China Menuduh Jepang Bangkitkan ‘Neo‑Militarisme’ Saat Tokyo Pertimbangkan Lonjakan Anggaran Pertahanan

Latar belakang sejarah turut memengaruhi sikap ini. Ingatan tentang ekspansi militer Jepang di Asia pada era Perang Dunia II masih menjadi faktor penting dalam retorika diplomatik Beijing. Karena itu, China kerap menyerukan negara‑negara di kawasan agar tetap waspada terhadap kemungkinan kebangkitan militerisme Jepang.

Belanja militer Jepang meningkat tajam

Selama beberapa dekade setelah Perang Dunia II, Jepang dikenal menjaga belanja pertahanannya sekitar 1% dari PDB.

Namun tren itu berubah dalam beberapa tahun terakhir.

Data dari Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) menunjukkan:

• Jepang menghabiskan sekitar $55,3 miliar untuk militer pada 2024, naik 21% dibanding 2023 dan 49% dibanding 2015.
• Kenaikan tahunan pada 2024 menjadi yang terbesar sejak 1952.
• Pada 2025, belanja militer Jepang mencapai sekitar $62,2 miliar, melanjutkan tren peningkatan cepat.

Pemerintah Jepang telah berkomitmen meningkatkan total belanja keamanan menjadi sekitar 2% dari PDB pada 2027, hampir dua kali lipat dari standar tradisional pascaperang.

Partai berkuasa Jepang, Partai Demokrat Liberal (LDP), bahkan mulai mempelajari kemungkinan menaikkan angka tersebut lebih jauh—hingga 3–5% dari PDB—seiring dengan perdebatan global tentang pembagian beban pertahanan di antara negara‑negara sekutu.

Lonjakan impor senjata dan kemampuan baru

Selain meningkatkan anggaran, Jepang juga memperluas kemampuan militernya.

Menurut analisis SIPRI, impor senjata Jepang melonjak sekitar 155% pada periode 2019–2023 dibandingkan 2014–2018.

Belanja ini difokuskan pada beberapa kemampuan baru, antara lain:

• sistem rudal jarak jauh untuk kemampuan serangan balasan
• pertahanan rudal yang lebih canggih
• sistem tanpa awak dan teknologi pengawasan modern

Sebagian besar program tersebut ditujukan untuk memperkuat pertahanan pulau‑pulau barat daya Jepang serta wilayah perairan sekitarnya di tengah meningkatnya ketegangan regional.

Peran Amerika Serikat dalam perdebatan ini

Aliansi keamanan antara Jepang dan Amerika Serikat menjadi faktor penting dalam perubahan strategi pertahanan Tokyo.

Washington selama bertahun‑tahun mendorong sekutunya untuk meningkatkan kontribusi militer mereka. Diskusi global mengenai peningkatan target belanja pertahanan—termasuk di kalangan negara NATO—ikut memengaruhi perdebatan kebijakan di Jepang.

Bagi Tokyo, memperkuat kemampuan militer juga dipandang sebagai cara untuk memastikan komitmen keamanan Amerika Serikat di kawasan tetap kuat dan meningkatkan efek pencegah bersama dalam aliansi AS‑Jepang.

Alasan Jepang memperkuat militernya

Pemerintah Jepang menegaskan bahwa langkah ini bersifat defensif.

Dokumen strategi nasional Jepang menyatakan negara tersebut menghadapi “lingkungan keamanan paling berat dan kompleks sejak Perang Dunia II.”

Penilaian ini didorong oleh beberapa faktor utama:

• meningkatnya kekuatan militer China dan ketegangan di sekitar Taiwan serta Laut China Timur
• perkembangan cepat program rudal balistik Korea Utara
• kemajuan teknologi persenjataan, termasuk rudal hipersonik

Dalam Strategi Keamanan Nasional Jepang, China disebut sebagai “tantangan strategis terbesar”, sementara Korea Utara digambarkan sebagai ancaman serius dan segera.

Menurut pemerintah Jepang, kemampuan serangan balasan terhadap lokasi peluncuran rudal justru bertujuan mencegah konflik melalui efek penangkal (deterrence), bukan memicu perang.

Persaingan strategis yang makin tajam

Perbedaan pandangan antara China dan Jepang mencerminkan perubahan keseimbangan kekuatan di Asia‑Pasifik.

Bagi Beijing, peningkatan militer Jepang memicu kekhawatiran historis sekaligus strategis. Namun bagi Tokyo, memperkuat pertahanan dianggap sebagai respons yang diperlukan terhadap ancaman keamanan yang semakin kompleks.

Dengan kedua negara terus meningkatkan kemampuan militernya, perdebatan tentang anggaran pertahanan Jepang menjadi salah satu indikator utama meningkatnya persaingan geopolitik di kawasan Asia‑Pasifik.