Israel Melarang Jonas Sjöstedt dan Hanna Gedin Masuk Menjelang Kunjungan ke Otoritas Palestina

Israel mengumumkan akan melarang Jonas Sjöstedt dan Hanna Gedin masuk ke negara itu tak lama sebelum keduanya dijadwalkan tiba untuk kunjungan ke Otoritas Palestina. Pengumuman tersebut disampaikan pada 23 Agustus 2026. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar meminta Otoritas Kependudukan dan Imigrasi menolak keduanya berdasarkan Undang-Undang Masuk ke Israel. 12

Kedua politikus itu dijadwalkan tiba melalui Israel pada malam hari. Namun, laporan yang tersedia tidak membuktikan bahwa mereka ditahan, diturunkan dari pesawat, atau dihentikan di bandara maupun perlintasan perbatasan tertentu. Fakta yang terdokumentasi adalah keputusan untuk mencegah mereka masuk sebelum kunjungan berlangsung. 123

Dasar hukum yang digunakan Israel

Israel merujuk pada Undang-Undang Masuk ke Israel. Menurut pemberitaan mengenai aturan tersebut, warga negara asing dapat ditolak masuk dalam sejumlah keadaan, termasuk jika secara terbuka menyerukan boikot terhadap Israel, menyangkal Holocaust atau serangan 7 Oktober 2023, maupun mendukung proses hukum terhadap warga Israel di pengadilan asing. 15

Kementerian Luar Negeri Israel menuduh Sjöstedt dan Gedin dalam beberapa tahun terakhir secara konsisten bertindak melawan Israel. Tuduhan yang disebut antara lain dukungan terhadap proses hukum internasional terhadap warga Israel, seruan untuk boikot atau sanksi, serta pernyataan yang menurut Israel secara keliru menuduh negara itu melakukan genosida, sengaja membuat warga sipil kelaparan, dan dengan sengaja menyerang anak-anak serta tenaga medis. 236

Penting dicatat, uraian tersebut merupakan tuduhan pemerintah Israel, bukan putusan pengadilan independen yang telah membuktikan kebenarannya.

Apa yang hendak dilakukan kedua anggota parlemen itu?

Sjöstedt dan Gedin berencana melakukan perjalanan melalui Israel untuk mengunjungi Otoritas Palestina. Laporan yang tersedia tidak menunjukkan bahwa mereka datang sebagai wisatawan; agenda mereka berkaitan dengan lembaga politik Palestina. 12

Dalam kapasitas mereka sebagai anggota Parlemen Eropa, keduanya juga pernah mengkritik apa yang mereka sebut sebagai disinformasi Israel mengenai UNRWA, badan PBB untuk pengungsi Palestina. Dalam pertanyaan tertulis kepada pejabat Uni Eropa, mereka menanyakan langkah yang dapat diambil untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah Israel serta mencegah klaim tersebut menyebar di negara-negara anggota. 19

Keduanya juga termasuk anggota Parlemen Eropa yang terkait dengan surat 7 Mei 2026 kepada Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Kaja Kallas. Surat itu mendesak tekanan politik terhadap Israel agar mengizinkan jurnalis asing independen mengakses Gaza. 21

Akses tersebut menjadi isu penting karena tanpa kehadiran pengamat dan jurnalis dari luar, kondisi di lapangan akan lebih sulit diverifikasi secara independen.

Bagaimana Sjöstedt membingkai perselisihan ini?

Materi pemberitaan yang tersedia tidak memuat transkrip lengkap dan dapat diverifikasi secara independen mengenai tanggapan Sjöstedt. Namun, inti posisi yang dikaitkan dengannya adalah pembedaan antara mengkritik kebijakan pemerintah Israel—termasuk tindakannya di Gaza dan wilayah Palestina yang diduduki—dan menentang Israel sebagai negara atau menentang rakyat Israel.

Pembedaan ini menjadi pusat kontroversi. Israel menggambarkan aktivitas politik kedua anggota parlemen tersebut sebagai tindakan “anti-Israel”. Sementara itu, posisi politik mereka yang terdokumentasi menunjukkan penolakan terhadap kebijakan pemerintah tertentu, operasi militer, pendudukan, dan tindakan Israel dalam hubungan internasional.

Apakah sikap tersebut memenuhi ambang hukum untuk menjadi alasan penolakan masuk merupakan pertanyaan hukum tersendiri. Hal itu berbeda dari pertanyaan apakah mereka menentang keberadaan Israel.

Apa posisi Partai Kiri Swedia?

Kebijakan resmi Partai Kiri Swedia memberikan konteks terhadap alasan yang dikemukakan Israel:

• Partai tersebut menyebut pendudukan wilayah Palestina bertentangan dengan hukum internasional dan menyerukan agar pendudukan itu diakhiri.
• Partai itu menyerukan gencatan senjata segera dan permanen di Gaza serta meminta semua serangan terhadap warga sipil dan pelanggaran hak asasi manusia dikecam, siapa pun pelakunya. 3032
• Partai mendukung tekanan yang lebih kuat dari Uni Eropa terhadap Israel, termasuk sanksi, langkah ekonomi, dan embargo senjata. 222730
• Partai menyerukan penyelidikan dan pertanggungjawaban hukum atas dugaan kejahatan perang, termasuk agar para pemimpin politik Israel menghadapi proses keadilan. 31
• Partai mendukung solusi dua negara berdasarkan garis perbatasan 1967, termasuk Yerusalem Timur, dengan negara Palestina yang bebas hidup berdampingan secara damai dengan Israel. Kerangka ini mengakui keberadaan Israel, bukan menyerukan penghapusannya. 3338
• Partai secara tegas mengecam serangan Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober sebagai tindakan brutal dan belum pernah terjadi sebelumnya. 34

Posisi tersebut menjelaskan mengapa Kementerian Luar Negeri Israel menyinggung sanksi, boikot, dan proses hukum internasional. Pada saat yang sama, posisi itu juga menjelaskan mengapa Sjöstedt, Gedin, dan partainya menolak label yang lebih luas sebagai pihak yang menentang Israel itu sendiri. Platform mereka memadukan kritik keras terhadap kebijakan Israel dengan dukungan terhadap solusi dua negara, tempat Israel dan Palestina hidup berdampingan. 3033

Apa arti keputusan ini bagi pembatasan masuk?

Kasus ini melibatkan dua pejabat Eropa terpilih yang hendak berhubungan dengan lembaga-lembaga Palestina. Karena itu, kasusnya berbeda dari penolakan masuk terhadap pelancong pribadi, meskipun Israel menggunakan kerangka imigrasi yang sama untuk warga negara asing.

Keputusan tersebut juga muncul di tengah laporan mengenai pembatasan terhadap pengunjung internasional lainnya. Sejumlah aktivis Amerika Serikat dilaporkan kehilangan izin masuk setelah mengikuti aksi protes atau kegiatan sukarela di Tepi Barat yang diduduki. Komite Perlindungan Jurnalis juga mendokumentasikan kasus yang melibatkan jurnalis asing dan mengutip alasan keamanan Israel untuk mempertahankan pembatasan masuk jurnalis tanpa pendamping. 7913

Kasus-kasus itu tidak dengan sendirinya membuktikan adanya satu motif kebijakan yang sama. Israel menyatakan pembatasan tersebut merupakan respons yang sah terhadap alasan keamanan atau aktivitas yang dianggap bermusuhan.

Namun, pola ini menimbulkan pertanyaan yang lebih luas: ketika pejabat terpilih, aktivis, dan jurnalis yang ingin mengamati atau berinteraksi dengan komunitas Palestina dapat ditolak masuk, ruang bagi pengawasan independen terhadap kondisi di Tepi Barat dan wilayah yang berkaitan dengan Gaza menjadi semakin sempit.

Dengan demikian, fakta yang paling jelas dalam kasus Sjöstedt dan Gedin masih terbatas tetapi penting: Israel mengumumkan larangan sebelum keduanya tiba, menggunakan Undang-Undang Masuk ke Israel, dan membenarkan keputusan itu dengan merujuk pada aktivitas politik mereka. Materi yang tersedia tidak menunjukkan adanya konfrontasi fisik di titik perbatasan tertentu dan belum dapat memverifikasi secara independen apakah seluruh tuduhan pemerintah Israel mengenai pernyataan kedua politikus tersebut akurat.