Pentagon vs Anthropic: Mengapa Militer AS Menghentikan Penggunaan Claude

Kontrak AI bernilai besar yang berubah menjadi konflik

Sebelumnya, hubungan Pentagon dan Anthropic sebenarnya cukup erat. Pada 2025, model AI Claude menjadi salah satu model AI frontier pertama yang diizinkan beroperasi di jaringan pemerintah yang bersifat rahasia melalui kontrak yang dilaporkan bernilai hingga sekitar $200 juta.

Namun ketegangan meningkat pada awal 2026 ketika pejabat pertahanan meminta hak penggunaan yang lebih luas atas sistem tersebut.

Menurut laporan dan pernyataan resmi, Pentagon ingin Claude dapat digunakan untuk “semua penggunaan militer yang sah.”

Anthropic menolak jika dua batasan berikut dihapus:

• Larangan penggunaan untuk pengawasan massal warga Amerika
• Larangan senjata otonom penuh yang memilih dan menyerang target tanpa kontrol manusia

CEO Anthropic, Dario Amodei, menyatakan perusahaan tidak dapat menerima perubahan kontrak tersebut “dengan hati nurani yang bersih,” bahkan jika itu berarti meninggalkan kesepakatan bernilai besar.

Akhirnya negosiasi pun buntu dan kerja sama tersebut runtuh.

Mengapa Pentagon menyebut Anthropic sebagai “supply chain risk”

Pada 27 Februari 2026, Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengumumkan bahwa Anthropic diklasifikasikan sebagai “supply chain risk terhadap keamanan nasional.”

Dalam praktik pemerintah AS, label ini biasanya digunakan untuk membatasi vendor teknologi yang dianggap berpotensi membahayakan sistem sensitif pemerintah.

Namun dalam kasus ini, penetapan tersebut muncul setelah sengketa kontrak, bukan karena adanya kerentanan teknis atau pelanggaran keamanan yang dipublikasikan.

Konsekuensinya cukup besar:

• Pentagon menghentikan penggunaan produk Anthropic
• Kontraktor militer juga dibatasi untuk bekerja dengan teknologi perusahaan tersebut

Anthropic menyebut langkah itu tidak berdasar secara hukum dan menyatakan akan menantangnya di pengadilan.

Mengapa Anthropic memilih mundur

Inti konflik ini sebenarnya adalah perbedaan prinsip tentang tata kelola AI militer.

• Pentagon menginginkan akses tanpa pembatasan untuk penggunaan militer yang sah.
• Anthropic ingin mempertahankan dua guardrail etis pada modelnya.

Perusahaan berpendapat bahwa AI mereka tidak boleh digunakan untuk:

• pengawasan massal terhadap warga sipil AS
• senjata otonom yang beroperasi tanpa pengawasan manusia

Ketika kedua pihak tidak menemukan titik temu, Anthropic memilih mundur dari kontrak dibanding menghapus batasan tersebut.

Peristiwa ini memperlihatkan perdebatan besar yang sedang berkembang di industri teknologi: seberapa besar kontrol yang seharusnya dimiliki pengembang AI terhadap cara pemerintah menggunakan teknologi mereka.

Langkah Pentagon selanjutnya: menguji model AI lain

Setelah memutus hubungan dengan Anthropic, Pentagon segera mencari alternatif.

Departemen Pertahanan mulai menguji model AI dari perusahaan lain, termasuk OpenAI dan Google, untuk melihat mana yang paling cocok menggantikan Claude.

Pengujian ini melibatkan sekitar 25 “power users” internal—pengguna ahli yang mencoba model tersebut dalam skenario kerja nyata di lingkungan militer.

Selain pengujian tersebut, Pentagon juga menandatangani kerja sama AI dengan beberapa perusahaan teknologi besar untuk sistem militer rahasia, termasuk:

• OpenAI
• Google
• Microsoft
• Nvidia
• SpaceX
• Amazon Web Services
• Reflection AI

Anthropic tidak termasuk dalam daftar kemitraan tersebut.

Mengapa mengganti Claude tidak mudah

Meskipun hubungan dengan Anthropic berakhir, mengganti Claude bukan proses cepat.

Model tersebut sudah terintegrasi ke berbagai sistem internal Pentagon, termasuk alat untuk:

• analisis intelijen
• perencanaan misi
• sistem operasi di jaringan rahasia

Mengganti teknologi tersebut biasanya membutuhkan:

• sertifikasi ulang model baru untuk lingkungan rahasia
• pelatihan ulang personel
• penulisan ulang integrasi perangkat lunak

Beberapa laporan memperkirakan proses transisi penuh bisa memakan waktu hingga satu tahun atau lebih.

Dampak lebih luas bagi tata kelola AI

Konflik Pentagon–Anthropic mencerminkan dilema yang semakin jelas di era AI.

Pemerintah ingin memanfaatkan AI canggih untuk keamanan nasional dan operasi militer. Namun sejumlah perusahaan teknologi mencoba menetapkan batasan penggunaan—terutama terkait pengawasan massal dan senjata otonom.

Benturan antara dua kepentingan ini kemungkinan akan membentuk masa depan kerja sama antara pemerintah dan perusahaan AI.

Bagaimana sengketa ini berakhir—termasuk proses hukum yang menyusul—dapat menentukan seberapa besar kendali yang tetap dimiliki pengembang AI atas penggunaan teknologi mereka dalam sistem pemerintah.