Apple vs Inggris: Mengapa Sengketa “Backdoor” Enkripsi iCloud Kembali Memanas

Hingga Agustus 2026, IPT belum menjatuhkan putusan atas tantangan hukum terbaru Apple .

Kronologi sengketa Apple dan pemerintah Inggris

Januari 2025: Perintah rahasia diterbitkan

Kementerian Dalam Negeri Inggris menerbitkan Technical Capability Notice (TCN) berdasarkan Investigatory Powers Act 2016. Secara umum, TCN merupakan perintah hukum yang dapat mewajibkan perusahaan memiliki kemampuan teknis untuk membantu lembaga penegak hukum atau intelijen memperoleh data tertentu.

Dalam kasus Apple, pemerintah menuntut kemampuan untuk mengakses data terenkripsi yang disimpan di iCloud. Perintah tersebut pada awalnya dirahasiakan .

Maret 2025: Apple menggugat dan menghentikan ADP di Inggris

Apple mengajukan tantangan pertama ke IPT. Pada waktu yang hampir bersamaan, perusahaan menghentikan layanan Advanced Data Protection (ADP) di Inggris .

ADP adalah fitur yang memberikan enkripsi menyeluruh atau end-to-end encryption untuk sejumlah data iCloud, termasuk cadangan perangkat. Dengan perlindungan ini, kunci untuk membuka data berada pada pengguna sehingga Apple sendiri tidak dapat mengaksesnya.

Apple memilih menarik fitur tersebut dari pengguna Inggris daripada membangun akses khusus yang dapat membuka enkripsi.

April 2025: Pengadilan menolak kerahasiaan total

IPT menolak permintaan pemerintah untuk menjaga rincian dasar sengketa tetap rahasia. Pengadilan menyatakan bahwa perkara tersebut tidak dapat sepenuhnya disembunyikan dari publik .

Kelompok kebebasan sipil, termasuk Liberty dan Privacy International, juga mengajukan tantangan terpisah terhadap legalitas rezim TCN dan penggunaannya untuk memaksa akses ke data yang terenkripsi .

Agustus 2025: Perintah awal dicabut

Pemerintah Inggris kemudian mencabut TCN pertama. Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat saat itu, Tulsi Gabbard, mengumumkan bahwa Inggris telah menyetujui penghapusan perintah tersebut, yang sebelumnya dikhawatirkan dapat berdampak pada data pengguna di luar Inggris, termasuk warga Amerika Serikat .

Februari 2026: Kongres AS meminta penjelasan

Perkara ini tetap memicu kekhawatiran di Amerika Serikat. Ketua Komite Kehakiman DPR AS Jim Jordan dan Ketua Komite Urusan Luar Negeri Brian Mast meminta pemerintah Inggris memberikan penjelasan mengenai perintah backdoor tersebut, terutama karena adanya kekhawatiran terhadap data warga AS .

Juli–Agustus 2026: Gugatan kedua Apple

Apple mengajukan pengaduan baru ke IPT pada Juli 2026 setelah pemerintah Inggris mengeluarkan tuntutan serupa. Perkembangan itu dilaporkan pada Agustus . Permintaan terbaru disebut menargetkan cadangan iCloud terenkripsi milik pengguna Inggris .

Dokumen pengadilan juga memunculkan dugaan bahwa pemerintah mungkin menginginkan akses ke cakupan data pelanggan Apple yang lebih luas daripada yang diketahui sebelumnya .

Apa yang dimaksud dengan “backdoor”?

“Backdoor” adalah akses khusus yang sengaja dibuat untuk melewati mekanisme keamanan normal. Dalam konteks sengketa ini, pemerintah Inggris menginginkan kemampuan untuk memperoleh data iCloud yang seharusnya hanya dapat dibuka oleh pengguna melalui enkripsi end-to-end.

Pemerintah Inggris menggambarkan kewenangan tersebut sebagai akses yang dikendalikan hukum dan hanya digunakan dengan persetujuan yang sesuai. Apple dan para pengkritiknya menyebutnya backdoor karena perusahaan akan diwajibkan mempertahankan kemampuan untuk membuka atau menyerahkan data yang dirancang agar tidak dapat diakses Apple sekalipun.

Perbedaan istilah ini mencerminkan inti perdebatan: apakah akses yang dibatasi melalui surat perintah tetap merupakan mekanisme penegakan hukum yang sah, atau justru menciptakan kelemahan yang berpotensi membahayakan semua pengguna.

Argumen Apple: tidak ada backdoor yang benar-benar aman

Apple menolak tuntutan tersebut dengan beberapa alasan utama:

• Enkripsi tidak boleh dilemahkan untuk satu pihak. Menurut Apple, akses khusus bukan hanya memengaruhi orang yang sedang diselidiki. Jika suatu celah dibuat, celah itu berpotensi disalahgunakan oleh peretas atau pihak lain .
• Backdoor “aman” dianggap tidak realistis. Perusahaan berpendapat bahwa setiap kerentanan yang sengaja dibangun ke dalam enkripsi end-to-end akan mengurangi keamanan dan kepercayaan terhadap layanan digital secara lebih luas .
• Privasi merupakan perlindungan mendasar. Apple memosisikan enkripsi kuat sebagai sarana melindungi pengguna dari pengawasan massal, pencurian data, dan kebocoran informasi .
• Ada risiko preseden global. Jika Inggris berhasil memaksa Apple menyediakan akses, pemerintah negara lain dapat mengajukan tuntutan serupa. Apple juga khawatir data warga Amerika dan pengguna di negara lain dapat terseret ke dalam permintaan intelijen asing .

Posisi Apple sejalan dengan pernyataan publik perusahaan bahwa mereka tidak pernah membuat “master key” atau backdoor untuk produk dan layanannya, serta tidak berniat melakukannya .

Argumen pemerintah Inggris: akses diperlukan untuk keselamatan publik

Pemerintah Inggris membela kewenangannya dengan alasan yang berbeda:

• Dasarnya adalah Investigatory Powers Act. Kerangka TCN dibuat agar lembaga penegak hukum dan intelijen dapat memperoleh akses yang diperlukan ketika menyelidiki kejahatan serius, terorisme, dan eksploitasi seksual terhadap anak .
• Akses disebut proporsional dan sah. Pemerintah berpendapat bahwa undang-undang tersebut menyediakan pengawasan serta mensyaratkan persetujuan surat perintah dalam kasus yang relevan. Karena itu, pemerintah menggambarkannya sebagai tindakan terbatas dan terkontrol, bukan backdoor tanpa batas .
• Enkripsi end-to-end dapat menyulitkan penyelidikan. Pejabat Inggris berargumen bahwa enkripsi yang tidak dapat ditembus sama sekali dapat menciptakan “ruang tanpa hukum” bagi pelaku kejahatan dan teroris .
• Inggris memiliki hak mengatur layanan di wilayahnya. Pemerintah menyatakan bahwa Inggris berdaulat untuk menetapkan aturan pengawasan yang berlaku bagi layanan yang ditawarkan kepada penduduknya .

Pihak lain yang ikut terlibat

Sengketa ini tidak hanya melibatkan Apple dan pemerintah Inggris.

Liberty dan Privacy International mengajukan perkara paralel yang mempertanyakan legalitas serta kerahasiaan sistem TCN. Mereka berargumen bahwa kewenangan tersebut dapat bertentangan dengan hak asasi manusia .

Di Amerika Serikat, sejumlah anggota parlemen menilai tuntutan Inggris dapat menjadi preseden berbahaya. Mereka khawatir akses lintas negara terhadap data terenkripsi berpotensi berdampak pada perlindungan privasi warga AS, termasuk hak yang berkaitan dengan Amendemen Keempat Konstitusi AS .

Mengapa perkara ini penting?

Putusan IPT nantinya dapat memengaruhi batas kewenangan pemerintah terhadap penyedia layanan teknologi. Jika pemerintah berhasil, perusahaan teknologi mungkin menghadapi tekanan lebih besar untuk mempertahankan kemampuan akses terhadap data yang sebelumnya dirancang agar hanya dapat dibuka oleh pengguna.

Sebaliknya, jika Apple menang, putusan tersebut dapat memperkuat posisi bahwa pemerintah tidak boleh memaksa perusahaan melemahkan enkripsi—meskipun akses itu diminta untuk tujuan penegakan hukum dan disertai pengawasan resmi.

Untuk saat ini, pertanyaan utamanya belum terjawab: apakah keamanan publik membutuhkan jalur akses khusus ke data terenkripsi, atau apakah jalur tersebut pada akhirnya justru mengurangi keamanan semua orang? IPT masih harus menentukan legalitas tuntutan terbaru pemerintah Inggris dan keberatan Apple terhadapnya .