Mengapa India dan China Berseberangan di PBB soal Krisis Selat Hormuz

Ketegangan diplomatik di Perserikatan Bangsa‑Bangsa (PBB) terkait keamanan di Selat Hormuz memperlihatkan perbedaan pendekatan yang semakin tajam antara kekuatan besar dunia. China menentang bahasa resolusi yang berpotensi membuka jalan bagi penggunaan kekuatan militer untuk melindungi kapal dagang, sementara India memilih sikap lebih hati‑hati: mengungkapkan kekhawatiran terhadap serangan kapal komersial tetapi tidak secara jelas berpihak pada salah satu kubu.

Perselisihan ini bukan sekadar perdebatan diplomatik. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur laut paling vital di dunia bagi perdagangan energi dan barang. Ketika negara‑negara besar tidak sepakat tentang cara melindungi pelayaran, stabilitas rantai pasok global ikut dipertaruhkan.

Perdebatan di Dewan Keamanan PBB

Perdebatan dipicu oleh rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang diajukan Bahrain dan Amerika Serikat. Teks tersebut menuntut Iran menghentikan serangan terhadap kapal dagang, menghapus ranjau laut, serta menghentikan tindakan yang menghambat navigasi di Selat Hormuz .

Menurut laporan diplomatik, rancangan resolusi itu dapat meningkatkan tekanan terhadap Iran jika tidak mematuhi tuntutan tersebut. Diplomat Barat mengatakan teks tersebut bisa membuka jalan bagi sanksi dan bahkan kemungkinan otorisasi penggunaan kekuatan untuk melindungi pelayaran komersial jika ancaman terus berlanjut .

Beberapa versi rancangan juga membahas kemungkinan memberi izin kepada negara‑negara untuk mengambil langkah pertahanan guna memastikan jalur transit tetap aman di perairan tersebut .

Pendukung resolusi menilai langkah ini penting untuk memulihkan kebebasan navigasi di koridor perdagangan global. Selat Hormuz—yang terletak di antara Iran, Oman, dan Uni Emirat Arab—dianggap sebagai salah satu rute paling penting bagi pengiriman energi dan perdagangan internasional .

Sikap China: Menolak Bahasa yang Mengarah pada Penggunaan Kekuatan

China, bersama Rusia, menentang keras rancangan resolusi tersebut. Kedua negara sebelumnya juga menggunakan hak veto untuk menggagalkan resolusi Dewan Keamanan yang bertujuan meningkatkan keamanan di Selat Hormuz .

Beijing menyoroti dua kekhawatiran utama.

Pertama, China menolak bahasa apa pun yang dapat ditafsirkan sebagai izin penggunaan kekuatan militer untuk melindungi jalur pelayaran. Diplomat China menyatakan mereka akan menentang resolusi yang memuat ketentuan semacam itu .

Kedua, China dan Rusia menilai rancangan yang didukung AS tersebut “tidak seimbang dan sepihak”, karena dianggap menempatkan tanggung jawab utama pada Iran dan berpotensi memperburuk ketegangan regional daripada meredakannya .

Dari sudut pandang Beijing, pendekatan yang terlalu koersif melalui Dewan Keamanan dapat memperluas konflik geopolitik alih‑alih mendorong de‑eskalasi diplomatik.

Sikap India: Mengungkap Kekhawatiran, Tapi Tidak Memihak

Berbeda dengan China, India mengambil posisi yang lebih berhati‑hati. Pejabat India menyampaikan kekhawatiran atas serangan terhadap kapal komersial di Selat Hormuz, namun tidak secara terbuka mendukung resolusi yang didukung AS maupun mengkritik veto China‑Rusia .

Dalam pertemuan PBB yang membahas veto tersebut, perwakilan India menekankan pentingnya dialog, diplomasi, dan de‑eskalasi. Ia juga menekankan penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah negara‑negara yang terlibat .

Pendekatan ini secara efektif menempatkan India dalam posisi netral: mengakui seriusnya gangguan terhadap pelayaran internasional tetapi menghindari keberpihakan yang jelas dalam perselisihan geopolitik yang lebih luas.

Perbedaan Pandangan soal Hukum Internasional

Perselisihan ini mencerminkan perdebatan yang lebih dalam tentang bagaimana hukum maritim internasional harus ditegakkan.

Pendukung resolusi berpendapat bahwa serangan terhadap kapal dagang dan gangguan terhadap jalur pelayaran melanggar prinsip kebebasan transit di perairan internasional. Dalam pandangan ini, tindakan kolektif—termasuk sanksi atau langkah pertahanan—mungkin diperlukan untuk melindungi perdagangan global.

Sebaliknya, China dan Rusia memperingatkan bahwa memberi izin pada tindakan koersif dapat melampaui mandat Dewan Keamanan dan berisiko memperburuk konflik yang ada . Kekhawatiran terbesar mereka adalah bahasa resolusi yang berpotensi membuka jalan bagi operasi militer.

Pada praktiknya, perdebatan ini bukan hanya tentang perlindungan kapal dagang, tetapi tentang siapa yang berwenang menegakkan keamanan maritim dan dengan mekanisme apa.

Mengapa Kebuntuan Ini Penting bagi Pelayaran Global

Selat Hormuz adalah salah satu jalur laut paling strategis di dunia. Dalam konflik terbaru di kawasan tersebut, lalu lintas kapal melalui selat ini telah terganggu secara signifikan, sehingga koridor perdagangan penting ini hampir tertutup bagi aktivitas normal .

Gangguan tersebut membawa beberapa dampak besar:

• Risiko yang lebih tinggi bagi perdagangan energi dan pelayaran internasional.
• Tekanan pada pasar asuransi maritim dan biaya pengiriman.
• Meningkatnya persaingan geopolitik mengenai siapa yang bertanggung jawab menjaga keamanan jalur perdagangan.

Tanpa kesepakatan di Dewan Keamanan PBB, perlindungan terhadap kapal komersial kemungkinan akan bergeser ke koalisi ad‑hoc atau langkah sepihak oleh negara‑negara tertentu.

Mengapa Hal Ini Penting bagi India

Bagi India, krisis ini menciptakan dilema strategis. Negara tersebut memiliki kepentingan besar terhadap keamanan jalur perdagangan laut dan stabilitas kawasan, tetapi juga berusaha menjaga hubungan diplomatik dengan berbagai pihak yang memiliki posisi berbeda dalam konflik ini.

Dengan menekankan diplomasi dan penurunan ketegangan, India tampaknya mencoba menyeimbangkan hubungan internasionalnya sambil tetap menyoroti pentingnya stabilitas regional .

Pendekatan ini mencerminkan pola yang lebih luas dalam kebijakan luar negeri India: bekerja sama dengan negara‑negara Barat dalam isu keamanan tertentu sambil tetap menjaga hubungan dengan negara‑negara yang menentang inisiatif penegakan hukum internasional yang dipimpin Barat.

Simbol Perpecahan Geopolitik yang Lebih Besar

Kegagalan Dewan Keamanan PBB mencapai kesepakatan mengenai krisis Selat Hormuz menunjukkan bagaimana isu keamanan maritim kini semakin terikat dengan rivalitas kekuatan besar.

Dorongan negara‑negara Barat untuk langkah penegakan yang lebih kuat bertabrakan dengan penolakan China terhadap bahasa yang mengarah pada penggunaan kekuatan. Dengan adanya hak veto di kedua kubu, mencapai konsensus di PBB menjadi semakin sulit.

Selama kebuntuan ini berlanjut, salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia berisiko tetap berada di antara konflik regional dan kebuntuan diplomatik global.