• Memperketat pengawasan hak asasi manusia dalam kerja sama dengan lembaga keamanan nasional, termasuk perubahan pada pengawasan terhadap karyawan yang memiliki izin keamanan dari pemerintah asing .
• Membuka portal pelaporan karyawan bernama “Trusted Technology Review” di dalam Integrity Portal Microsoft. Portal ini diluncurkan pada November 2025 dan memungkinkan karyawan melaporkan dugaan penyalahgunaan teknologi secara rahasia .

Microsoft mengatakan akan menjalankan sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan hak asasi manusia . Perusahaan juga menyatakan sedang menyusun kriteria risiko yang lebih ketat untuk konteks keamanan nasional tertentu .

Respons Amnesty International dan kelompok hak asasi manusia

Agnès Callamard, Sekretaris Jenderal Amnesty International, menyambut keputusan Microsoft pada September 2025 untuk membatasi akses Unit 8200 terhadap layanan penyimpanan cloud dan AI Azure . Namun, ia menegaskan bahwa Microsoft perlu menyelidiki seluruh kontrak, penjualan, serta transfer teknologi pengawasan, kecerdasan buatan, dan peralatan terkait kepada Israel .

Pada Oktober 2025, enam organisasi—Access Now, Amnesty International, Human Rights Watch, EFF, Fight for the Future, dan 7amleh—mendesak Microsoft menghentikan keterlibatan lebih lanjut dalam penyediaan teknologi AI dan cloud untuk digunakan Israel dalam perang di Gaza .

Organisasi-organisasi tersebut mengakui bahwa penonaktifan layanan merupakan langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh perusahaan sejenis. Namun, mereka menilai Microsoft belum memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas secara penuh. EFF juga menyebut langkah Microsoft membedakannya dari Google dan Amazon, yang belum mengambil tindakan sebanding, tetapi masih belum cukup .

Peringatan hukum dan suara mantan karyawan

Tekanan terhadap Microsoft tidak hanya datang dari kelompok advokasi. Pada Maret 2026, pakar hukum internasional dari sejumlah lembaga mengirimkan peringatan resmi. Mereka memperingatkan bahwa penyediaan layanan cloud, AI, dan pemrosesan data kepada militer, intelijen, serta lembaga pemerintah Israel dapat membuka kemungkinan tanggung jawab perdata dan pidana karena dianggap membantu atau berkontribusi pada dugaan pelanggaran hukum internasional .

Surat tersebut menyebut dugaan keterkaitan dengan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta menyerukan penghentian segera seluruh kontrak militer yang tersisa . Klaim-klaim itu merupakan tuduhan dari para pakar dan kelompok advokasi, bukan putusan pengadilan.

Sejumlah mantan karyawan dan pelapor pelanggaran juga dilaporkan telah menyampaikan kekhawatiran secara internal jauh sebelum laporan investigasi The Guardian pada Agustus 2025. Mereka menilai infrastruktur cloud Microsoft digunakan dengan cara yang bertentangan dengan komitmen hak asasi manusia perusahaan . Dalam memo November 2025 tentang portal pelaporan baru, Brad Smith mengakui adanya tekanan dari karyawan, yang menunjukkan bahwa perbedaan pendapat internal menjadi salah satu faktor penting dalam proses peninjauan .

Preseden baru bagi perusahaan teknologi besar

Rangkaian tindakan Microsoft pada 2025–2026 menjadi tonggak penting, meski masih diperdebatkan dan belum dianggap memadai oleh para pengkritik. Belum ada penyedia cloud besar lain yang secara terbuka mengambil langkah serupa terhadap pelanggan intelijen pemerintah terkait dugaan pelanggaran aturan pengawasan massal.

Pemutusan sebagian layanan, pergantian pimpinan, dan reformasi tata kelola yang bersifat permanen memperkuat satu pertanyaan besar: apakah perusahaan teknologi dapat berlindung di balik ketentuan layanan dan klaim netralitas ketika infrastrukturnya dipakai dalam konflik?

Bagi kelompok hak asasi manusia, jawabannya jelas: penyedia teknologi tetap memiliki tanggung jawab atas dampak penggunaan produknya. Microsoft menyatakan penyelidikan telah selesai dan langkah-langkah tata kelola baru akan diterapkan . Namun, hingga Juni 2026, perusahaan belum mengungkap secara lengkap kontrak apa saja dengan militer Israel dan lembaga keamanan lainnya yang masih berjalan—sehingga bagi para pengkritik, pertanggungjawaban penuh masih belum diberikan.

Menurut sejumlah laporan, Unit 8200 mulai menyimpan rekaman percakapan telepon warga Palestina di Azure sejak 2022. Skalanya digambarkan mencapai “satu juta panggilan per jam” . Data tersebut disebut tidak hanya disimpan, tetapi juga diterjemahkan, ditranskripsikan, dan dibuat dapat ditelusuri melalui infrastruktur kecerdasan buatan Azure .

Microsoft menunjuk firma hukum eksternal untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Hasilnya menemukan bukti yang mendukung inti laporan sebelumnya: Azure digunakan untuk memproses “volume besar komunikasi Palestina yang disadap” dengan cara yang melanggar aturan internal Microsoft terkait pengawasan massal . Access Now menyatakan bahwa pemeriksaan firma hukum tersebut telah selesai pada Mei 2026 .

September 2025: layanan untuk unit Kementerian Pertahanan Israel dinonaktifkan

Pada 25 September 2025, Presiden Microsoft Brad Smith mengumumkan bahwa perusahaan telah “menghentikan dan menonaktifkan sejumlah layanan untuk sebuah unit di Kementerian Pertahanan Israel” . Langkah tersebut mencakup penangguhan sejumlah langganan cloud Azure dan Azure AI setelah peninjauan yang diperluas menemukan bukti yang mendukung sebagian temuan investigasi media .

Menurut The Guardian, keputusan itu merupakan kasus pertama yang diketahui ketika perusahaan teknologi Amerika Serikat menarik layanan dari militer Israel . Tindakan yang terarah ini juga menjadi contoh langka penegakan aturan oleh perusahaan penyedia cloud berskala besar terhadap pelanggan pemerintah.

Namun, Microsoft tidak mengumumkan penghentian seluruh hubungan bisnisnya dengan pemerintah atau lembaga keamanan Israel. Kelompok hak asasi manusia terus meminta perusahaan mengungkap apakah layanan lain di luar langganan Azure yang dinonaktifkan masih aktif .

Gejolak internal di Microsoft Israel

Dampak penyelidikan semakin terlihat pada Mei 2026. Alon Haimovich, manajer umum Microsoft Israel, meninggalkan perusahaan setelah penyelidikan menyimpulkan bahwa anak perusahaan tersebut menggunakan layanan Azure dengan cara yang melanggar kode etik Microsoft .

Haimovich juga dipanggil untuk memberikan keterangan di hadapan komite penyelidikan karena muncul kekhawatiran bahwa manajemen Microsoft Israel tidak sepenuhnya transparan mengenai cara Kementerian Pertahanan Israel menggunakan sistem perusahaan .

Sejumlah manajer senior di departemen tata kelola Microsoft Israel turut meninggalkan jabatan mereka . Laporan juga menggambarkan adanya konflik dan ketegangan di antara karyawan yang berbasis di Tel Aviv terkait hubungan bisnis perusahaan dengan Kementerian Pertahanan Israel .

Dalam pengaturan yang tidak biasa, pimpinan global Microsoft kemudian menempatkan kantor Israel di bawah pengawasan sementara Microsoft Prancis . Electronic Frontier Foundation (EFF) menilai perubahan kepemimpinan tersebut seharusnya menjadi pesan kuat bahwa penyediaan teknologi di wilayah konflik membawa tanggung jawab nyata terhadap hak asasi manusia .

Aturan baru yang diterapkan Microsoft

Pada 5 Juni 2026, Microsoft mengumumkan bahwa penyelidikannya telah selesai dan perusahaan akan menerapkan serangkaian perubahan tata kelola . Langkah-langkah tersebut mencakup:

• Memperkuat pemeriksaan sebelum kontrak untuk seluruh kerja sama yang berkaitan dengan keamanan nasional .
• Meningkatkan pemahaman internal mengenai tata kelola hak asasi manusia di seluruh operasi global perusahaan .
• Memperketat pengawasan hak asasi manusia dalam kerja sama dengan lembaga keamanan nasional, termasuk perubahan pada pengawasan terhadap karyawan yang memiliki izin keamanan dari pemerintah asing .
• Membuka portal pelaporan karyawan bernama “Trusted Technology Review” di dalam Integrity Portal Microsoft. Portal ini diluncurkan pada November 2025 dan memungkinkan karyawan melaporkan dugaan penyalahgunaan teknologi secara rahasia .

Microsoft mengatakan akan menjalankan sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan hak asasi manusia . Perusahaan juga menyatakan sedang menyusun kriteria risiko yang lebih ketat untuk konteks keamanan nasional tertentu .

Respons Amnesty International dan kelompok hak asasi manusia

Agnès Callamard, Sekretaris Jenderal Amnesty International, menyambut keputusan Microsoft pada September 2025 untuk membatasi akses Unit 8200 terhadap layanan penyimpanan cloud dan AI Azure . Namun, ia menegaskan bahwa Microsoft perlu menyelidiki seluruh kontrak, penjualan, serta transfer teknologi pengawasan, kecerdasan buatan, dan peralatan terkait kepada Israel .

Pada Oktober 2025, enam organisasi—Access Now, Amnesty International, Human Rights Watch, EFF, Fight for the Future, dan 7amleh—mendesak Microsoft menghentikan keterlibatan lebih lanjut dalam penyediaan teknologi AI dan cloud untuk digunakan Israel dalam perang di Gaza .

Organisasi-organisasi tersebut mengakui bahwa penonaktifan layanan merupakan langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh perusahaan sejenis. Namun, mereka menilai Microsoft belum memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas secara penuh. EFF juga menyebut langkah Microsoft membedakannya dari Google dan Amazon, yang belum mengambil tindakan sebanding, tetapi masih belum cukup .

Peringatan hukum dan suara mantan karyawan

Tekanan terhadap Microsoft tidak hanya datang dari kelompok advokasi. Pada Maret 2026, pakar hukum internasional dari sejumlah lembaga mengirimkan peringatan resmi. Mereka memperingatkan bahwa penyediaan layanan cloud, AI, dan pemrosesan data kepada militer, intelijen, serta lembaga pemerintah Israel dapat membuka kemungkinan tanggung jawab perdata dan pidana karena dianggap membantu atau berkontribusi pada dugaan pelanggaran hukum internasional .

Surat tersebut menyebut dugaan keterkaitan dengan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta menyerukan penghentian segera seluruh kontrak militer yang tersisa . Klaim-klaim itu merupakan tuduhan dari para pakar dan kelompok advokasi, bukan putusan pengadilan.

Sejumlah mantan karyawan dan pelapor pelanggaran juga dilaporkan telah menyampaikan kekhawatiran secara internal jauh sebelum laporan investigasi The Guardian pada Agustus 2025. Mereka menilai infrastruktur cloud Microsoft digunakan dengan cara yang bertentangan dengan komitmen hak asasi manusia perusahaan . Dalam memo November 2025 tentang portal pelaporan baru, Brad Smith mengakui adanya tekanan dari karyawan, yang menunjukkan bahwa perbedaan pendapat internal menjadi salah satu faktor penting dalam proses peninjauan .

Preseden baru bagi perusahaan teknologi besar

Rangkaian tindakan Microsoft pada 2025–2026 menjadi tonggak penting, meski masih diperdebatkan dan belum dianggap memadai oleh para pengkritik. Belum ada penyedia cloud besar lain yang secara terbuka mengambil langkah serupa terhadap pelanggan intelijen pemerintah terkait dugaan pelanggaran aturan pengawasan massal.

Pemutusan sebagian layanan, pergantian pimpinan, dan reformasi tata kelola yang bersifat permanen memperkuat satu pertanyaan besar: apakah perusahaan teknologi dapat berlindung di balik ketentuan layanan dan klaim netralitas ketika infrastrukturnya dipakai dalam konflik?

Bagi kelompok hak asasi manusia, jawabannya jelas: penyedia teknologi tetap memiliki tanggung jawab atas dampak penggunaan produknya. Microsoft menyatakan penyelidikan telah selesai dan langkah-langkah tata kelola baru akan diterapkan . Namun, hingga Juni 2026, perusahaan belum mengungkap secara lengkap kontrak apa saja dengan militer Israel dan lembaga keamanan lainnya yang masih berjalan—sehingga bagi para pengkritik, pertanggungjawaban penuh masih belum diberikan.