Tanpa pembelian ini, ada kekhawatiran bahwa setelah IPO, Prancis bisa menjadi pemegang saham negara yang lebih dominan.
Keputusan membeli 40% saham juga menyelesaikan perdebatan politik di Berlin.
Sebelumnya, beberapa kementerian di dalam koalisi pemerintahan Kanselir Friedrich Merz berbeda pandangan tentang apakah negara perlu masuk sebagai pemegang saham—dan jika ya, berapa besar porsinya.
Kesepakatan akhirnya menjadi kompromi politik: Jerman membeli 40%, menyamai Prancis, sekaligus memastikan perusahaan tetap memiliki dukungan negara dalam sektor strategis.
Walau kedua pemerintah akan memegang saham besar saat IPO, struktur kepemilikan ini tidak dimaksudkan permanen.
Menurut pejabat yang mengetahui rencana tersebut:
Model ini dirancang untuk membuka ruang lebih besar bagi investor swasta sambil tetap mempertahankan kontrol strategis pemerintah.
Jika berjalan sesuai rencana, IPO KNDS berpotensi menjadi salah satu penawaran saham perusahaan pertahanan terbesar di Eropa dalam beberapa tahun terakhir.
Beberapa detail yang telah dilaporkan meliputi:
Langkah ini memungkinkan pemegang saham lama menjual sebagian saham sekaligus memperluas basis investor global.
Meski kesepakatan politik telah tercapai, proses IPO belum sepenuhnya selesai.
Salah satu isu utama adalah audit terkait kontrak senjata lama dengan Qatar, yang harus diselesaikan sebelum prospektus IPO dapat diterbitkan.
Selama audit tersebut belum rampung—dan mengingat kompleksitas koordinasi antara dua pemerintah—jadwal IPO, valuasi final, dan struktur tata kelola perusahaan masih bisa berubah.
Kasus KNDS mencerminkan perubahan besar dalam kebijakan pertahanan Eropa.
Selama beberapa dekade, banyak pemerintah Eropa mengurangi kepemilikan negara dalam industri. Kini, di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan kebutuhan memperkuat militer, negara‑negara kembali mengambil peran langsung dalam perusahaan pertahanan strategis.
Dengan memastikan kepemilikan dan hak suara yang setara dengan Prancis, Jerman mengirim sinyal bahwa kerja sama pertahanan Eropa semakin melibatkan peran aktif pemerintah dalam industri yang memproduksi sistem senjata penting.
Comments
0 comments