Denda €825 juta terhadap Uber bukan perkara kebocoran data. Otoritas Perlindungan Data Belanda, atau Autoriteit Persoonsgegevens (AP), menyatakan bahwa Uber menggunakan sistem otomatis untuk menangguhkan atau menonaktifkan akun pengemudi di Eropa tanpa memberi tahu mereka secara memadai bahwa keputusan tersebut melibatkan pemrosesan otomatis. Pengemudi juga dinilai tidak memperoleh kesempatan yang berarti untuk meminta peninjauan manusia dan menggugat keputusan itu. Keputusan tersebut mencakup praktik pada periode 2020 hingga 2022.
1
3
6
Apa yang memicu denda?
Kasus ini berpusat pada perangkat lunak yang digunakan Uber untuk mengambil keputusan terhadap akun pengemudi—keputusan yang secara langsung dapat memengaruhi kemampuan mereka mencari nafkah melalui platform tersebut. Menurut laporan mengenai keputusan AP, sistem itu digunakan terhadap pengemudi yang dicurigai melakukan penipuan serta pengemudi dengan rating pelanggan rendah.
2
4
Dalam dugaan penipuan, sistem antara lain mendeteksi sinyal seperti perjalanan yang tidak biasa panjangnya. Pola tersebut dapat ditafsirkan sebagai rute memutar yang sengaja dilakukan untuk menaikkan tarif. Sistem juga menandai pengemudi yang menerima perjalanan tetapi diduga tidak berniat menyelesaikannya. Bukti yang tersedia mendukung bahwa pola-pola itu menjadi contoh perilaku yang hendak dideteksi Uber, tetapi tidak membuktikan secara independen bahwa setiap pengemudi yang ditandai benar-benar melakukan pelanggaran tersebut.
4
17
19
Jadi, perhatian regulator bukan hanya tertuju pada hasil keputusan, melainkan juga proses di baliknya. Penangguhan atau penonaktifan akun dapat berdampak besar pada pendapatan pengemudi. AP menyatakan bahwa pengemudi tidak diberi informasi yang layak mengenai penggunaan keputusan otomatis dan tidak memperoleh keterlibatan manusia yang memadai maupun jalur efektif untuk mengajukan keberatan.
3
5
6
Masalah GDPR: keputusan penting tidak boleh begitu saja diserahkan kepada algoritma
Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa atau GDPR membatasi keputusan yang sepenuhnya didasarkan pada pemrosesan otomatis jika keputusan tersebut menimbulkan dampak hukum atau dampak signifikan serupa. Dalam situasi yang tercakup perlindungan ini, pengamanan dapat meliputi campur tangan manusia yang berarti serta kesempatan bagi orang yang terdampak untuk menantang keputusan tersebut.
3
4
Itulah inti persoalan hukum dalam kasus Uber. Sengketanya bukan semata-mata apakah perangkat lunak boleh digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Pertanyaannya adalah apakah platform dapat membiarkan proses otomatis menentukan bahwa seorang pengemudi kehilangan akses untuk bekerja tanpa pemberitahuan yang jelas, pemeriksaan manusia yang sungguh-sungguh, dan mekanisme praktis untuk meminta peninjauan ulang.
Jika diberlakukan pada jumlah tersebut, sanksi ini akan menjadi denda terbesar kedua berdasarkan GDPR, setelah denda €1,2 miliar yang dijatuhkan regulator Irlandia kepada Meta pada 2023. Kasus Meta berkaitan dengan transfer data pengguna Facebook di Eropa ke Amerika Serikat, sehingga dugaan pelanggarannya berbeda. Namun, keduanya menunjukkan besarnya skala penegakan hukum perlindungan data di Eropa.
3
6
14
Bantahan Uber
Uber menolak kesimpulan AP dan menyebut denda tersebut tidak proporsional. Perusahaan berpendapat bahwa sistemnya legal dan tetap berada di bawah pengawasan manusia, bukan sepenuhnya otomatis. Pernyataan ini bertentangan langsung dengan gambaran regulator mengenai proses penangguhan dan penonaktifan akun.
6
7
Uber juga menyatakan bahwa jumlah pengemudi yang dinonaktifkan karena rating pelanggan rendah relatif kecil. Reuters melaporkan angka yang dikemukakan perusahaan, yakni 126 pengemudi di Eropa pada 2021. Angka tersebut merupakan argumen Uber mengenai skala kasus, bukan temuan yang telah dibuktikan secara independen dalam materi sumber yang tersedia.
8
9
Perbedaan pandangan ini kemungkinan akan menjadi pokok penting dalam banding: seberapa besar keterlibatan manusia dalam keputusan terkait, dan apakah keterlibatan tersebut memenuhi standar GDPR untuk disebut sebagai peninjauan yang berarti. Materi laporan yang tersedia belum menunjukkan bagaimana pengadilan atau proses banding akan memutuskan pertanyaan itu.
Mengapa kasusnya ditangani regulator Belanda?
Perkara ini bermula dari keluhan para pengemudi, termasuk sebuah keluhan dari Prancis, tetapi ditangani oleh AP di Belanda. Laporan yang tersedia menggambarkannya sebagai perkara lintas negara berdasarkan GDPR yang melibatkan operasional Uber di Eropa.
17
20
Bahan sumber yang tersedia belum cukup untuk menyatakan secara definitif alasan Belanda menjadi otoritas utama. Karena itu, pertanyaan yurisdiksi tersebut sebaiknya tidak disederhanakan menjadi satu penjelasan yang belum terverifikasi. Yang jelas, AP menyelidiki keputusan terkait akun pengemudi di Eropa dan menjatuhkan denda atas praktik pada periode 2020–2022.
1
3
20
Apa yang terjadi selanjutnya?
Uber telah menyatakan akan mengajukan banding. Artinya, keputusan senilai €825 juta itu belum tentu menjadi jumlah final yang harus dibayar perusahaan.
6
7
9
Pengemudi yang terdampak juga dapat mengajukan tuntutan kompensasi jika mampu membuktikan adanya pelanggaran GDPR, hubungan antara pelanggaran tersebut dan penangguhan atau penonaktifan akun mereka, serta kerugian finansial yang spesifik. Bukti yang tersedia belum menunjukkan adanya kompensasi yang telah diberikan dan belum dapat memastikan bahwa klaim di masa depan akan berhasil.
Pelajaran yang lebih penting dari kasus ini bukan sekadar besarnya nominal denda. Platform tetap dapat memakai sistem otomatis untuk mendeteksi dugaan penyalahgunaan, tetapi keputusan yang secara material memengaruhi mata pencaharian seseorang harus disertai transparansi dan perlindungan yang benar-benar bisa digunakan. Banding Uber akan menguji sejauh mana aturan tersebut berlaku ketika perusahaan menyatakan algoritma hanya mengidentifikasi risiko, sementara manusia masih terlibat dalam suatu tahap proses.