Ceuta mengalami kedatangan dalam jumlah luar biasa besar dari arah Maroko. Spanyol mengerahkan tentara dan tambahan polisi untuk memperkuat wilayah tersebut, sementara aparatnya berkoordinasi terkait pemulangan. Pemerintah Spanyol menyatakan sebagian besar pendatang telah meninggalkan Ceuta dan kembali ke Maroko.
Peristiwa ini segera menjadi persoalan Uni Eropa karena orang yang mencapai wilayah Spanyol berpotensi melanjutkan perjalanan ke negara lain dalam kawasan Schengen. Para menteri dalam negeri Uni Eropa kemudian menyerukan tindakan yang lebih tegas terhadap jaringan penyelundupan, pemulangan yang lebih efektif, serta kerja sama yang lebih erat dengan negara asal dan negara transit.
Italia memberlakukan kembali pemeriksaan sementara terhadap kedatangan dari Spanyol. Kebijakan itu mulai berlaku pada 1 Agustus dan dijadwalkan berlangsung selama satu bulan, hingga 1 September. Pemeriksaan tersebut berfokus pada pelaku perjalanan dari negara non-Uni Eropa, bukan pembatasan yang sama terhadap warga Spanyol atau warga negara Uni Eropa lainnya.
Roma mengatakan langkah itu diperlukan karena khawatir terjadi pergerakan lanjutan secara tidak teratur dari Ceuta, serta karena alasan ketertiban umum dan keamanan internal.
Para pemimpin Italia juga menggunakan bahasa yang lebih keras. Perdana Menteri Giorgia Meloni, Wakil Perdana Menteri Matteo Salvini, dan Menteri Luar Negeri Antonio Tajani menyerukan agar keikutsertaan Spanyol dalam Schengen ditangguhkan atau statusnya ditinjau ulang.
Namun, Tajani kemudian menolak anggapan bahwa Italia sedang berperang politik dengan Spanyol. Ia mengatakan Madrid seharusnya “mengkhawatirkan Maroko”, karena menurutnya sumber persoalan berada di sana.
Setelah Roma menolak mencabut pemeriksaannya, Spanyol mengumumkan pemeriksaan terhadap kedatangan melalui udara dan laut dari Italia. Kebijakan tersebut berlaku mulai 8 Agustus hingga 7 September. Dalam daftar resmi Komisi Eropa, Spanyol menyebut ancaman terhadap ketertiban umum, keamanan internal, dan pengelolaan migrasi sebagai alasan kebijakan itu, termasuk risiko pergerakan lanjutan di dalam kawasan Schengen.
Langkah Spanyol cakupannya lebih luas dibandingkan pendekatan awal Italia karena berlaku terhadap perjalanan yang datang dari Italia. Pada hari pertama, polisi Spanyol memeriksa sekitar 200 pelaku perjalanan di enam bandara utama, menurut Reuters.
Madrid menyatakan kebijakan itu merupakan respons terhadap keputusan Italia dan tekanan migrasi tidak teratur yang masih berlangsung. Menteri luar negeri Italia menyebut tindakan Spanyol “tidak dapat dipahami dan sepenuhnya tidak dapat diterima”.
Krisis Ceuta memperlihatkan betapa bergantungnya pengelolaan perbatasan Eropa pada kerja sama Maroko. Spanyol mengandalkan otoritas Maroko untuk pengawasan perbatasan dan pemulangan, sementara pejabat Italia berpendapat bahwa Uni Eropa harus memberi tekanan yang lebih besar sekaligus membangun kerja sama yang lebih terstruktur dengan negara transit.
Laporan mengenai penahanan orang-orang yang berusaha mencapai Ceuta setelah penyeberangan besar tersebut semakin menegaskan pentingnya peran Rabat dalam mengendalikan pergerakan menuju enklave itu.
Karena itu, perselisihan ini bukan hanya soal pelaku perjalanan yang mungkin tiba di Italia atau Spanyol. Perdebatan yang lebih besar menyangkut arah kebijakan migrasi Eropa: apakah fokusnya harus pada pengendalian di luar wilayah Uni Eropa, memperkuat pemulangan, atau membangun pengaturan bersama di tingkat Uni Eropa.
Pemerintahan Italia memanfaatkan krisis ini untuk mendorong pencegahan yang lebih tegas, perbatasan eksternal yang lebih ketat, dan pembatasan migrasi tidak teratur. Tajani juga mengkritik pendekatan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez terkait pemberian status legal kepada migran tanpa dokumen, yang ia nilai keliru secara mendasar.
Pemerintahan Spanyol yang berhaluan kiri-tengah menolak anggapan bahwa negaranya harus dihukum setelah menghadapi keadaan darurat perbatasan yang datang tiba-tiba. Respons Madrid menggabungkan pengerahan pasukan dan polisi, pemulangan ke Maroko, serta pemeriksaan balasan terhadap kedatangan dari Italia.
Dengan demikian, konflik ini bersifat operasional sekaligus ideologis. Roma mendorong kebijakan migrasi Eropa yang lebih berorientasi pada pencegahan dan pengendalian eksternal, sementara Madrid menolak apa yang dianggapnya sebagai upaya menyalahkan Spanyol secara sepihak dan mempertahankan pendekatan pengelolaan migrasi yang berbeda.
Dampak langsungnya adalah munculnya kembali pemeriksaan di rute internal tertentu antara dua negara Uni Eropa yang biasanya tidak menerapkan pemeriksaan perbatasan rutin. Daftar Komisi Eropa menetapkan masa berlaku kebijakan Italia pada 1 Agustus–1 September dan kebijakan Spanyol pada 8 Agustus–7 September.
Perbedaan ini penting. Berdasarkan bukti yang tersedia, kejadian tersebut bukanlah penangguhan permanen Schengen atau pengeluaran Spanyol dari kawasan bebas perjalanan. Ini adalah pemberlakuan sementara kontrol perbatasan nasional dalam kerangka aturan Schengen. Pemeriksaan yang ditargetkan Italia juga tidak mencakup warga negara Uni Eropa, menurut uraian resmi kebijakan tersebut.
Meski demikian, makna politiknya lebih besar daripada gangguan praktis terhadap perjalanan. Jika pemeriksaan terbatas dan berakhir sesuai jadwal, konfrontasi ini mungkin dikenang sebagai respons singkat terhadap krisis luar biasa. Namun, jika pemerintah berulang kali menggunakan pemeriksaan timbal balik untuk menekan satu sama lain, preseden tersebut dapat mengikis kepercayaan terhadap kebebasan bergerak dan menjadikan perbatasan internal alat politik yang lebih lazim.
Krisis Ceuta memperlihatkan kembali garis patahan lama dalam kebijakan migrasi Eropa. Pemerintah nasional ingin mengendalikan perbatasannya sendiri, tetapi pergerakan tidak teratur dapat dengan cepat berubah menjadi persoalan bersama di kawasan Schengen. Karena itu, para menteri Uni Eropa menekankan operasi melawan penyelundupan, pemulangan, serta kemitraan dengan negara di luar blok tersebut.
Italia dan sejumlah pemerintahan yang sejalan dengannya juga mendorong gagasan seperti pusat pemulangan di negara ketiga yang didukung Uni Eropa. Proposal semacam ini masih diperdebatkan karena menimbulkan pertanyaan hukum, hak asasi manusia, dan pelaksanaan di lapangan.
Untuk saat ini, pertanyaan utamanya adalah apakah Italia dan Spanyol akan membiarkan kebijakan sementara itu berakhir atau mengubahnya menjadi konfrontasi yang lebih panjang. Perdebatan mengenai peran Maroko, tanggung jawab atas perbatasan eksternal, perlakuan terhadap migran tanpa dokumen, dan batas penggunaan kontrol darurat Schengen akan tetap berlanjut meski pos pemeriksaan akhirnya menghilang.