Artinya, Selat Hormuz tidak sepenuhnya ditutup. Namun kapal hanya bisa melintas jika mengikuti aturan yang ditetapkan Iran. Para analis menilai pendekatan ini memberi Teheran alat tawar strategis, sambil menghindari konsekuensi internasional yang lebih berat jika jalur tersebut benar‑benar ditutup total.
Iran dilaporkan memberi akses terutama kepada kapal dari negara yang dianggap netral atau bersahabat secara politik.
Data pemantauan maritim dan laporan media menunjukkan kapal dari beberapa negara masih dapat melintas, termasuk:
Sebaliknya, Iran membatasi atau memblokir kapal yang terkait dengan Amerika Serikat atau Israel, sejalan dengan konflik militer yang sedang berlangsung.
Kapal China mendapat perhatian khusus dalam kebijakan ini. Pejabat Iran dan laporan media menyebutkan puluhan kapal China diizinkan melintas, dengan beberapa laporan menyebut sekitar 30 kapal yang berhasil transit melalui selat di bawah protokol pengelolaan Iran.
Strategi akses selektif ini memperkuat pesan politik Teheran: negara yang tidak mendukung operasi militer terhadap Iran masih bisa berdagang melalui jalur tersebut, sementara pihak yang dianggap musuh menghadapi pembatasan.
Krisis pelayaran ini juga terkait langsung dengan diplomasi antara Teheran dan Washington. Menurut laporan yang mengutip kantor berita semi‑resmi Iran, Fars News Agency, Iran tidak akan memulai putaran kedua negosiasi dengan Amerika Serikat kecuali lima syarat dipenuhi.
Lima syarat tersebut meliputi:
Teheran menyebut tuntutan ini sebagai jaminan minimum untuk membangun kembali kepercayaan sebelum pembicaraan diplomatik dapat dilanjutkan.
Amerika Serikat dan sekutu regionalnya merespons pembatasan Iran dengan langkah militer dan diplomatik.
Di sisi militer, AS menjalankan operasi yang bertujuan melindungi kapal dagang dan melemahkan kemampuan Iran mengganggu pelayaran setelah pembatasan jalur laut diberlakukan.
Di ranah diplomasi, Washington bersama beberapa negara Arab Teluk—termasuk Bahrain, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab—mengajukan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB. Resolusi tersebut mendesak Iran menghentikan serangan terhadap kapal, menghentikan pungutan yang disebut "tidak sah", serta mengungkap lokasi ranjau laut di selat tersebut.
Resolusi itu juga memperingatkan bahwa Iran dapat menghadapi sanksi atau langkah internasional lain jika kebebasan navigasi di Selat Hormuz tidak dipulihkan.
Hasilnya adalah situasi yang sangat tegang: Selat Hormuz masih berfungsi sebagian, tetapi berada di bawah tekanan militer dan politik yang besar.
Iran memanfaatkan kendali atas chokepoint energi ini sebagai alat negosiasi, sementara Amerika Serikat dan sekutunya berupaya memulihkan kebebasan pelayaran sepenuhnya.
Comments
0 comments