AS Ingin Menutup Celah Cloud Chip AI Nvidia yang Dipakai dari China

Pemerintahan Donald Trump sedang mempertimbangkan aturan baru yang akan mengawasi akses jarak jauh ke daya komputasi AI, selain mengatur pengiriman fisik perangkat keras. Sasaran utamanya adalah celah dalam sistem saat ini: perusahaan China dapat menyewa daya komputasi dari GPU Nvidia yang terpasang di pusat data negara ketiga tanpa mengimpor atau memiliki chip tersebut di China. Laporan menyebut Thailand dan Singapura sebagai lokasi yang mungkin menjadi fokus, tetapi usulan itu belum menjadi peraturan yang berlaku. 716

Celahnya: chip tetap di luar negeri, pekerjaannya berjalan lewat internet

Pengendalian ekspor AS saat ini terutama mengatur ekspor, reeksportasi, atau pemindahan barang yang dikendalikan, termasuk chip komputasi canggih dan peralatan terkait. Dengan kerangka ini, pemerintah dapat memeriksa tujuan pengiriman, pembeli, dan penggunaan akhir suatu barang. Namun, situasinya menjadi lebih rumit ketika server tidak pernah berpindah negara dan pelanggan hanya mengirim pekerjaan pelatihan atau inferensi model melalui internet. 89

Skemanya dilaporkan berjalan seperti berikut:

1. Operator pusat data atau penyedia cloud menyimpan GPU Nvidia canggih di negara di luar China.
2. Perusahaan China menyewa akses ke klaster tersebut, bukan menerima pengiriman perangkat keras.
3. Pelanggan mengirim kode dan data dari jarak jauh, lalu menerima hasil komputasi tanpa memegang chip secara fisik.

Perbedaan antara kepemilikan dan lokasi perangkat keras dengan akses ke kemampuan komputasinya menjadi alasan pejabat dan anggota parlemen AS menyebut penggunaan cloud jarak jauh sebagai celah potensial. Berbagai laporan menyebut Alibaba, ByteDance, Tencent, dan Moonshot sebagai perusahaan China yang menggunakan atau berupaya memperoleh akses ke komputasi Nvidia canggih di luar China, termasuk di Asia Tenggara. 58

Mengapa panduan BIS 31 Mei belum sepenuhnya menyelesaikan masalah

Pada 31 Mei 2026, Biro Industri dan Keamanan atau Bureau of Industry and Security (BIS) di bawah Departemen Perdagangan AS menyatakan bahwa lisensi diperlukan untuk mengekspor barang komputasi canggih kepada entitas yang berkantor pusat di negara dalam Country Group D:5—termasuk China—atau kepada entitas yang induk utamanya berkantor pusat di sana, meskipun entitas tersebut berada di negara lain. 1821

Panduan tersebut mempersulit perusahaan China memperoleh chip yang dikendalikan AS melalui anak perusahaan, afiliasi, atau perusahaan pembelian terkait di luar negeri. Fokusnya mengikuti hubungan korporasi, bukan sekadar bendera negara tempat pembeli didirikan. 1831

Namun, panduan itu terutama mengatur pengiriman atau akuisisi peralatan. Reuters melaporkan bahwa panduan tersebut secara umum tidak mewajibkan pusat data di negara ketiga menghentikan penggunaan, pemeliharaan, atau penyewaan chip yang sudah terpasang di sana. 1 Dengan kata lain, jalur kepemilikan dan pengadaan dipersempit, tetapi pertanyaan apakah konsumsi daya komputasi dari jarak jauh merupakan ekspor berdasarkan hukum yang ada masih belum terjawab secara jelas.

Tuduhan terhadap Moonshot AI dan model Kimi K3

Perdebatan ini mendapat perhatian lebih besar setelah Michael Kratsios, direktur Kantor Kebijakan Sains dan Teknologi Gedung Putih, menuduh Moonshot AI memperoleh server yang dilengkapi GB300 dan mengakses chip GB300 di Thailand, kemungkinan untuk melatih model AI-nya. 210

Tuduhan tersebut dibahas dalam kaitannya dengan keluarga model Kimi milik Moonshot, termasuk Kimi K3. Statusnya perlu dipahami sebagai tuduhan, bukan pelanggaran pengendalian ekspor yang sudah terbukti. Laporan yang tersedia tidak menunjukkan adanya keputusan penegakan final dari Departemen Perdagangan atau putusan pengadilan terkait hal itu.

Laporan lain juga menggambarkan perusahaan teknologi China yang mengatur akses melalui pusat data dan penyedia cloud di Malaysia, Thailand, Jepang, dan Singapura. Detail mengenai perusahaan, fasilitas, dan perangkat kerasnya berbeda-beda. Karena itu, pola yang lebih luas sebaiknya disebut sebagai akses yang dilaporkan atau dituduhkan, bukan sebagai rangkaian pelanggaran yang seluruhnya telah terbukti. 6841

Apa yang akan diubah oleh aturan yang diusulkan?

Pendekatan baru ini akan menggeser fokus dari lokasi GPU ke pihak yang menggunakan kemampuan komputasi yang dikendalikan. Bergantung pada rumusan akhirnya, Departemen Perdagangan dapat mewajibkan operator cloud, pusat data, atau perantara memeriksa pelanggan sebelum memberikan akses ke chip atau klaster komputasi tertentu.

Aturan tersebut berpotensi mengatur:

• perusahaan China yang mengakses GPU terkendali melalui anak perusahaan atau penjual kembali di luar negeri;
• akun cloud yang induk utamanya atau pengguna manfaat sebenarnya berada di China;
• akses ke perangkat komputasi canggih tertentu, seperti akselerator Nvidia yang masuk kategori pengendalian;
• penggunaan jarak jauh untuk pelatihan AI, inferensi, atau tujuan akhir lain yang ditetapkan; serta
• kewajiban verifikasi pelanggan dan penyimpanan catatan bagi penyedia layanan.

Cakupan akhirnya akan sangat menentukan. Sistem yang dapat diterapkan perlu menjelaskan chip dan sistem apa yang tercakup, berapa besar kapasitas komputasi yang memicu pengendalian, apakah penyewaan jangka pendek diperlakukan berbeda dari klaster khusus, serta bagaimana penyedia layanan mengidentifikasi pengguna akhir di balik penjual kembali atau akun bersama.

Peran Remote Access Security Act

Remote Access Security Act atau RASA yang telah diloloskan DPR AS akan mengubah Export Control Reform Act agar secara tegas mencakup bentuk-bentuk akses jarak jauh tertentu. Definisinya mencakup akses oleh pihak asing melalui koneksi jaringan—termasuk internet atau layanan komputasi cloud—dari lokasi yang berbeda dengan tempat barang yang dikendalikan itu berada secara fisik, jika penggunaannya dinilai dapat menimbulkan risiko serius terhadap keamanan nasional atau kebijakan luar negeri. 464849

DPR AS meloloskan H.R. 2683 pada 12 Januari 2026 dengan suara 369–22. Rancangan ini akan memberi Departemen Perdagangan dasar hukum yang jauh lebih jelas untuk mengatur akses berbasis cloud, meskipun aturan terpisah tetap diperlukan untuk menentukan teknologi dan perilaku apa saja yang dikendalikan. 5055

Perbedaan ini penting: RASA bukan aturan operasional lengkap yang langsung mengatur setiap penyedia cloud. Rancangan tersebut terutama dimaksudkan untuk memperluas kewenangan, sehingga departemen terkait dapat menyusun rezim pengaturan semacam itu.

Hambatan utama bagi Departemen Perdagangan

Dasar kewenangan hukum

Tanpa undang-undang seperti RASA, Departemen Perdagangan harus berargumen bahwa istilah yang sudah ada—seperti “ekspor”, “reeksportasi”, atau “pemindahan”—dalam aturan pengendalian ekspor AS juga mencakup konsumsi daya komputasi dari jarak jauh, meskipun chipnya sendiri tidak berpindah tempat. Analisis hukum menggambarkan kewenangan utama ECRA sebagai pengaturan atas ekspor, reeksportasi, dan pemindahan barang di dalam suatu negara. Hal ini membantu menjelaskan mengapa Kongres mengusulkan definisi khusus untuk akses jarak jauh. 5661

Dokumen panduan dapat menjelaskan penerapan kewajiban yang sudah ada, seperti yang dilakukan dalam pemberitahuan 31 Mei. Namun, masih diperdebatkan apakah panduan atau peraturan baru saja dapat menciptakan kategori tindakan yang sepenuhnya baru untuk dikendalikan. Aturan yang terlalu luas dapat digugat karena Departemen Perdagangan dianggap melampaui kewenangannya atau bertindak tanpa arahan Kongres yang cukup jelas.

Mengidentifikasi pelanggan sebenarnya

Penyaringan pengiriman biasanya dimulai dari penerima barang dan tujuan fisik. Akses cloud jauh lebih cair. Penyedia layanan mungkin perlu memeriksa anak perusahaan, induk utama, penjual kembali, kontraktor, jaringan privat virtual, klaster bersama, serta akun yang menyamarkan pihak yang sebenarnya menjalankan pekerjaan komputasi.

Situasi ini dapat mendorong perusahaan cloud menerapkan pemeriksaan bergaya know your customer (KYC) dan pemantauan yang lebih luas. Analis menilai peningkatan verifikasi pelanggan kemungkinan menjadi bagian penting dari penerapan rezim akses jarak jauh. 311

Penegakan hukum di luar AS

Server, operator pusat data, kontrak pelanggan, dan pengguna akhir bisa seluruhnya berada di luar Amerika Serikat. Departemen Perdagangan dapat memanfaatkan pembatasan ekspor, persyaratan lisensi, aturan teknologi asal AS, serta sanksi terhadap pihak yang memiliki hubungan relevan dengan AS. Namun, lembaga tersebut tidak otomatis dapat memaksa setiap fasilitas di Thailand, Singapura, atau Malaysia menjalankan kebijakan AS tanpa kerja sama pemerintah setempat atau pengaruh kontraktual terhadap pemasok.

Dampak teknis dan ekonomi

Aturan yang terlalu sempit akan mudah dihindari melalui perantara atau perangkat keras non-AS. Sebaliknya, aturan yang terlalu luas dapat membebani layanan cloud multinasional biasa, operator pusat data asing, dan pengguna riset yang sah. Penyedia layanan juga memerlukan tolok ukur yang jelas mengenai kinerja chip, ukuran klaster, durasi akses, dan tujuan suatu pekerjaan komputasi.

Apa langkah berikutnya?

Usulan tersebut paling tepat dipahami sebagai upaya mengatur akses ke daya komputasi AI, bukan sekadar pergerakan chip AI. Panduan BIS 31 Mei membuat pengiriman fisik kepada entitas yang terhubung dengan China di luar negeri menjadi lebih sulit, tetapi persoalan penyewaan komputasi jarak jauh tetap terpisah. RASA dapat memberi Departemen Perdagangan pijakan hukum yang lebih kuat, sementara penegakan tetap bergantung pada aturan yang rinci, uji tuntas penyedia layanan, dan kerja sama negara tempat infrastruktur berada.

Untuk saat ini, catatan terpenting adalah statusnya: langkah pemerintah untuk mengatur akses jarak jauh masih dalam tahap pertimbangan, dan tuduhan terhadap perusahaan seperti Moonshot AI tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran. Perdebatan kebijakannya berpusat pada pertanyaan apakah pengendalian ekspor AS harus mengikuti chip fisiknya, perusahaan yang memilikinya, pelanggan yang menyewanya, atau kemampuan komputasi yang digunakan.