Beberapa hari kemudian, ADNOC melaporkan bahwa dua kapal lainnya diserang saat melewati selat. UEA kembali mengaitkan insiden itu dengan Iran, sementara laporan yang tersedia menyebut tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam serangan tersebut.
Rangkaian peristiwa itu penting karena gangguan tidak lagi hanya menyangkut kapal dagang secara umum. Kapal yang diduga menjadi sasaran juga terkait langsung dengan operasi pelayaran dan kepentingan energi UEA. Karena itu, Abu Dhabi memandang laporan peluncuran rudal di dekat perairannya sebagai peningkatan ancaman—dari risiko terhadap kapal di jalur pelayaran menjadi ancaman yang mendekati wilayah dan akses maritim UEA.
Menurut pejabat UEA, dua rudal balistik terdeteksi sekitar pukul 21.00. Satu rudal jatuh di perairan teritorial UEA, sedangkan rudal lainnya jatuh di perairan internasional. Penilaian UEA yang dikutip sejumlah laporan menyatakan bahwa rudal-rudal itu tampaknya ditujukan ke lalu lintas maritim, bukan ke sasaran darat.
Kedua rudal akhirnya jatuh ke laut. Namun, UEA tidak memperlakukannya sebagai insiden yang berdiri sendiri. Kementerian Luar Negeri UEA mengatakan penghentian hubungan ekonomi diberlakukan “hingga pemberitahuan lebih lanjut” karena eskalasi regional dinilai merusak perdamaian dan keamanan regional maupun internasional.
Meski demikian, atribusi serangan masih diperdebatkan. UEA dan sejumlah laporan menghubungkan peluncuran itu dengan Iran, sementara Teheran menyangkalnya. Bukti yang tersedia mengonfirmasi bahwa UEA melaporkan deteksi rudal dan kemudian mengumumkan penghentian hubungan ekonomi, tetapi belum secara independen memastikan siapa yang meluncurkan rudal tersebut.
Selat Hormuz merupakan jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan pasar global. Jalur ini sangat penting bagi ekspor minyak dan gas alam cair dari negara-negara Teluk.
Dalam konflik Amerika Serikat dan Iran yang lebih luas, selat tersebut menjadi titik tekanan utama. Sebuah nota kesepahaman pada 17 Juni membayangkan penghapusan blokade laut AS dan pengaturan Iran untuk menjamin perjalanan kapal komersial selama 60 hari. Namun, kesepakatan itu bersifat sementara dan tidak menyelesaikan persoalan keamanan maupun pengelolaan jangka panjang selat.
Iran dan Oman kemudian membahas rute pelayaran baru. Akan tetapi, pejabat Iran mengatakan kesepakatan dengan Oman saja tidak otomatis membuka kembali Selat Hormuz. Teheran mengaitkan pembukaan penuh selat dengan sejumlah syarat tambahan kepada Amerika Serikat, termasuk pencabutan blokade laut dan sanksi, penarikan pasukan AS, serta kompensasi atas kerusakan akibat perang.
Jalur diplomasi pun masih belum pasti. Laporan menyebut Washington belum menjalankan pembicaraan dengan Iran, sementara pejabat Iran memperingatkan negara-negara Teluk bahwa bantuan atau fasilitasi bagi operasi militer AS dapat membuat negara-negara tersebut dianggap sebagai pihak dalam konflik.
Ketika awak kapal, perusahaan pelayaran, dan perusahaan asuransi menilai sebuah rute terlalu berbahaya, lalu lintas komersial dapat merosot tajam meski jalur tersebut tidak ditutup secara hukum.
CBS News, mengutip data Kpler, melaporkan 95 pelintasan kapal yang terkonfirmasi dalam satu pekan—turun 19,5 persen. Pada salah satu hari Minggu, hanya tiga kapal yang tercatat melewati selat.
Gangguan juga tetap terlihat setelah kesepakatan awal pada Juni yang dimaksudkan untuk memulihkan pelayaran. Data PortWatch mencatat 513 pelintasan dalam 18 hari pertama setelah jalur tersebut dinyatakan dibuka kembali, atau rata-rata sekitar 28 kapal per hari—jauh di bawah kondisi normal.
Bagi UEA, serangan berulang terhadap kapal yang terkait dengan ADNOC mengancam kepentingan komersial nasional sekaligus keandalan praktis jalur yang sangat penting bagi ekspor energi kawasan. Dengan menghentikan hubungan ekonomi, Abu Dhabi mengirimkan pesan bahwa perdagangan normal tidak dapat berlanjut ketika pelayaran yang terhubung dengan UEA diduga menjadi sasaran.
Keputusan UEA bukan semata-mata reaksi terhadap satu laporan peluncuran rudal. Kebijakan tersebut mencerminkan tiga kekhawatiran utama:
Dengan demikian, penghentian perdagangan dan transaksi keuangan menjadi langkah ekonomi yang terkait langsung dengan krisis keamanan maritim. Namun, sejumlah klaim lain—seperti hingga 19 kapal yang menjadi sasaran, penurunan lalu lintas menjadi tepat enam kapal per hari, adanya korban jiwa di kapal komersial lain, atau penahanan kapal tanker di dekat Pulau Qeshm—belum cukup didukung oleh sumber terkuat yang tersedia. Klaim-klaim tersebut sebaiknya diperlakukan sebagai laporan yang belum terverifikasi, bukan fakta yang sudah pasti.