Apa Arti Pertemuan Kushner dengan Hamas bagi Rencana Gaza yang Mandek?

Jared Kushner pada Minggu, 16 Agustus, menggelar pertemuan langka dengan pemimpin politik Hamas Khalil al-Hayya di Mesir. Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya Amerika Serikat dan mediator regional untuk menghidupkan kembali kerangka gencatan senjata Gaza yang terhenti.

Persoalan utamanya bukan sekadar apakah Hamas bersedia menyerahkan senjata, melainkan bagaimana komitmen tersebut diterjemahkan menjadi langkah yang konkret dan dapat diverifikasi. Di sisi lain, Israel belum menerima rencana yang mencakup penarikan pasukannya serta pengaturan pemerintahan Gaza setelah perang.

Siapa yang hadir dalam pembicaraan di Mesir?

Pertemuan berlangsung di El Alamein, kota resor di pesisir Mediterania Mesir, dengan delegasi Hamas yang dipimpin al-Hayya. Pejabat Mesir, Qatar, dan Türkiye juga disebut terlibat dalam upaya mediasi.

Laporan mengenai kehadiran delegasi Amerika Serikat dan internasional tidak sepenuhnya seragam. Salah satu laporan menyebut Kushner datang sebagai bagian dari kelompok tiga utusan yang bertemu al-Hayya. Laporan lain menyebut Nickolay Mladenov dan Tony Blair dari Board of Peace turut hadir.

Karena keterangan tersebut berasal dari pejabat dan diplomat yang berbicara tanpa nama, belum ada daftar peserta resmi atau transkrip pertemuan yang tersedia untuk publik.

Kushner juga bertemu Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi di El Alamein. Kepresidenan Mesir menyatakan pembicaraan itu menekankan perlunya semua pihak memenuhi kewajiban mereka berdasarkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Apa yang diminta Kushner dari Hamas?

Upaya Amerika Serikat berfokus pada pelaksanaan rencana, bukan hanya memperoleh pernyataan politik baru. Kushner dilaporkan mendesak Hamas untuk:

• melucuti senjata di Gaza melalui “langkah konkret yang dapat diverifikasi”;
• tidak lagi berperan dalam pemerintahan wilayah tersebut; dan
• mulai mengalihkan kewenangan pemerintahan kepada pemerintahan baru.

Peta jalan yang didukung Amerika Serikat itu terdiri dari 15 poin. Rencana tersebut juga mencakup penarikan pasukan Israel dari Gaza serta pembangunan kembali wilayah itu di bawah pemerintahan sipil Palestina yang baru.

Makna praktis dari istilah “perlucutan senjata” menjadi inti perdebatan. Menurut sejumlah laporan, Washington ingin mengubah kewajiban Hamas menjadi tahapan yang bisa dipantau dan diperiksa, bukan sekadar janji umum.

Bagaimana tanggapan Hamas?

Hamas dilaporkan kembali menegaskan komitmennya terhadap kesepakatan dalam pertemuan tersebut. Laporan sebelumnya menyebut kelompok itu pada prinsipnya bersedia menyerahkan senjatanya kepada komite pemerintahan baru sebagai bagian dari rencana tersebut.

Namun, hal itu belum berarti Hamas menerima seluruh rincian pelaksanaan yang disampaikan Kushner. Laporan yang tersedia tidak menjelaskan secara lengkap syarat Hamas, urutan perlucutan senjata, mekanisme verifikasi, maupun jadwal pelaksanaannya.

Setelah pertemuan, Hamas menyerukan kepada para mediator dan Board of Peace agar menekan Israel untuk melaksanakan rencana tersebut, menurut salah satu laporan. Sikap ini menunjukkan bahwa kebuntuan berlangsung di dua sisi: Washington meminta tindakan terukur dari Hamas, sementara Hamas menuntut Israel menjalankan kewajiban yang dianggap sepadan.

Mengapa sikap Netanyahu menjadi penentu?

Kushner dijadwalkan bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin, 17 Agustus. Pertemuan itu berlangsung setelah Netanyahu secara terbuka menolak peta jalan 15 poin tersebut.

Rencana itu dilaporkan mencakup perlucutan senjata Hamas, penarikan pasukan Israel, dan pembentukan pemerintahan sipil baru di Gaza.

Penolakan Israel menjadi hambatan diplomatik paling langsung. Informasi yang tersedia tidak merinci semua ketentuan yang ditentang Netanyahu. Namun, laporan tersebut menunjukkan bahwa ia menolak rencana itu atau unsur-unsur pentingnya, terutama terkait penarikan pasukan Israel dan syarat perlucutan senjata Hamas.

Urutan pertemuan Kushner memiliki logika diplomatik yang jelas: mendapatkan komitmen konkret dari Hamas terlebih dahulu, kemudian mendorong Netanyahu mengambil langkah yang sepadan. Belum diketahui apakah pendekatan tersebut mampu mengatasi keberatan Israel.

Delapan negara kecam penolakan Israel

Uni Emirat Arab dan tujuh negara Arab serta negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam penolakan Israel terhadap upaya baru untuk menjalankan rencana Gaza yang digagas pemerintahan Trump.

Negara-negara yang dilaporkan menandatangani pernyataan itu adalah Uni Emirat Arab, Qatar, Yordania, Indonesia, Pakistan, Türkiye, Arab Saudi, dan Mesir.

Pernyataan tersebut juga mengecam penolakan Israel terhadap berdirinya negara Palestina. Dampaknya terutama bersifat politik, bukan operasional: pemerintah-pemerintah regional secara terbuka menempatkan tanggung jawab atas mandeknya upaya perdamaian pada Israel, ketika Kushner berusaha menggerakkan kembali peta jalan itu melalui pembicaraan langsung dan mediasi.

Apa yang diketahui tentang serangan di Gaza?

Dorongan diplomatik tersebut berlangsung di tengah laporan mengenai serangan udara Israel yang masih berlanjut di Gaza. CNBC melaporkan bahwa utusan Amerika Serikat bertemu mediator dari Mesir, Qatar, dan Türkiye ketika Israel tetap melakukan serangan udara di wilayah tersebut. Laporan lain menyebut gencatan senjata telah mereda, tetapi tidak sepenuhnya menghentikan serangan Israel.

Laporan yang tersedia tidak secara meyakinkan menetapkan jumlah serangan, sasarannya, jumlah korban, atau apakah insiden tertentu melanggar ketentuan gencatan senjata tertentu. Detail-detail itu tidak dapat disimpulkan hanya dari laporan diplomatik yang ada.

Kesimpulan

Pertemuan di Mesir menunjukkan dimulainya kembali diplomasi, bukan tercapainya kesepakatan final. Kushner berusaha memperkuat komitmen Hamas terhadap kerangka yang mencakup perlucutan senjata dan pengalihan kewenangan pemerintahan, tetapi pertanyaan paling sulit masih terbuka: bagaimana perlucutan senjata diverifikasi, apa syarat Hamas, dan apakah Israel bersedia menarik pasukannya.

Ujian berikutnya adalah pertemuan Kushner dengan Netanyahu. Selama kedua pihak belum menyepakati langkah timbal balik yang dapat diverifikasi, peta jalan 15 poin itu masih akan tetap tersendat meski babak baru perundingan telah dimulai.