Namun, Komite Umum WHA dan sidang pleno memutuskan tidak memasukkan proposal tersebut ke dalam agenda resmi. Karena tidak masuk agenda, isu partisipasi Taiwan tidak dibahas lebih lanjut dan tidak ada undangan yang diberikan.

Keputusan ini memperpanjang situasi yang telah berlangsung sejak 2016—tahun terakhir Taiwan hadir di WHA sebagai pengamat—menjadi 10 tahun berturut‑turut tanpa partisipasi.

Argumen China: Prinsip “Satu China”

China menentang keras proposal tersebut. Pemerintah di Beijing menyatakan bahwa Taiwan tidak dapat berpartisipasi secara terpisah dalam organisasi internasional yang berada dalam sistem Perserikatan Bangsa‑Bangsa.

Posisi China didasarkan pada beberapa hal utama:

• Taiwan dianggap bagian dari China, sehingga partisipasi internasionalnya harus melalui pemerintah pusat di Beijing.
• Semua pengaturan harus mengikuti prinsip “satu China”, yaitu hanya ada satu China dan Republik Rakyat China merupakan satu‑satunya pemerintah yang sah.
• Beijing juga merujuk pada Resolusi Majelis Umum PBB 2758 tahun 1971 yang menetapkan Republik Rakyat China sebagai perwakilan sah China di PBB dan mengeluarkan perwakilan Republik China (Taiwan).
• Selain itu, China menyatakan bahwa Resolusi WHA 25.1 serta aturan WHO lainnya sejalan dengan keputusan PBB tersebut mengenai representasi China dalam sistem internasional.

Pejabat China dan media yang terkait pemerintah menyatakan keputusan WHA tersebut menunjukkan bahwa prinsip satu China masih menjadi posisi dominan di komunitas internasional.

Tanggapan Sekutu Taiwan: Kesehatan Global Harus Diutamakan

Negara‑negara yang mendukung Taiwan mengambil pendekatan berbeda. Mereka menekankan kepentingan kesehatan masyarakat global, bukan hanya persoalan politik atau kedaulatan.

Beberapa sekutu diplomatik Taiwan mengajukan proposal tersebut dan menyampaikan dukungan mereka dalam berbagai kegiatan di Jenewa.

Argumen utama dari pihak pendukung Taiwan antara lain:

• Pengecualian Taiwan menciptakan celah dalam sistem kesehatan global, terutama dalam pertukaran informasi dan koordinasi saat terjadi krisis kesehatan.
• Taiwan memiliki kapasitas medis dan kesehatan masyarakat yang kuat yang dapat membantu pencegahan serta penanganan penyakit secara global.
• Status pengamat, bukan anggota penuh, dianggap sebagai solusi kompromi yang memungkinkan Taiwan berkontribusi tanpa harus menyelesaikan sengketa politik mengenai statusnya.

Walaupun tidak diundang ke sidang resmi, delegasi Taiwan tetap hadir di Jenewa untuk mengadakan acara sampingan, pertemuan advokasi, dan kegiatan masyarakat sipil guna menyoroti kontribusi Taiwan di bidang kesehatan global.

Dampak Keputusan Ini bagi Taiwan

Hasil langsung dari keputusan tersebut adalah Taiwan tetap berada di luar WHA, forum utama pengambilan keputusan WHO.

Sebelumnya, antara 2009 hingga 2016, Taiwan diundang menghadiri WHA sebagai pengamat dengan nama “Chinese Taipei.” Namun undangan tersebut berhenti setelah meningkatnya ketegangan politik antara Beijing dan Taipei.

Sejak saat itu, sekutu Taiwan hampir setiap tahun mencoba mengangkat kembali isu ini dalam agenda WHA. Hingga sidang ke‑79 pada 2026, setiap upaya tersebut kembali ditolak.

Akibatnya, Taiwan masih harus terlibat dalam kerja sama kesehatan internasional melalui jalur informal, kerja sama bilateral, dan kegiatan advokasi, tanpa akses langsung ke forum pengambilan keputusan utama di WHO.

Namun, Komite Umum WHA dan sidang pleno memutuskan tidak memasukkan proposal tersebut ke dalam agenda resmi. Karena tidak masuk agenda, isu partisipasi Taiwan tidak dibahas lebih lanjut dan tidak ada undangan yang diberikan.

Keputusan ini memperpanjang situasi yang telah berlangsung sejak 2016—tahun terakhir Taiwan hadir di WHA sebagai pengamat—menjadi 10 tahun berturut‑turut tanpa partisipasi.

Argumen China: Prinsip “Satu China”

China menentang keras proposal tersebut. Pemerintah di Beijing menyatakan bahwa Taiwan tidak dapat berpartisipasi secara terpisah dalam organisasi internasional yang berada dalam sistem Perserikatan Bangsa‑Bangsa.

Posisi China didasarkan pada beberapa hal utama:

• Taiwan dianggap bagian dari China, sehingga partisipasi internasionalnya harus melalui pemerintah pusat di Beijing.
• Semua pengaturan harus mengikuti prinsip “satu China”, yaitu hanya ada satu China dan Republik Rakyat China merupakan satu‑satunya pemerintah yang sah.
• Beijing juga merujuk pada Resolusi Majelis Umum PBB 2758 tahun 1971 yang menetapkan Republik Rakyat China sebagai perwakilan sah China di PBB dan mengeluarkan perwakilan Republik China (Taiwan).
• Selain itu, China menyatakan bahwa Resolusi WHA 25.1 serta aturan WHO lainnya sejalan dengan keputusan PBB tersebut mengenai representasi China dalam sistem internasional.

Pejabat China dan media yang terkait pemerintah menyatakan keputusan WHA tersebut menunjukkan bahwa prinsip satu China masih menjadi posisi dominan di komunitas internasional.

Tanggapan Sekutu Taiwan: Kesehatan Global Harus Diutamakan

Negara‑negara yang mendukung Taiwan mengambil pendekatan berbeda. Mereka menekankan kepentingan kesehatan masyarakat global, bukan hanya persoalan politik atau kedaulatan.

Beberapa sekutu diplomatik Taiwan mengajukan proposal tersebut dan menyampaikan dukungan mereka dalam berbagai kegiatan di Jenewa.

Argumen utama dari pihak pendukung Taiwan antara lain:

• Pengecualian Taiwan menciptakan celah dalam sistem kesehatan global, terutama dalam pertukaran informasi dan koordinasi saat terjadi krisis kesehatan.
• Taiwan memiliki kapasitas medis dan kesehatan masyarakat yang kuat yang dapat membantu pencegahan serta penanganan penyakit secara global.
• Status pengamat, bukan anggota penuh, dianggap sebagai solusi kompromi yang memungkinkan Taiwan berkontribusi tanpa harus menyelesaikan sengketa politik mengenai statusnya.

Walaupun tidak diundang ke sidang resmi, delegasi Taiwan tetap hadir di Jenewa untuk mengadakan acara sampingan, pertemuan advokasi, dan kegiatan masyarakat sipil guna menyoroti kontribusi Taiwan di bidang kesehatan global.

Dampak Keputusan Ini bagi Taiwan

Hasil langsung dari keputusan tersebut adalah Taiwan tetap berada di luar WHA, forum utama pengambilan keputusan WHO.

Sebelumnya, antara 2009 hingga 2016, Taiwan diundang menghadiri WHA sebagai pengamat dengan nama “Chinese Taipei.” Namun undangan tersebut berhenti setelah meningkatnya ketegangan politik antara Beijing dan Taipei.

Sejak saat itu, sekutu Taiwan hampir setiap tahun mencoba mengangkat kembali isu ini dalam agenda WHA. Hingga sidang ke‑79 pada 2026, setiap upaya tersebut kembali ditolak.

Akibatnya, Taiwan masih harus terlibat dalam kerja sama kesehatan internasional melalui jalur informal, kerja sama bilateral, dan kegiatan advokasi, tanpa akses langsung ke forum pengambilan keputusan utama di WHO.