Kontroversi ini dipicu oleh beberapa isu yang saling terkait:
Penghapusan video PM Modi (23 Juli 2026): Facebook sempat menghapus video di mana PM Modi berbicara kepada mahasiswa tentang reformasi ujian di tengah protes kebocoran soal NEET. Video tersebut dipulihkan setelah sekitar enam jam. Meta menyebutnya "kesalahan teknis," tetapi pemerintah dan panel parlementer menolak penjelasan itu .
Konten CSAM di Instagram: Pemerintah mendesak Meta terkait maraknya Konten Pelecehan Seksual Anak (CSAM) di Instagram dan kegagalan Meta untuk mendeteksi serta menghapusnya secara proaktif. Permintaan maaf Zuckerberg secara eksplisit mencakup kegagalan CSAM .
Kegagalan deteksi deepfake: Meta mengakui kekurangan dalam mendeteksi dan menghapus konten deepfake buatan AI di platformnya, yang diangkat pemerintah India sebagai masalah keamanan nasional dan ketertiban umum .
Bias algoritmik: Panel parlemen dan Kementerian Elektronik dan Teknologi Informasi (MeitY) mempertanyakan Meta tentang dugaan bias algoritmik—termasuk kecurigaan bahwa moderasi konten algoritmik mungkin berperan dalam penghapusan unggahan PM. Pemerintah memanggil tim global Meta secara khusus untuk membahas bias algoritmik dan implikasinya terhadap ketertiban umum .
Tantangan 'safe harbour': India menegaskan bahwa pemilihan konten algoritmik dan promosi berbayar (boosting) membuat Meta berperan sebagai penerbit (publisher), bukan sekadar perantara pasif. Dengan demikian, Meta seharusnya kehilangan kekebalan 'safe harbour' berdasarkan Pasal 79. Panel secara eksplisit memperingatkan bahwa jika tidak ada permintaan maaf dalam tiga hari, perlindungan hukum Meta akan dicabut .
Pada akhir 5 Agustus 2026—hari yang sama saat ultimatum dikeluarkan—Mark Zuckerberg mengirimkan permintaan maafnya kepada pemerintah India. Maaf tersebut mencakup penghapusan video PM Modi, maraknya CSAM, kegagalan deteksi deepfake, dan kesalahan platform lainnya. Dengan demikian, Meta mematuhi tenggat waktu tiga hari yang diberikan .