Mengapa Jürgen Hardt Mendorong Sanksi Uni Eropa untuk Itamar Ben-Gvir

Seruan Jürgen Hardt untuk menjatuhkan sanksi Uni Eropa kepada Itamar Ben-Gvir dipicu oleh pernyataan menteri keamanan nasional Israel itu dalam sebuah podcast bersama mantan sandera Gaza, Rom Braslavski.

Ben-Gvir menyerukan agar Israel melakukan “pembunuhan terarah” di Gaza dan menewaskan 30 hingga 40 orang setiap malam—bukan hanya mereka yang sedang menimbulkan ancaman langsung. Ia juga mengatakan ada warga Palestina yang “tidak layak hidup” dan “bahkan bukan manusia”.

Hardt, juru bicara urusan luar negeri kelompok parlemen CDU/CSU, menyebut pernyataan tersebut mendehumanisasi warga Palestina. Menurutnya, UE perlu menjatuhkan sanksi kepada Ben-Gvir sebagai penegasan bahwa martabat manusia dan hak asasi manusia berlaku secara universal.

Apa yang memicu seruan Hardt?

Ben-Gvir menyampaikan pernyataan itu ketika mengkritik keputusan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengurangi intensitas serangan Israel di Gaza. Karena itu, komentarnya bukan sekadar seruan umum untuk melakukan operasi militer. Ia mendorong target pembunuhan dalam jumlah tertentu setiap malam dan menegaskan bahwa sasaran tidak perlu dibatasi pada orang-orang yang sedang menghadirkan bahaya langsung.

Dalam wawancara yang sama, Ben-Gvir juga mendukung upaya mendorong warga Palestina meninggalkan Gaza secara permanen. Ia menyatakan bahwa wilayah tersebut harus dipandang sebagai bagian yang sepenuhnya milik Israel. Pandangan itu dikaitkan dengan dukungan terhadap pembentukan permukiman Israel baru di Gaza.

Bagi Hardt, kontroversinya bukan hanya soal satu kutipan provokatif. Pernyataan tersebut memperlihatkan gabungan antara dorongan untuk meningkatkan kekerasan, retorika yang menghapus kemanusiaan, pemindahan penduduk, dan perluasan permukiman—hal-hal yang ia nilai bertentangan dengan prinsip yang seharusnya dibela melalui sanksi UE.

Argumen Hardt tentang hubungan Israel dan Eropa

Hardt menyampaikan argumen politik yang lebih luas. Ia mengatakan hubungan Israel dan Eropa akan lebih mungkin dibangun kembali secara konstruktif jika Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich tidak lagi berada dalam pemerintahan Israel.

Dengan demikian, ia membedakan pemerintah Israel dan masyarakat Israel secara lebih luas dari dua menteri sayap kanan yang pernyataan serta kebijakannya dinilai telah menjadi beban diplomatik. Dalam kerangka ini, sanksi ditujukan kepada perilaku pejabat tertentu, bukan otomatis kepada Israel sebagai sebuah negara.

Tekanan terhadap pemerintah Jerman

Seruan Hardt memiliki bobot politik karena ia berbicara sebagai juru bicara kebijakan luar negeri kelompok parlemen CDU/CSU. Intervensinya menambah tekanan terhadap Kanselir Friedrich Merz dan Menteri Luar Negeri Johann Wadephul agar meninjau kembali penolakan Jerman sebelumnya terhadap pencantuman nama Ben-Gvir dalam daftar sanksi—atau setidaknya tidak menghalangi langkah bersama di tingkat UE.

Namun, bukti yang tersedia belum menunjukkan adanya perubahan resmi kebijakan Berlin. Laporan sebelumnya menyebut Jerman menentang usulan untuk memasukkan seorang menteri Israel ke daftar hitam dan membatasi perdagangan dengan permukiman Israel di Tepi Barat. Laporan berikutnya juga menggambarkan Jerman sebagai pihak yang menolak usulan larangan perdagangan dengan permukiman tersebut. Wadephul berpendapat bahwa keputusan semacam itu memerlukan persetujuan bulat.

Karena itu, pernyataan Hardt sebaiknya dipahami sebagai seruan politik yang berpengaruh, bukan keputusan pemerintah atau bukti bahwa Jerman pasti akan mendukung sanksi.

Mengapa sanksi UE sulit disepakati?

UE sebelumnya telah membahas sanksi terhadap Ben-Gvir terkait perlakuannya terhadap para aktivis di atas Global Sumud Flotilla, misi bantuan yang berlayar menuju Gaza. Dalam pertemuan para menteri luar negeri pada Juni, negara-negara anggota gagal mencapai kesepakatan. Kepala kebijakan luar negeri UE Kaja Kallas mengatakan banyak negara mengusulkan sanksi, tetapi konsensus yang diperlukan tidak tercapai.

Hambatannya bersifat prosedural sekaligus politis. Sanksi kebijakan luar negeri UE membutuhkan persetujuan bulat negara-negara anggota. Artinya, penolakan satu pemerintah dapat menggagalkan pencantuman seseorang dalam daftar sanksi bersama UE.

Sejumlah negara kemudian mengambil langkah sendiri. Pada Juni 2025, Inggris, Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Norwegia mengumumkan sanksi terhadap Ben-Gvir dan Smotrich karena dianggap menghasut kekerasan terhadap komunitas Palestina. Prancis dan Irlandia juga memberlakukan larangan masuk terhadap kedua menteri tersebut pada 2026. Namun, tindakan nasional itu bukanlah rezim sanksi yang berlaku di seluruh UE.

Sengketa terpisah soal perdagangan permukiman

Para menteri UE juga membahas pembatasan perdagangan dengan permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki. Opsi yang dibicarakan mencakup sistem lisensi impor, tarif yang bersifat menghambat, dan larangan perdagangan. Larangan mendapat dukungan paling besar dalam pertemuan Juli, tetapi negara-negara anggota tetap terpecah dan tidak menyetujui pembatasan bersama.

Perdebatan ini berkaitan dengan seruan Hardt, tetapi merupakan langkah yang berbeda. Sanksi terhadap Ben-Gvir akan menargetkan seorang pejabat secara langsung, sedangkan pembatasan perdagangan permukiman akan berdampak pada hubungan komersial yang terkait dengan permukiman tersebut. Keduanya sama-sama menghadapi persoalan utama: sulit mendapatkan kesepakatan seluruh negara UE.

Apa yang mungkin terjadi selanjutnya?

Pernyataan Hardt menambah tekanan terhadap kelompok konservatif yang memimpin pemerintahan Jerman dan memberi dorongan baru bagi seruan untuk mengambil tindakan terhadap Ben-Gvir. Partai Sosial Demokrat Jerman juga menggunakan nada kritis terhadap para menteri Israel tersebut. Wakil Kanselir Lars Klingbeil kemudian meminta agar sanksi UE dipertimbangkan secara serius dan menyebut pernyataan Ben-Gvir tidak manusiawi.

Meski demikian, seruan Hardt maupun kecaman yang menyusul belum menjamin lahirnya sanksi. Bukti yang tersedia justru menunjukkan bahwa perbedaan pandangan masih berlangsung di Berlin dan Brussel. Sampai Jerman mengubah sikapnya dan seluruh negara anggota UE menyetujui langkah tersebut, pernyataan Ben-Gvir masih menjadi sumber tekanan politik—bukan keputusan sanksi UE yang telah selesai.

Dalam konteks itu, komentar Ben-Gvir juga memperjelas perbedaan pandangannya dengan Netanyahu: ia menolak pengurangan serangan Israel di Gaza dan menginginkan kampanye yang jauh lebih mematikan. Seruannya agar warga Palestina meninggalkan Gaza secara permanen, ditambah dukungannya terhadap permukiman Israel di wilayah tersebut, membuat kontroversi ini dipandang sebagai bagian dari agenda yang lebih luas—yakni peningkatan kekerasan, pemindahan penduduk, dan perluasan permukiman.