Di Balik Kendali Iran atas Selat Hormuz di Tengah Perang 2026

Ketika perang meletus pada awal 2026 setelah serangkaian serangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel, Iran bergerak cepat untuk membatasi lalu lintas kapal di kawasan tersebut. Sebagai respons, Amerika Serikat meluncurkan kampanye serangan udara pada 19 Maret 2026 dengan tujuan melemahkan kemampuan Iran dan membuka kembali jalur pelayaran internasional.

Kebijakan terbaru Iran: kontrol, bukan penutupan total

Seiring perkembangan konflik, strategi Iran bergeser dari penutupan keras menuju pengelolaan akses yang dikendalikan langsung oleh otoritas Iran.

Menurut laporan media, Teheran menerapkan sistem izin lintasan terlebih dahulu (prior passage permit) yang mewajibkan kapal memperoleh otorisasi sebelum melintasi selat tersebut. Sistem ini disertai berbagai persyaratan administratif dan aturan pelayaran yang harus dipatuhi kapal.

Artinya, Selat Hormuz tidak sepenuhnya ditutup. Namun kapal hanya bisa melintas jika mengikuti aturan yang ditetapkan Iran. Para analis menilai pendekatan ini memberi Teheran alat tawar strategis, sambil menghindari konsekuensi internasional yang lebih berat jika jalur tersebut benar‑benar ditutup total.

Negara mana yang kapalnya masih diizinkan lewat

Iran dilaporkan memberi akses terutama kepada kapal dari negara yang dianggap netral atau bersahabat secara politik.

Data pemantauan maritim dan laporan media menunjukkan kapal dari beberapa negara masih dapat melintas, termasuk:

• China
• Rusia
• India
• Pakistan
• Irak

Sebaliknya, Iran membatasi atau memblokir kapal yang terkait dengan Amerika Serikat atau Israel, sejalan dengan konflik militer yang sedang berlangsung.

Kapal China mendapat perhatian khusus dalam kebijakan ini. Pejabat Iran dan laporan media menyebutkan puluhan kapal China diizinkan melintas, dengan beberapa laporan menyebut sekitar 30 kapal yang berhasil transit melalui selat di bawah protokol pengelolaan Iran.

Strategi akses selektif ini memperkuat pesan politik Teheran: negara yang tidak mendukung operasi militer terhadap Iran masih bisa berdagang melalui jalur tersebut, sementara pihak yang dianggap musuh menghadapi pembatasan.

Lima syarat Iran sebelum negosiasi dengan AS dimulai lagi

Krisis pelayaran ini juga terkait langsung dengan diplomasi antara Teheran dan Washington. Menurut laporan yang mengutip kantor berita semi‑resmi Iran, Fars News Agency, Iran tidak akan memulai putaran kedua negosiasi dengan Amerika Serikat kecuali lima syarat dipenuhi.

Lima syarat tersebut meliputi:

1. Mengakhiri permusuhan di semua front konflik
2. Mencabut sanksi Amerika Serikat terhadap Iran
3. Melepaskan aset keuangan Iran yang dibekukan
4. Memberikan kompensasi atas kerusakan akibat perang
5. Mengakui klaim kedaulatan Iran atas Selat Hormuz

Teheran menyebut tuntutan ini sebagai jaminan minimum untuk membangun kembali kepercayaan sebelum pembicaraan diplomatik dapat dilanjutkan.

Respons Amerika Serikat dan negara‑negara Teluk

Amerika Serikat dan sekutu regionalnya merespons pembatasan Iran dengan langkah militer dan diplomatik.

Di sisi militer, AS menjalankan operasi yang bertujuan melindungi kapal dagang dan melemahkan kemampuan Iran mengganggu pelayaran setelah pembatasan jalur laut diberlakukan.

Di ranah diplomasi, Washington bersama beberapa negara Arab Teluk—termasuk Bahrain, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab—mengajukan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB. Resolusi tersebut mendesak Iran menghentikan serangan terhadap kapal, menghentikan pungutan yang disebut "tidak sah", serta mengungkap lokasi ranjau laut di selat tersebut.

Resolusi itu juga memperingatkan bahwa Iran dapat menghadapi sanksi atau langkah internasional lain jika kebebasan navigasi di Selat Hormuz tidak dipulihkan.

Kebuntuan strategis yang memengaruhi dunia

Hasilnya adalah situasi yang sangat tegang: Selat Hormuz masih berfungsi sebagian, tetapi berada di bawah tekanan militer dan politik yang besar.

Iran memanfaatkan kendali atas chokepoint energi ini sebagai alat negosiasi, sementara Amerika Serikat dan sekutunya berupaya memulihkan kebebasan pelayaran sepenuhnya.

Karena begitu besar perdagangan energi dunia yang bergantung pada jalur ini, perkembangan di Selat Hormuz kemungkinan akan memengaruhi harga minyak global, keamanan maritim, dan dinamika geopolitik jauh setelah konflik berakhir.