Prancis Ubah Rencana Pembatasan Medsos Anak Usai Diblokir Mahkamah

Prancis menempuh jalur kedua untuk mengatur penggunaan media sosial oleh anak-anak, setelah Dewan Konstitusional—lembaga penguji kesesuaian undang-undang dengan konstitusi di negara itu—membatalkan larangan menyeluruh bagi pengguna berusia di bawah 15 tahun. Perdebatan kini bukan lagi sekadar soal apakah anak harus dilarang memakai platform, melainkan bagaimana mengurangi risiko daring tanpa membatasi hak mereka untuk berkomunikasi secara berlebihan—serta bagaimana aturan tersebut dapat diterapkan dalam kerangka Uni Eropa. 315

Mengapa larangan pertama dibatalkan

Parlemen Prancis pada Juli 2026 mengesahkan aturan yang akan melarang anak di bawah 15 tahun membuka akun media sosial. Platform juga diwajibkan menutup akun yang sudah ada milik pengguna di bawah usia tersebut. Aturan itu semula dijadwalkan mulai berlaku pada September. 1219

Namun, pada 14 Agustus, Dewan Konstitusional membatalkan ketentuan intinya. Lembaga itu menilai larangan menyeluruh tersebut merupakan pembatasan yang tidak proporsional terhadap kebebasan berekspresi dan berkomunikasi. Putusan itu juga menyoroti cakupan aturan yang terlalu luas karena tidak cukup mempertimbangkan kondisi tiap anak maupun risiko dari layanan tertentu. 315

Putusan tersebut bukan berarti semua pembatasan demi perlindungan anak otomatis dilarang. Namun, pemerintah harus memenuhi standar pembenaran yang tinggi bila hendak membatasi akses anak secara luas ke layanan komunikasi daring. 311

Arah baru: membatasi fitur, bukan memblokir semua akses

Pemerintah Prancis telah mengajukan proposal yang direvisi setelah kekalahan di pengadilan. Berdasarkan laporan yang tersedia, rancangan baru ini meninggalkan model larangan akses total dan berfokus pada pembatasan sejumlah fitur platform yang dinilai berbahaya atau memicu kecanduan bagi anak di bawah 15 tahun. 56

Perubahan desain hukumnya cukup mendasar:

• Rancangan lama berupaya menutup akses media sosial secara umum untuk semua pengguna di bawah 15 tahun.
• Rancangan baru dilaporkan menyasar fungsi-fungsi tertentu pada platform, bukan seluruh kegiatan komunikasi daring. 6

Daftar fitur yang akan dibatasi, cakupan layanan yang terkena aturan, serta mekanisme verifikasi usia belum dipastikan secara tuntas dalam materi yang tersedia. Rincian tersebut akan menentukan seberapa besar dampak aturan ini dalam praktik dan seberapa berat konsekuensi privasinya bagi pengguna.

Upaya menyesuaikan diri dengan hukum Uni Eropa

Prancis telah memberi notifikasi kepada Komisi Eropa mengenai rancangan yang direvisi itu, menurut laporan mengenai draf baru tersebut. 6 Langkah ini menempatkan proposal Prancis di bawah pengawasan Uni Eropa atas aturan nasional yang dapat memengaruhi layanan digital lintas negara.

Pendekatan yang lebih sempit dan berorientasi pada fitur juga lebih dekat dengan keberatan Dewan Konstitusional terhadap larangan universal. Alih-alih memperlakukan semua platform dan seluruh pengguna di bawah 15 tahun dengan cara yang sama, rancangan ini berusaha membedakan risiko yang muncul dari desain produk tertentu. 1516

Namun, notifikasi bukanlah persetujuan. Laporan yang tersedia belum memastikan apakah Komisi Eropa akan mendukung proposal akhir Prancis, seperti apa mekanisme hukumnya secara definitif, atau bagaimana pemerintah akan mengatasi persoalan verifikasi usia dan privasi. Itu masih menjadi pertanyaan utama dalam penerapannya.

Macron mendorong batas usia yang berlaku di seluruh Uni Eropa

Di jalur terpisah, Presiden Emmanuel Macron meminta Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengusulkan aturan baru Uni Eropa yang melarang akses media sosial bagi anak di bawah 15 tahun di seluruh blok tersebut. Surat tertanggal 29 Agustus itu dikirim setelah aturan nasional Prancis gagal diberlakukan. 18

Logika politiknya jelas: platform besar beroperasi lintas batas, sedangkan batas usia dan cara penegakan yang berbeda di tiap negara dapat membuat regulasi terpecah-pecah. Standar tingkat Uni Eropa berpotensi menciptakan satu patokan bagi negara anggota. Meski demikian, aturan itu tetap harus menyeimbangkan perlindungan anak, hak anak untuk berkomunikasi, dan verifikasi usia yang efektif tanpa mengorbankan privasi secara berlebihan.

Dorongan serupa dari Belanda dan Spanyol

Prancis bukan satu-satunya negara yang menginginkan respons bersama dari Uni Eropa. Belanda dan Spanyol juga mendorong penetapan usia minimum media sosial di tingkat Uni Eropa. Usulan mereka berpotensi diperluas ke permainan video, chatbot AI, dan layanan digital lain yang dipandang berisiko bagi anak-anak dan remaja. Keduanya menyerukan penegakan yang diselaraskan di tingkat Uni Eropa. 17

Komisi Eropa diperkirakan akan mengumumkan proposalnya sendiri seiring meningkatnya tekanan ini. 1724 Namun, belum ada satu posisi Uni Eropa yang disepakati. Sejumlah persoalan yang masih terbuka meliputi:

• batas usia minimum yang tepat;
• apakah akun harus diblokir sepenuhnya atau hanya fitur tertentu yang dibatasi;
• layanan apa saja yang masuk cakupan; serta
• cara menerapkan verifikasi usia secara efektif tanpa menciptakan risiko privasi yang tidak proporsional.

Perbandingan pendekatan di negara lain

Setiap negara sedang menguji model yang berbeda untuk melindungi pengguna muda.

Australia: larangan penuh untuk pengguna di bawah 16 tahun

Australia menjadi negara pertama yang menerapkan larangan media sosial secara nasional bagi pengguna di bawah 16 tahun pada Desember 2025. Aturannya mencakup platform besar seperti TikTok, YouTube, Instagram, dan Facebook. 34

Inggris: rencana larangan ala Australia dan pembatasan fitur

Pemerintah Inggris berencana melarang media sosial bagi pengguna di bawah 16 tahun dengan model Australia, yang didukung persyaratan pemeriksaan usia lebih kuat di platform. Inggris juga merencanakan pembatasan bagi pengguna di bawah 18 tahun atas fitur seperti siaran langsung dan kontak dari orang asing. Regulasi awal diharapkan diajukan ke parlemen sebelum akhir tahun, dengan penerapan direncanakan pada musim semi 2027. 3233

Jepang: pengamanan tanpa larangan menyeluruh

Jepang sejauh ini menolak larangan media sosial berbasis usia secara total. Pembahasan kebijakannya justru berfokus pada verifikasi usia yang lebih ketat, pengaturan aman sebagai bawaan, pembatasan fitur, dan tanggung jawab yang lebih besar bagi operator platform. 5053

Pelajaran dari kasus Prancis

Putusan di Prancis menjadi ujian penting bagi tren global untuk mengatur akses anak ke media sosial. Kasus ini menunjukkan pemerintah tetap dapat mengejar langkah perlindungan anak, tetapi larangan menyeluruh berisiko gugur bila membatasi komunikasi terlalu luas atau tidak dapat dibenarkan secara proporsional terhadap risiko yang hendak ditangani. 315

Rancangan baru Prancis, seruan Macron untuk aksi Uni Eropa, serta perbedaan pendekatan Australia, Inggris, dan Jepang mengarah pada satu tantangan yang sama: perlindungan anak di dunia digital tidak hanya ditentukan oleh angka batas usia, tetapi juga oleh ketepatan sasaran, proporsionalitas, dan keterlaksanaan aturan tersebut.