Karena jalur ini biasanya membawa volume besar minyak, gas alam, dan pupuk, gangguan berkepanjangan berpotensi memicu guncangan ekonomi yang lebih luas serta mendorong inflasi di berbagai sektor.

UEA Mendesak PBB Menegakkan Resolusi 2817

Secara diplomatik, Uni Emirat Arab (UEA) mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menegakkan Resolusi 2817 yang diadopsi pada Maret 2026.

Resolusi tersebut mengecam serangan misil dan drone Iran terhadap negara‑negara Teluk serta menuntut agar Iran menghentikan serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil serta menghormati kebebasan navigasi di jalur laut kawasan.

Namun pejabat UEA mengatakan pelanggaran masih berlanjut dan resolusi tersebut belum ditegakkan secara efektif. Mereka meminta Dewan Keamanan mengambil langkah lebih kuat untuk melindungi navigasi internasional dan infrastruktur sipil.

Bagi negara‑negara Teluk, isu ini juga menyangkut kredibilitas sistem PBB: resolusi yang tidak ditegakkan dianggap melemahkan hukum internasional dan membuat jalur pelayaran tetap rentan.

Serangan Drone di Dekat PLTN Barakah

Kekhawatiran keamanan meningkat pada pertengahan Mei ketika muncul laporan serangan drone di dekat Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Barakah di UEA.

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyatakan dirinya "sangat khawatir" setelah laporan bahwa serangan drone pada 17 Mei memicu kebakaran pada generator listrik di dalam perimeter fasilitas tersebut. Ia menegaskan bahwa serangan di dekat instalasi nuklir tidak dapat diterima dan melanggar hukum internasional.

Meskipun insiden tersebut tidak memicu keadaan darurat nuklir, peristiwa itu menunjukkan bagaimana konflik regional dapat mengancam infrastruktur sipil yang sangat sensitif.

Ribuan Pelaut dan Kapal Terjebak

Dampak paling langsung dari krisis ini terlihat di sektor pelayaran.

Ribuan pelaut kini terjebak di kapal yang tidak dapat keluar dengan aman dari Teluk Persia. Organisasi Maritim Internasional (IMO) di bawah PBB memperingatkan adanya situasi kemanusiaan "belum pernah terjadi sebelumnya" yang melibatkan sekitar 20.000 pelaut.

Sumber militer dan maritim juga memperkirakan sekitar 1.550 kapal dari 87 negara tertahan di kawasan Teluk selama krisis berlangsung, menunjukkan besarnya gangguan terhadap perdagangan global.

Perusahaan asuransi, operator kapal, dan pemilik kapal masih ragu mengirim kapal melalui jalur tersebut selama serangan dan ketegangan militer terus berlanjut.

Gangguan Pupuk dan Ancaman Krisis Pangan

Selain energi, krisis ini juga berdampak langsung pada sektor pertanian global.

Dalam kondisi normal, sekitar sepertiga perdagangan pupuk dunia melewati Selat Hormuz. Ketika pengiriman tertunda atau terblokir, para pejabat PBB memperingatkan bahwa petani di berbagai negara mungkin kesulitan mendapatkan pupuk tepat waktu untuk musim tanam.

Pejabat kemanusiaan memperingatkan bahwa gangguan berkepanjangan dapat menempatkan puluhan juta orang pada risiko kelaparan, terutama di wilayah yang sudah rentan terhadap krisis pangan seperti sebagian Afrika dan Asia.

Badan pangan internasional juga mengingatkan bahwa kekurangan pupuk bisa menyebabkan penurunan hasil panen dan kenaikan harga pangan global dalam beberapa bulan ke depan jika jalur pasokan tidak segera pulih.

Diplomasi PBB Terhambat Persaingan Geopolitik

Upaya diplomatik di PBB sejauh ini belum menghasilkan terobosan.

Sebuah rancangan resolusi yang bertujuan meningkatkan keamanan dan melindungi navigasi di Selat Hormuz sebenarnya mendapat dukungan mayoritas anggota Dewan Keamanan. Namun resolusi itu gagal disahkan setelah China dan Rusia menggunakan hak veto mereka.

Pendukung resolusi berpendapat langkah tersebut akan membantu mencegah serangan terhadap kapal dan memulihkan lalu lintas pelayaran. Sebaliknya, Rusia dan China menilai rancangan itu tidak mencerminkan akar konflik secara menyeluruh dan berpotensi memperburuk ketegangan.

Akibatnya, Dewan Keamanan tetap terpecah dan sulit mengoordinasikan respons internasional yang kuat.

Krisis Regional dengan Dampak Global

Krisis Selat Hormuz kini menciptakan beberapa risiko yang saling berkaitan:

• potensi eskalasi militer di kawasan Teluk
• ancaman terhadap infrastruktur sipil dan fasilitas nuklir
• lumpuhnya salah satu jalur pelayaran terpenting dunia
• gangguan pasokan pupuk yang dapat memicu krisis pangan

Selama jalur pelayaran belum kembali normal dan diplomasi masih menemui jalan buntu, dampak krisis ini kemungkinan akan terus terasa pada perdagangan global, pasar energi, dan ketahanan pangan jauh di luar kawasan Timur Tengah.

Karena jalur ini biasanya membawa volume besar minyak, gas alam, dan pupuk, gangguan berkepanjangan berpotensi memicu guncangan ekonomi yang lebih luas serta mendorong inflasi di berbagai sektor.

UEA Mendesak PBB Menegakkan Resolusi 2817

Secara diplomatik, Uni Emirat Arab (UEA) mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menegakkan Resolusi 2817 yang diadopsi pada Maret 2026.

Resolusi tersebut mengecam serangan misil dan drone Iran terhadap negara‑negara Teluk serta menuntut agar Iran menghentikan serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil serta menghormati kebebasan navigasi di jalur laut kawasan.

Namun pejabat UEA mengatakan pelanggaran masih berlanjut dan resolusi tersebut belum ditegakkan secara efektif. Mereka meminta Dewan Keamanan mengambil langkah lebih kuat untuk melindungi navigasi internasional dan infrastruktur sipil.

Bagi negara‑negara Teluk, isu ini juga menyangkut kredibilitas sistem PBB: resolusi yang tidak ditegakkan dianggap melemahkan hukum internasional dan membuat jalur pelayaran tetap rentan.

Serangan Drone di Dekat PLTN Barakah

Kekhawatiran keamanan meningkat pada pertengahan Mei ketika muncul laporan serangan drone di dekat Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Barakah di UEA.

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyatakan dirinya "sangat khawatir" setelah laporan bahwa serangan drone pada 17 Mei memicu kebakaran pada generator listrik di dalam perimeter fasilitas tersebut. Ia menegaskan bahwa serangan di dekat instalasi nuklir tidak dapat diterima dan melanggar hukum internasional.

Meskipun insiden tersebut tidak memicu keadaan darurat nuklir, peristiwa itu menunjukkan bagaimana konflik regional dapat mengancam infrastruktur sipil yang sangat sensitif.

Ribuan Pelaut dan Kapal Terjebak

Dampak paling langsung dari krisis ini terlihat di sektor pelayaran.

Ribuan pelaut kini terjebak di kapal yang tidak dapat keluar dengan aman dari Teluk Persia. Organisasi Maritim Internasional (IMO) di bawah PBB memperingatkan adanya situasi kemanusiaan "belum pernah terjadi sebelumnya" yang melibatkan sekitar 20.000 pelaut.

Sumber militer dan maritim juga memperkirakan sekitar 1.550 kapal dari 87 negara tertahan di kawasan Teluk selama krisis berlangsung, menunjukkan besarnya gangguan terhadap perdagangan global.

Perusahaan asuransi, operator kapal, dan pemilik kapal masih ragu mengirim kapal melalui jalur tersebut selama serangan dan ketegangan militer terus berlanjut.

Gangguan Pupuk dan Ancaman Krisis Pangan

Selain energi, krisis ini juga berdampak langsung pada sektor pertanian global.

Dalam kondisi normal, sekitar sepertiga perdagangan pupuk dunia melewati Selat Hormuz. Ketika pengiriman tertunda atau terblokir, para pejabat PBB memperingatkan bahwa petani di berbagai negara mungkin kesulitan mendapatkan pupuk tepat waktu untuk musim tanam.

Pejabat kemanusiaan memperingatkan bahwa gangguan berkepanjangan dapat menempatkan puluhan juta orang pada risiko kelaparan, terutama di wilayah yang sudah rentan terhadap krisis pangan seperti sebagian Afrika dan Asia.

Badan pangan internasional juga mengingatkan bahwa kekurangan pupuk bisa menyebabkan penurunan hasil panen dan kenaikan harga pangan global dalam beberapa bulan ke depan jika jalur pasokan tidak segera pulih.

Diplomasi PBB Terhambat Persaingan Geopolitik

Upaya diplomatik di PBB sejauh ini belum menghasilkan terobosan.

Sebuah rancangan resolusi yang bertujuan meningkatkan keamanan dan melindungi navigasi di Selat Hormuz sebenarnya mendapat dukungan mayoritas anggota Dewan Keamanan. Namun resolusi itu gagal disahkan setelah China dan Rusia menggunakan hak veto mereka.

Pendukung resolusi berpendapat langkah tersebut akan membantu mencegah serangan terhadap kapal dan memulihkan lalu lintas pelayaran. Sebaliknya, Rusia dan China menilai rancangan itu tidak mencerminkan akar konflik secara menyeluruh dan berpotensi memperburuk ketegangan.

Akibatnya, Dewan Keamanan tetap terpecah dan sulit mengoordinasikan respons internasional yang kuat.

Krisis Regional dengan Dampak Global

Krisis Selat Hormuz kini menciptakan beberapa risiko yang saling berkaitan:

• potensi eskalasi militer di kawasan Teluk
• ancaman terhadap infrastruktur sipil dan fasilitas nuklir
• lumpuhnya salah satu jalur pelayaran terpenting dunia
• gangguan pasokan pupuk yang dapat memicu krisis pangan

Selama jalur pelayaran belum kembali normal dan diplomasi masih menemui jalan buntu, dampak krisis ini kemungkinan akan terus terasa pada perdagangan global, pasar energi, dan ketahanan pangan jauh di luar kawasan Timur Tengah.