Dengan demikian, pertemuan itu memiliki tujuan diplomatik yang jelas. Beirut ingin memperoleh tekanan internasional agar komitmen keamanan dalam kesepakatan dijalankan secara timbal balik, sekaligus memperkuat klaim pemerintah Lebanon atas kendali negara.
Kesepakatan yang ditandatangani Lebanon, Israel, dan Amerika Serikat pada 26 Juni bukanlah penyelesaian langsung atas seluruh perselisihan. Dokumen tersebut menetapkan rangkaian pengaturan keamanan yang harus dijalankan secara bertahap.
Ketentuannya dilaporkan mencakup perlucutan senjata Hezbollah secara bertahap, pengerahan Angkatan Bersenjata Lebanon di wilayah selatan, serta penarikan pasukan Israel secara berfase.
Pelaksanaan kesepakatan juga bergantung pada mekanisme verifikasi. Dalam tahap awal, tentara Lebanon akan mengambil alih tanggung jawab keamanan di sejumlah “zona percontohan” atau pilot zones. Pasukan Israel kemudian diharapkan melakukan penempatan kembali setelah kondisi keamanan yang disyaratkan diverifikasi.
Urutan inilah yang menjadi sumber utama perselisihan. Pemimpin Hezbollah Naim Qassem menolak kesepakatan yang dimediasi AS dan menegaskan bahwa kelompok tersebut akan melanjutkan perlawanan bersenjata. Di sisi lain, Israel masih menempatkan pasukannya di zona keamanan yang dinyatakan sendiri, alih-alih menyelesaikan penarikan.
Setelah bertemu Paus Leo XIV, Aoun melanjutkan pembicaraan dengan Kardinal Pietro Parolin, Sekretaris Negara Takhta Suci. Uskup Agung Paul Richard Gallagher, yang menjabat Sekretaris untuk Hubungan dengan Negara dan Organisasi Internasional, juga hadir dalam pembicaraan tersebut.
Vatikan menyatakan bahwa diskusi itu berfokus pada kesepakatan kerangka, stabilisasi perbatasan selatan Lebanon, serta upaya mencapai perdamaian yang adil dan langgeng.
Namun, pernyataan resmi Takhta Suci tidak mengumumkan mekanisme penegakan baru, pengerahan militer, atau skema mediasi formal. Peran Vatikan yang terlihat sejauh ini adalah diplomatik: mendukung pelaksanaan kesepakatan sekaligus memperingatkan secara terbuka bahwa proses tersebut menghadapi kesulitan serius.
Sejumlah laporan juga menyebut Aoun membawa relik Beato Patriark Elias Hoayek untuk dipresentasikan kepada Paus Leo XIV. Namun, detail tersebut tidak tercantum dalam keterangan resmi Vatikan, sehingga bukti publik mengenai bagian itu lebih terbatas.
Permintaan bantuan diplomatik Aoun disampaikan ketika laporan pemantauan menunjukkan peningkatan tajam aktivitas militer.
Pasukan Interim PBB di Lebanon, yang dikenal sebagai UNIFIL, mencatat rata-rata 137 proyektil per hari pada 5–16 Agustus. Jumlahnya mencapai 208 proyektil pada salah satu Sabtu dan 185 proyektil pada Minggu berikutnya.
UNIFIL juga melaporkan lebih dari 1.700 pelanggaran wilayah udara Lebanon antara 21 Juni dan 11 Agustus. Dalam periode yang sama, pasukan penjaga perdamaian tersebut mencatat lebih dari 100 serangan udara dan lebih dari 1.800 proyektil yang ditembakkan militer Israel.
Media pemerintah Lebanon secara terpisah melaporkan bahwa serangan Israel di Ansar dan Deir al-Zahrani menewaskan sedikitnya 11 orang, termasuk tiga anak-anak dan dua perempuan. Presiden Aoun mengatakan serangan itu menunjukkan dengan jelas betapa sulitnya proses negosiasi dan upaya menjalankan kesepakatan kerangka.
Angka-angka tersebut menggambarkan kondisi yang melatarbelakangi diplomasi, tetapi tidak membuktikan bahwa Vatikan dapat memaksa salah satu pihak untuk mematuhi kesepakatan. Angka itu menjelaskan mengapa Beirut berusaha mendapatkan dukungan internasional yang lebih luas ketika tahapan keamanan yang dijanjikan masih terhenti.
Kunjungan Aoun ke Roma juga dijadwalkan mencakup pertemuan dengan Presiden Italia Sergio Mattarella dan Perdana Menteri Giorgia Meloni. Salah satu topik utama yang diharapkan dibahas adalah masa depan pasukan internasional di Lebanon selatan.
Pembicaraan itu berlangsung ketika mandat UNIFIL akan berakhir tahun ini, sementara Prancis dan Italia mengusulkan pengaturan multinasional yang dapat menggantikan atau meneruskan perannya.
Pertemuan tersebut berpotensi memengaruhi rancangan sistem pemantauan dan verifikasi di masa depan. Meski demikian, persoalan langsungnya tetap sama: kesepakatan kerangka bergantung pada sejumlah langkah yang belum disepakati Israel, Lebanon, dan aktor politik Lebanon, sementara kekerasan di wilayah selatan terus berlangsung.
Dengan demikian, pertemuan itu memiliki tujuan diplomatik yang jelas. Beirut ingin memperoleh tekanan internasional agar komitmen keamanan dalam kesepakatan dijalankan secara timbal balik, sekaligus memperkuat klaim pemerintah Lebanon atas kendali negara.
Kesepakatan yang ditandatangani Lebanon, Israel, dan Amerika Serikat pada 26 Juni bukanlah penyelesaian langsung atas seluruh perselisihan. Dokumen tersebut menetapkan rangkaian pengaturan keamanan yang harus dijalankan secara bertahap.
Ketentuannya dilaporkan mencakup perlucutan senjata Hezbollah secara bertahap, pengerahan Angkatan Bersenjata Lebanon di wilayah selatan, serta penarikan pasukan Israel secara berfase.
Pelaksanaan kesepakatan juga bergantung pada mekanisme verifikasi. Dalam tahap awal, tentara Lebanon akan mengambil alih tanggung jawab keamanan di sejumlah “zona percontohan” atau pilot zones. Pasukan Israel kemudian diharapkan melakukan penempatan kembali setelah kondisi keamanan yang disyaratkan diverifikasi.
Urutan inilah yang menjadi sumber utama perselisihan. Pemimpin Hezbollah Naim Qassem menolak kesepakatan yang dimediasi AS dan menegaskan bahwa kelompok tersebut akan melanjutkan perlawanan bersenjata. Di sisi lain, Israel masih menempatkan pasukannya di zona keamanan yang dinyatakan sendiri, alih-alih menyelesaikan penarikan.
Setelah bertemu Paus Leo XIV, Aoun melanjutkan pembicaraan dengan Kardinal Pietro Parolin, Sekretaris Negara Takhta Suci. Uskup Agung Paul Richard Gallagher, yang menjabat Sekretaris untuk Hubungan dengan Negara dan Organisasi Internasional, juga hadir dalam pembicaraan tersebut.
Vatikan menyatakan bahwa diskusi itu berfokus pada kesepakatan kerangka, stabilisasi perbatasan selatan Lebanon, serta upaya mencapai perdamaian yang adil dan langgeng.
Namun, pernyataan resmi Takhta Suci tidak mengumumkan mekanisme penegakan baru, pengerahan militer, atau skema mediasi formal. Peran Vatikan yang terlihat sejauh ini adalah diplomatik: mendukung pelaksanaan kesepakatan sekaligus memperingatkan secara terbuka bahwa proses tersebut menghadapi kesulitan serius.
Sejumlah laporan juga menyebut Aoun membawa relik Beato Patriark Elias Hoayek untuk dipresentasikan kepada Paus Leo XIV. Namun, detail tersebut tidak tercantum dalam keterangan resmi Vatikan, sehingga bukti publik mengenai bagian itu lebih terbatas.
Permintaan bantuan diplomatik Aoun disampaikan ketika laporan pemantauan menunjukkan peningkatan tajam aktivitas militer.
Pasukan Interim PBB di Lebanon, yang dikenal sebagai UNIFIL, mencatat rata-rata 137 proyektil per hari pada 5–16 Agustus. Jumlahnya mencapai 208 proyektil pada salah satu Sabtu dan 185 proyektil pada Minggu berikutnya.
UNIFIL juga melaporkan lebih dari 1.700 pelanggaran wilayah udara Lebanon antara 21 Juni dan 11 Agustus. Dalam periode yang sama, pasukan penjaga perdamaian tersebut mencatat lebih dari 100 serangan udara dan lebih dari 1.800 proyektil yang ditembakkan militer Israel.
Media pemerintah Lebanon secara terpisah melaporkan bahwa serangan Israel di Ansar dan Deir al-Zahrani menewaskan sedikitnya 11 orang, termasuk tiga anak-anak dan dua perempuan. Presiden Aoun mengatakan serangan itu menunjukkan dengan jelas betapa sulitnya proses negosiasi dan upaya menjalankan kesepakatan kerangka.
Angka-angka tersebut menggambarkan kondisi yang melatarbelakangi diplomasi, tetapi tidak membuktikan bahwa Vatikan dapat memaksa salah satu pihak untuk mematuhi kesepakatan. Angka itu menjelaskan mengapa Beirut berusaha mendapatkan dukungan internasional yang lebih luas ketika tahapan keamanan yang dijanjikan masih terhenti.
Kunjungan Aoun ke Roma juga dijadwalkan mencakup pertemuan dengan Presiden Italia Sergio Mattarella dan Perdana Menteri Giorgia Meloni. Salah satu topik utama yang diharapkan dibahas adalah masa depan pasukan internasional di Lebanon selatan.
Pembicaraan itu berlangsung ketika mandat UNIFIL akan berakhir tahun ini, sementara Prancis dan Italia mengusulkan pengaturan multinasional yang dapat menggantikan atau meneruskan perannya.
Pertemuan tersebut berpotensi memengaruhi rancangan sistem pemantauan dan verifikasi di masa depan. Meski demikian, persoalan langsungnya tetap sama: kesepakatan kerangka bergantung pada sejumlah langkah yang belum disepakati Israel, Lebanon, dan aktor politik Lebanon, sementara kekerasan di wilayah selatan terus berlangsung.