Strategi Pajak Baru UE: Pungutan Kripto, Pajak Judi Online, dan Anggaran €2 Triliun

Pungutan judi online (Online gambling levy). Pungutan sebesar 3% atas pendapatan bersih operator judi online adalah item pendapatan tunggal terbesar dalam perkiraan yang bocor. Komisi memproyeksikannya dapat mengumpulkan sekitar €1,9 miliar per tahun, atau sekitar €13,3 miliar selama siklus anggaran tujuh tahun penuh . Kelompok Sosialis dan Demokrat di Parlemen secara terpisah telah mengusulkan pungutan serupa, menyarankan tarif sekitar 1% dari omset atau pendapatan operator besar .

Pajak transaksi kripto (Crypto transaction tax). Dokumen tersebut merenungkan pajak 0,1% atas nilai transaksi aset kripto yang dilakukan oleh penduduk UE. Perhitungan awal Komisi menunjukkan ini dapat menghasilkan antara €3 miliar dan €4 miliar per tahun . Karena perkiraan ini didasarkan pada volume perdagangan konservatif, hasil akhirnya bisa lebih tinggi jika pasar kripto berkembang selama periode anggaran .

Pajak keuntungan modal kripto (Crypto capital gains tax). Secara terpisah, dan sebagai tambahan dari pungutan transaksi, UE sedang menjajaki pajak atas keuntungan modal dari pelepasan aset kripto, yang dapat menghasilkan sekitar €1 miliar hingga €2,4 miliar per tahun . Ini akan berfungsi sebagai aliran pendapatan pelengkap bersama pajak transaksi.

Pajak layanan digital (Digital services tax). Detail tentang tarif dan basis spesifik untuk pungutan digital kurang berkembang dalam dokumen yang bocor, tetapi konsepnya—pajak atas platform digital besar dengan basis pengguna UE yang signifikan tetapi jejak pajak perusahaan UE yang terbatas—telah menjadi ambisi berulang di Brussels . Parlemen Eropa secara konsisten mendorong langkah semacam itu, dan proposal sebelumnya dari Asosiasi Wajib Pajak Eropa telah memodelkan sumber daya perusahaan berbasis penjualan yang menghasilkan €6,8 miliar per tahun untuk anggaran UE . Paket sumber daya sendiri baru yang lebih luas, di mana keempat item ini hanya sebagian, direncanakan untuk mencapai setidaknya €60 miliar per tahun .

Penting untuk dipahami bahwa angka-angka pendapatan ini bersifat awal. Komisi menggambarkannya sebagai kemungkinan perkiraan rendah berdasarkan baseline konservatif, dan desain akhir—dan bahkan inklusi—setiap pajak akan dibentuk oleh negosiasi politik selama berbulan-bulan .

Labirin Politik: Ambisi vs. Kebulatan Suara

Agar salah satu pajak ini menjadi undang-undang UE, proposal tersebut harus menembus rintangan persetujuan yang sangat sulit.

Parlemen Eropa telah menyatakan dukungannya untuk sumber pendapatan baru. Dalam posisinya bulan April tentang MFF, Parlemen memilih untuk mencari anggaran yang ditetapkan sebesar 1,38% dari pendapatan nasional bruto UE—lebih tinggi dari proposal Komisi sebesar 1,26%—dan secara eksplisit mendukung sumber daya sendiri baru yang akan menghasilkan sekitar €60 miliar per tahun . Anggota Parlemen Eropa (MEP) menambahkan bahwa jika beberapa sumber pendanaan yang diusulkan dijatuhkan oleh negara-negara anggota, sumber pendapatan alternatif harus dicari .

Pemungutan suara Parlemen itu, bagaimanapun, bersifat penasihat. Kekuasaan sebenarnya terletak pada Dewan Eropa, di mana setiap keputusan tentang pajak tingkat UE baru memerlukan kebulatan suara di antara 27 negara anggota . Bahkan satu pemerintah nasional dapat memblokir seluruh paket. Mengingat penolakan vokal dari beberapa negara anggota terhadap langkah apa pun yang dapat dicap sebagai kekuatan pajak UE baru, jalan menuju persetujuan bulat sangatlah curam.

Dewan belum mengambil posisi formal tentang pungutan kripto dan judi tertentu. Apa yang dilakukan dokumen Komisi yang bocor adalah menetapkan garis awal untuk debat yang akan berlangsung hingga tahun 2026 dan mungkin lebih lama.

Infrastruktur Pajak Kripto Sudah Ada

Sementara proposal pajak itu sendiri baru, mesin yang dibutuhkan UE untuk mengumpulkannya tidak. Dua bagian penting dari undang-undang UE—MiCA dan DAC8—telah menciptakan infrastruktur regulasi dan transparansi yang akan mendukung setiap pungutan kripto tingkat UE.

MiCA (Regulasi Pasar Aset Kripto) menyediakan definisi hukum yang diandalkan oleh sistem pajak. DAC8, amandemen kedelapan untuk Directive on Administrative Cooperation, secara eksplisit selaras dengan terminologi MiCA untuk aset kripto dan penyedia layanan aset kripto, menghindari beban administratif yang berlebihan bagi perusahaan yang sudah diatur di bawah MiCA .

DAC8 adalah tulang punggung operasional. Ini mulai berlaku pada 1 Januari 2026 dan mengharuskan penyedia layanan aset kripto yang beroperasi di UE untuk secara otomatis melaporkan transaksi yang dilakukan oleh klien penduduk UE kepada otoritas pajak nasional . Informasi itu kemudian dibagikan di antara negara-negara anggota di bawah kerangka pertukaran informasi otomatis direktif tersebut .

Secara praktis, DAC8 berarti bahwa mulai tahun 2026 dan seterusnya, otoritas pajak di seluruh UE sudah menerima data terperinci tentang siapa yang memperdagangkan apa, di mana, dan dalam volume berapa. Pungutan transaksi 0,1% di masa depan atau pajak keuntungan modal pada dasarnya akan menambahkan lapisan fiskal di atas saluran transparansi yang sudah diaktifkan .

DAC8 juga selaras dengan OECD's Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), memberikan pendekatan UE interoperabilitas global dan mempersulit pengguna untuk menghindari pelaporan dengan mengalihkan aktivitas ke tempat di luar UE .

Apa yang Terjadi Selanjutnya

Proposal ini masih pada tahap eksplorasi. Komisi telah membagikan perkiraan pendapatan awal dengan pemerintah nasional, tetapi belum ada teks legislatif formal untuk pajak kripto, judi, atau digital. Fokus langsungnya adalah membangun dukungan yang cukup di Dewan untuk menjaga pendekatan keranjang tetap layak secara politik, dan Parlemen Eropa akan terus menekan paket pendapatan yang ambisius sebagai bagian dari negosiasi MFF-nya.

Bagi pengguna, investor, dan penyedia layanan kripto, kesimpulan utamanya adalah bahwa setiap pajak UE di masa depan kemungkinan akan dibangun di atas kerangka pelaporan data yang baru saja diaktifkan oleh DAC8. Infrastruktur untuk melacak dan mengenakan pajak pada transaksi kripto di tingkat UE tidak lagi bersifat teoretis—ini sudah operasional. Apakah kemauan politik untuk memungut pajak atas transaksi yang dilacak itu akan mengikuti, itulah pertanyaan senilai €11 miliar.