China Percepat Penghapusan Windows 10 dari Sejumlah Lembaga Negara

Mengapa jadwalnya dipercepat?

Pejabat China dilaporkan menyebut keamanan data sebagai alasan utama. Namun, laporan yang tersedia tidak mengungkap kerentanan tertentu, serangan siber, atau insiden keamanan yang menjadi pemicu keputusan tersebut.

Langkah ini juga sejalan dengan agenda kedaulatan digital Beijing: mengurangi ketergantungan pada pemasok asing dan memastikan infrastruktur pemerintahan yang sensitif tetap berada di bawah kendali domestik.

Bagi pembuat kebijakan, persoalannya tidak harus berarti sistem itu sudah disusupi. Ketergantungan pada vendor asal Amerika Serikat dapat menimbulkan pertanyaan mengenai rantai pasok, mekanisme pembaruan perangkat lunak, yurisdiksi hukum, dukungan jangka panjang, serta kemampuan pemerintah untuk mengendalikan sistem penting ketika terjadi ketegangan geopolitik.

Dengan informasi yang tersedia saat ini, keputusan tersebut lebih bersifat pencegahan dan strategis. Perintah ini tidak dapat dianggap sebagai bukti bahwa Windows 10 China Government Edition telah mengalami pembobolan.

Mengapa versi yang sudah dilokalkan tetap dianggap bergantung pada asing?

Windows 10 China Government Edition bukan versi Windows konsumen biasa. Sistem tersebut dikembangkan oleh C&M Information Technologies, perusahaan patungan Microsoft dan China Electronics Technology Group, sebuah perusahaan milik negara China.

Versi yang dilokalkan memang dapat memenuhi sejumlah kebutuhan nasional, misalnya konfigurasi, enkripsi, atau kontrol administratif. Namun, pelokalan tidak sepenuhnya menghapus ketergantungan pada teknologi inti dan hubungan dengan pemasok asing.

Dari sudut pandang Beijing, mekanisme pembaruan, komponen berpemilik, keputusan produk di masa depan, dan hubungan vendor tetap dapat dilihat sebagai ketergantungan strategis. Microsoft sendiri dilaporkan mengatakan tidak mengetahui adanya insiden keamanan yang berkaitan dengan edisi tersebut.

Perbedaan antara pernyataan Microsoft dan arahan pemerintah China menjadi inti persoalan: catatan publik mendukung adanya kekhawatiran mengenai kontrol dan ketergantungan, tetapi belum menjelaskan alasan teknis spesifik di balik keputusan itu.

Linux domestik mana yang berpeluang diuntungkan?

Dua nama yang paling sering disebut adalah Kylin OS dan UOS milik UnionTech. Keduanya merupakan platform Linux China yang telah dikaitkan dengan penggunaan di lingkungan pemerintahan dan perusahaan.

Dalam laporan yang tersedia, UOS disebut sebagai distribusi domestik yang dikembangkan melalui Deepin dan berbasis Debian. Meski demikian, otoritas China belum mengumumkan satu distribusi Linux resmi yang akan digunakan oleh semua lembaga terdampak.

Karena itu, hasil akhirnya bisa berupa penggunaan beberapa distribusi yang disetujui, bukan satu standar desktop nasional yang seragam.

Ini bukan larangan Windows secara nasional

Cakupan perintah dan data penggunaan desktop di China justru menunjukkan bahwa langkah tersebut tidak sama dengan pelarangan Windows secara umum.

Menurut StatCounter, Windows menguasai 87,65% penggunaan sistem operasi desktop untuk aktivitas web di China pada Juli 2026, sementara Linux berada di angka 2,13%.

Di antara desktop yang menggunakan Windows, Windows 11 mencatat pangsa 50%, sedangkan Windows 10 mencapai 43,58% pada bulan yang sama.

Angka tersebut mencakup pasar desktop secara luas, bukan hanya komputer milik pemerintah, sehingga tidak bisa digunakan untuk menghitung jumlah lembaga yang terdampak. Namun, data itu memperjelas bahwa perintah yang dilaporkan merupakan migrasi terbatas di sektor negara—bukan tanda bahwa Windows akan segera menghilang dari komputer China secara umum.

Migrasi sistem operasi bukan sekadar menghapus Windows

Memindahkan komputer pemerintahan ke Linux membutuhkan lebih dari sekadar mengganti sistem operasi. Setiap lembaga perlu:

• mendata aplikasi khusus operasional dan mengujinya pada distribusi Linux yang dipilih;
• memastikan printer, pemindai, sistem kartu pintar, perangkat khusus, serta driver periferal dapat berfungsi;
• memindahkan dokumen, sistem identitas, dan alur kerja yang sudah berjalan;
• melatih pegawai menggunakan desktop, aplikasi perkantoran, dan perangkat administrasi baru; serta
• mengganti, memvirtualisasi, atau mengisolasi perangkat lunak yang masih bergantung pada Windows ketika belum tersedia padanan Linux yang andal.

Batas waktu yang dipercepat akan mempersempit kesempatan untuk melakukan uji coba dan pengujian kompatibilitas. Risiko operasional juga dapat meningkat apabila lembaga terlalu berfokus pada kecepatan penghapusan, tetapi mengabaikan validasi aplikasi, dukungan pengguna, dan rencana pemulihan jika migrasi bermasalah.

Bagian dari tren kedaulatan digital global

Langkah China tersebut berada dalam perdebatan yang lebih luas mengenai sejauh mana pemerintah seharusnya bergantung pada platform berpemilik yang dikendalikan vendor asing. Daya tarik perangkat lunak sumber terbuka atau sistem yang didukung secara lokal bukan hanya soal biaya.

Pemerintah juga menginginkan kendali yang lebih besar atas lokasi penyimpanan, penyesuaian sistem, pemeriksaan kode, pengadaan, dan dukungan jangka panjang.

Sejumlah proyek di Eropa menunjukkan arah yang serupa, meski alasan dan rencana pelaksanaannya berbeda. Schleswig-Holstein di Jerman, misalnya, merencanakan perpindahan dari Microsoft Windows dan Office ke Linux, LibreOffice, serta perangkat lunak sumber terbuka lain pada sekitar 30.000 komputer pemerintahan.

Denmark juga telah menguji lingkungan kerja pemerintahan tanpa Microsoft dengan Linux berbasis NixOS dan LibreOffice.

Contoh-contoh tersebut tidak sepenuhnya sama dengan kebijakan China. Namun, semuanya menunjukkan bahwa pemilihan sistem operasi kini menjadi bagian dari pertanyaan kebijakan yang lebih besar: siapa yang mengendalikan rantai pasok perangkat lunak, seberapa mudah pemerintah berpindah vendor, dan apa yang terjadi ketika pekerjaan penting bergantung pada arah pengembangan satu perusahaan?

Kesimpulan

Perintah China yang dilaporkan paling tepat dipahami sebagai penghapusan dini dan terbatas terhadap edisi Windows khusus dari sistem milik sejumlah organisasi yang terafiliasi dengan negara. Keamanan data disebut sebagai pemicu, tetapi tidak adanya kerentanan atau insiden yang diungkapkan membuat kedaulatan digital dan ketergantungan strategis tetap menjadi bagian penting dari penjelasannya.

Kebijakan ini dapat memperluas peluang bagi vendor Linux domestik seperti Kylin OS dan UnionTech UOS. Namun, penggantian Windows di organisasi sensitif akan membutuhkan pengujian aplikasi, validasi perangkat keras, pelatihan pegawai, serta rencana cadangan yang matang.

Bagi konsumen dan sebagian besar pengguna Windows komersial di China, laporan tersebut belum menjadi bukti adanya larangan Windows secara nasional.