Sidang Vigili Tiananmen di Hong Kong dan Tuduhan “Menghasut Subversi”

Selama puluhan tahun, Hong Kong menjadi satu‑satunya wilayah di bawah kedaulatan Tiongkok yang secara terbuka menggelar peringatan besar untuk mengenang penumpasan demonstrasi Lapangan Tiananmen 1989. Namun kini, para mantan penyelenggara acara tersebut justru diadili di bawah hukum keamanan nasional yang diberlakukan Beijing pada 2020.

Kasus terhadap pengacara Chow Hang‑tung dan aktivis buruh veteran Lee Cheuk‑yan berpusat pada satu pertanyaan: apakah slogan politik seperti “akhiri pemerintahan satu partai” dapat dianggap sebagai “menghasut subversi terhadap kekuasaan negara.” Panel tiga hakim keamanan nasional mengatakan mereka berharap dapat mengeluarkan putusan pada Juli 2026, setelah argumen akhir selesai disampaikan.

Slogan Politik sebagai Bukti “Subversi”

Jaksa menuduh para terdakwa mempromosikan slogan “akhiri pemerintahan satu partai,” sebuah seruan yang selama bertahun‑tahun digunakan oleh aktivis pro‑demokrasi untuk merujuk pada dominasi Partai Komunis Tiongkok di daratan Tiongkok. Menurut pihak berwenang, seruan untuk mengakhiri sistem tersebut berarti mendorong penggulingan atau pelemahan kekuasaan negara—tindakan yang dikriminalisasi di bawah hukum keamanan nasional Hong Kong.

Chow dan Lee menyatakan tidak bersalah, dan menolak anggapan bahwa penggunaan slogan tersebut otomatis merupakan hasutan subversi.

Sementara itu, terdakwa ketiga, mantan anggota legislatif Albert Ho, mengambil pendekatan berbeda. Ia mengaku bersalah, mengakui bahwa dirinya pernah mengadvokasi diakhirinya pemerintahan satu partai di Tiongkok daratan.

Jika dinyatakan bersalah, dakwaan tersebut dapat berujung hukuman hingga 10 tahun penjara.

Peran Hong Kong Alliance

Ketiga terdakwa sebelumnya merupakan pemimpin Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China, organisasi masyarakat sipil yang dibentuk setelah protes Tiananmen 1989.

Selama lebih dari tiga dekade, organisasi ini menggelar vigili lilin tahunan di Victoria Park, yang sering dihadiri puluhan ribu orang. Acara tersebut menjadi simbol paling terlihat dari peringatan publik terhadap peristiwa Tiananmen di wilayah Tiongkok.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, otoritas Hong Kong menargetkan organisasi itu dalam rangkaian tindakan keras terhadap oposisi politik. Aliansi tersebut akhirnya membubarkan diri, dan tradisi vigili tahunan itu pun berhenti.

Penahanan Prapersidangan yang Sangat Lama

Kasus ini juga menyoroti lamanya waktu yang dihabiskan para terdakwa di tahanan sebelum putusan dijatuhkan.

Chow dan Lee ditangkap pada 2021 dan telah ditahan lebih dari empat tahun, menghabiskan lebih dari 1.500 hari dalam penahanan prapersidangan tanpa vonis bersalah.

Di bawah hukum keamanan nasional Hong Kong, aturan jaminan jauh lebih ketat dibandingkan perkara pidana biasa. Pengadilan dapat menolak jaminan kecuali ada alasan kuat untuk percaya bahwa terdakwa tidak akan melakukan tindakan yang dianggap mengancam keamanan nasional.

Kelompok hak asasi manusia mengkritik lamanya penahanan ini serta standar jaminan yang sangat restriktif, dengan alasan bahwa kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait proses hukum yang adil dan kebebasan berekspresi.

Mengapa Sidang Ini Penting

Kasus ini mencerminkan perubahan besar dalam lingkungan hukum dan politik Hong Kong sejak hukum keamanan nasional diberlakukan pada 2020.

Aktivitas yang sebelumnya legal—seperti mengorganisir acara peringatan atau menyuarakan slogan politik tertentu—kini dapat diperiksa melalui kerangka pelanggaran keamanan nasional. Para kritikus mengatakan undang‑undang tersebut telah secara drastis mengurangi ruang bagi oposisi politik dan kritik publik di kota itu.

Karena bukti yang diajukan sebagian besar berkaitan dengan pidato, slogan, dan kegiatan peringatan, sidang ini dipandang sebagai ujian penting mengenai seberapa luas pengadilan menafsirkan konsep “hasutan subversi.”

Menunggu Putusan

Setelah berbulan‑bulan persidangan dan argumen akhir, panel hakim keamanan nasional menyatakan harapan untuk mengeluarkan putusan pada Juli 2026.

Hasilnya kemungkinan akan memengaruhi bagaimana pengadilan Hong Kong menangani advokasi politik dan kegiatan mengenang peristiwa sejarah di bawah hukum keamanan nasional—terutama ketika dugaan pelanggaran berfokus pada kata‑kata dan ekspresi politik, bukan tindakan kekerasan.

Dengan demikian, persidangan ini bukan hanya tentang tiga aktivis atau satu slogan. Ia juga menjadi indikator seberapa jauh batas kebebasan berbicara politik di Hong Kong telah berubah sejak 2020.