The Jerusalem Post melaporkan rangkaian yang sama dan menambahkan bahwa beberapa manajer di departemen tata kelola Microsoft Israel juga meninggalkan posisi mereka . Menurut laporan-laporan tersebut, Microsoft Israel kemudian berada tanpa country general manager, dan manajemen global memutuskan kantor Israel untuk sementara dikelola langsung oleh Microsoft France
. JNS juga melaporkan bahwa tanggung jawab atas cabang Israel dialihkan ke kantor Prancis selama penyelidikan internal berlangsung
.
Penting untuk membaca bagian ini dengan hati-hati. Laporan media mengaitkan keluarnya Haimovich dengan penyelidikan internal, tetapi pernyataan publik Microsoft tentang pemutusan layanan tidak menyatakan bahwa Haimovich secara pribadi menyetujui atau mengetahui dugaan penggunaan Azure oleh Unit 8200 . Jadi, istilah perombakan lebih tepat dipahami sebagai perubahan manajemen yang dilaporkan terkait penyelidikan, bukan sebagai temuan disipliner publik terhadap satu eksekutif tertentu.
Inti tuduhan paling serius adalah bahwa Unit 8200 Israel menggunakan Microsoft Azure untuk mendukung sistem pengawasan yang melibatkan panggilan telepon warga sipil Palestina dari Gaza dan Tepi Barat. Business & Human Rights Resource Centre, merangkum laporan The Guardian, menyebut sistem itu mengumpulkan jutaan panggilan telepon warga sipil Palestina setiap hari, dan Microsoft disebut telah memberi tahu pejabat Israel bahwa Unit 8200 melanggar syarat layanan perusahaan karena menyimpan tumpukan besar data pengawasan di Azure .
Calcalist juga melaporkan bahwa Unit 8200 menyimpan rekaman jutaan panggilan yang dilakukan warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat di Microsoft Azure, serta menggunakan platform Microsoft untuk operasi pengawasan . Laporan lain menggambarkan langkah Microsoft berikutnya sebagai pemblokiran atau penghentian akses Unit 8200 ke sebagian layanan cloud setelah tuduhan pengawasan itu mencuat
.
Pernyataan publik Microsoft sendiri lebih sempit, tetapi tetap penting. Microsoft mengatakan pihaknya melakukan peninjauan setelah laporan The Guardian pada 6 Agustus 2025 menuduh sebuah unit Pasukan Pertahanan Israel menggunakan Azure untuk menyimpan materi panggilan telepon yang diperoleh melalui pengawasan luas atau massal di Gaza dan Tepi Barat .
Masalah etikanya adalah dugaan penggunaan infrastruktur cloud dan AI komersial untuk memfasilitasi pengawasan massal terhadap warga sipil. Presiden dan Vice Chair Microsoft Brad Smith menyatakan bahwa Microsoft tidak menyediakan teknologi untuk memfasilitasi pengawasan massal terhadap warga sipil . Jika Azure benar digunakan untuk menyimpan atau memproses data panggilan warga sipil yang disadap dalam skala besar, hal itu langsung berbenturan dengan komitmen privasi dan hak asasi manusia yang diklaim Microsoft
.
Di sisi internal, kasus ini juga menyangkut kepercayaan dan tata kelola. Globes melaporkan bahwa investigasi global berfokus pada pekerjaan Microsoft Israel dengan Kementerian Pertahanan dan kekhawatiran atas kemungkinan pelanggaran kode etik . Laporan lain menggambarkan kekhawatiran tentang kurangnya transparansi kepada manajemen global serta potensi pelanggaran syarat layanan Microsoft
.
Kelompok hak asasi manusia mendorong peninjauan yang lebih luas. Amnesty International menyambut laporan bahwa Microsoft membatasi akses Unit 8200 ke sejumlah layanan penyimpanan cloud Azure dan AI, tetapi mendesak Microsoft memeriksa seluruh kontrak, penjualan, dan transfer peralatan pengawasan, AI, serta teknologi terkait ke Israel .
Ada pula isu lokasi data dan beban kerja. Globes melaporkan bahwa Microsoft khawatir sebagian penggunaan oleh Kementerian Pertahanan melibatkan server di Eropa, yang berpotensi menimbulkan risiko hukum dan regulasi karena aturan privasi dan pengawasan di Eropa lebih ketat .
Namun, bagian ini tidak boleh dilebih-lebihkan. Laporan yang tersedia tidak menunjukkan bahwa regulator Uni Eropa telah mengeluarkan temuan resmi terhadap Microsoft dalam kasus ini. Sudut Eropa lebih tepat dibaca sebagai risiko internal yang dilaporkan muncul dalam penyelidikan, terutama jika data sensitif terkait pengawasan memang menyentuh infrastruktur Eropa .
Respons publik paling jelas dari Microsoft datang pada 25 September 2025. Saat itu, Brad Smith memberi tahu karyawan bahwa Microsoft telah menghentikan dan menonaktifkan sejumlah layanan untuk sebuah unit di dalam Kementerian Pertahanan Israel . TechCrunch melaporkan bahwa langganan yang terdampak mencakup penyimpanan cloud Azure dan sejumlah layanan AI
. Beberapa laporan mengidentifikasi unit yang menjadi pusat tuduhan itu sebagai Unit 8200
.
Respons organisasi yang muncul kemudian adalah perombakan Microsoft Israel. Globes dan The Jerusalem Post melaporkan bahwa Haimovich keluar, beberapa manajer tata kelola juga meninggalkan jabatan, dan Microsoft Israel untuk sementara ditempatkan di bawah Microsoft France alih-alih dipimpin country general manager lokal .
Sejumlah hal penting belum sepenuhnya terbuka ke publik: cakupan pasti layanan yang dinonaktifkan, apa yang diketahui manajer lokal Microsoft Israel, apakah beban kerja lain milik Kementerian Pertahanan masih ditinjau, dan apakah regulator Eropa akan mengambil langkah apa pun. Microsoft telah mengonfirmasi pembatasan layanan terkait peninjauannya, tetapi banyak detail personalia dan tata kelola internal masih berasal dari laporan media yang merujuk pada laporan Globes .
Pelajaran besarnya sudah terlihat. Penyedia cloud kini tidak hanya dinilai dari uptime, keamanan, dan pertumbuhan pelanggan. Ketika pelanggan militer atau intelijen memakai sistem cloud dan AI, perusahaan teknologi ditekan untuk membuktikan bahwa infrastrukturnya tidak memfasilitasi pengawasan massal warga sipil, dan bahwa operasi penjualan lokal tidak berjalan lebih cepat daripada kontrol etika serta kepatuhan global .
Comments
0 comments