Langkah ini melampaui ketentuan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat dan mulai berlaku pada Oktober 2025. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Israel hanya diizinkan menduduki sementara sekitar 53% wilayah Gaza dan pasukannya harus mundur ke garis pemisah yang disebut “Yellow Line” .

Sejumlah laporan menyebut kontrol efektif Israel telah mencapai sekitar 64% pada awal Juni, sehingga angka itu sendiri sudah berada di atas batas yang disepakati . Karena itu, perintah menuju 70% dipandang sebagai pelanggaran terbuka terhadap kesepakatan yang rapuh tersebut .

Perundingan Kairo berada di bawah tekanan baru

Perintah Netanyahu disampaikan ketika Mesir berupaya menghidupkan kembali perundingan gencatan senjata yang tersendat. Delegasi Hamas yang dipimpin Khalil Al-Hayya, pemimpin Hamas di Gaza, tiba di Kairo pada Jumat, 5 Juni, untuk mengikuti pembicaraan selama beberapa hari .

Delegasi itu juga mencakup Zaher Jabarin, kepala Hamas di Tepi Barat, serta anggota biro politik Hossam Badran dan Ghazi Hamad . Mereka dijadwalkan bertemu pejabat dan mediator Mesir untuk membahas pelaksanaan tahap pertama gencatan senjata, penghentian serangan Israel, serta mekanisme menuju tahap berikutnya .

Fase kedua menjadi inti persoalan. Tahap ini dirancang mencakup pelucutan senjata Hamas dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza . Namun, Hamas menuntut agar Israel terlebih dahulu memenuhi komitmen fase pertama, termasuk meningkatkan masuknya bantuan, membuka kembali perlintasan, menghentikan serangan, dan tidak memperluas kontrol wilayahnya .

Hamas menyatakan perundingan Kairo berlangsung setelah adanya ancaman Israel untuk menguasai 70% Gaza “dengan menentang gencatan senjata” . Dengan demikian, langkah Netanyahu mempersempit ruang kompromi bagi mediator Mesir. Kairo telah menjadi tuan rumah sedikitnya lima putaran pembicaraan dalam waktu kurang dari dua bulan, menunjukkan betapa mendesaknya upaya untuk mencegah gencatan senjata runtuh sepenuhnya .

Situasi di lapangan juga tetap mematikan. Salah satu penilaian mencatat lebih dari 700 warga Palestina dan empat warga Israel tewas di Gaza sejak gencatan senjata mulai berlaku pada Oktober 2025 . Sumber yang tersedia mengonfirmasi berlanjutnya operasi dan kekerasan, tetapi tidak memberikan verifikasi independen atas angka khusus “sedikitnya sembilan orang tewas” pada 7 Juni.

Jerman soroti dampak kemanusiaan

Pemerintah Jerman termasuk negara yang paling keras menyuarakan keprihatinan atas rencana perluasan kontrol Israel. Pada 29–30 Mei, Berlin memperingatkan bahwa langkah tersebut dapat berdampak langsung dan negatif terhadap kondisi kemanusiaan di Gaza .

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman Kathrin Deschauer mengatakan penguasaan wilayah tambahan akan mempersulit upaya penyaluran bantuan penting kepada penduduk Gaza .

“Kami memandang pengumuman dan laporan mengenai hal itu dengan prihatin. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, upaya kami—terutama penyediaan bantuan kemanusiaan penting bagi penduduk—akan semakin sulit,” ujarnya .

Deschauer juga menegaskan bahwa Jerman menolak pembagian permanen wilayah Palestina . Sikap ini melanjutkan kritik Berlin terhadap strategi militer Israel sebelumnya. Kanselir Friedrich Merz dan Menteri Luar Negeri Johann Wadephul sebelumnya menyebut sejumlah kebijakan militer Israel “sepenuhnya keliru” dan penolakan bantuan sebagai tindakan yang “tidak dapat diterima” .

Perintah untuk memperluas kontrol hingga 70% bukan sekadar perubahan garis operasi militer. Bagi proses diplomasi, keputusan itu menciptakan realitas wilayah baru yang ditetapkan secara sepihak ketika mediator Mesir sedang berusaha mempertahankan kesepakatan. Tantangan Kairo kini bukan hanya menjembatani tuntutan Israel dan Hamas, melainkan juga mencegah perubahan tersebut menggagalkan seluruh arsitektur gencatan senjata.

Langkah ini melampaui ketentuan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat dan mulai berlaku pada Oktober 2025. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Israel hanya diizinkan menduduki sementara sekitar 53% wilayah Gaza dan pasukannya harus mundur ke garis pemisah yang disebut “Yellow Line” .

Sejumlah laporan menyebut kontrol efektif Israel telah mencapai sekitar 64% pada awal Juni, sehingga angka itu sendiri sudah berada di atas batas yang disepakati . Karena itu, perintah menuju 70% dipandang sebagai pelanggaran terbuka terhadap kesepakatan yang rapuh tersebut .

Perundingan Kairo berada di bawah tekanan baru

Perintah Netanyahu disampaikan ketika Mesir berupaya menghidupkan kembali perundingan gencatan senjata yang tersendat. Delegasi Hamas yang dipimpin Khalil Al-Hayya, pemimpin Hamas di Gaza, tiba di Kairo pada Jumat, 5 Juni, untuk mengikuti pembicaraan selama beberapa hari .

Delegasi itu juga mencakup Zaher Jabarin, kepala Hamas di Tepi Barat, serta anggota biro politik Hossam Badran dan Ghazi Hamad . Mereka dijadwalkan bertemu pejabat dan mediator Mesir untuk membahas pelaksanaan tahap pertama gencatan senjata, penghentian serangan Israel, serta mekanisme menuju tahap berikutnya .

Fase kedua menjadi inti persoalan. Tahap ini dirancang mencakup pelucutan senjata Hamas dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza . Namun, Hamas menuntut agar Israel terlebih dahulu memenuhi komitmen fase pertama, termasuk meningkatkan masuknya bantuan, membuka kembali perlintasan, menghentikan serangan, dan tidak memperluas kontrol wilayahnya .

Hamas menyatakan perundingan Kairo berlangsung setelah adanya ancaman Israel untuk menguasai 70% Gaza “dengan menentang gencatan senjata” . Dengan demikian, langkah Netanyahu mempersempit ruang kompromi bagi mediator Mesir. Kairo telah menjadi tuan rumah sedikitnya lima putaran pembicaraan dalam waktu kurang dari dua bulan, menunjukkan betapa mendesaknya upaya untuk mencegah gencatan senjata runtuh sepenuhnya .

Situasi di lapangan juga tetap mematikan. Salah satu penilaian mencatat lebih dari 700 warga Palestina dan empat warga Israel tewas di Gaza sejak gencatan senjata mulai berlaku pada Oktober 2025 . Sumber yang tersedia mengonfirmasi berlanjutnya operasi dan kekerasan, tetapi tidak memberikan verifikasi independen atas angka khusus “sedikitnya sembilan orang tewas” pada 7 Juni.

Jerman soroti dampak kemanusiaan

Pemerintah Jerman termasuk negara yang paling keras menyuarakan keprihatinan atas rencana perluasan kontrol Israel. Pada 29–30 Mei, Berlin memperingatkan bahwa langkah tersebut dapat berdampak langsung dan negatif terhadap kondisi kemanusiaan di Gaza .

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman Kathrin Deschauer mengatakan penguasaan wilayah tambahan akan mempersulit upaya penyaluran bantuan penting kepada penduduk Gaza .

“Kami memandang pengumuman dan laporan mengenai hal itu dengan prihatin. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, upaya kami—terutama penyediaan bantuan kemanusiaan penting bagi penduduk—akan semakin sulit,” ujarnya .

Deschauer juga menegaskan bahwa Jerman menolak pembagian permanen wilayah Palestina . Sikap ini melanjutkan kritik Berlin terhadap strategi militer Israel sebelumnya. Kanselir Friedrich Merz dan Menteri Luar Negeri Johann Wadephul sebelumnya menyebut sejumlah kebijakan militer Israel “sepenuhnya keliru” dan penolakan bantuan sebagai tindakan yang “tidak dapat diterima” .

Perintah untuk memperluas kontrol hingga 70% bukan sekadar perubahan garis operasi militer. Bagi proses diplomasi, keputusan itu menciptakan realitas wilayah baru yang ditetapkan secara sepihak ketika mediator Mesir sedang berusaha mempertahankan kesepakatan. Tantangan Kairo kini bukan hanya menjembatani tuntutan Israel dan Hamas, melainkan juga mencegah perubahan tersebut menggagalkan seluruh arsitektur gencatan senjata.