Xiaomi Vietnam Didenda VNĐ290 Juta: Pukulan Telak untuk Privasi Data, Iklan Terselubung, dan Kontrak Tidak Adil

Regulator perlindungan konsumen Vietnam kembali menunjukkan taringnya, kali ini dengan menjadikan raksasa ponsel pintar global sebagai contoh. Pada 3 Juni 2026, Komisi Pengawas Persaingan Nasional (National Competition Commission/VCC) mempublikasikan denda sebesar VNĐ290 juta (sekitar Rp4,5 miliar) terhadap Xiaomi Vietnam Co., Ltd. untuk tiga pelanggaran sekaligus berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Hak Konsumen tahun 2023. Keputusan bernomor 123/QĐ-XPHC ini sebenarnya telah ditandatangani pada 7 Mei 2026 .

Sanksi ini menegaskan upaya Vietnam yang semakin serius dalam mengawasi perusahaan teknologi, khususnya terkait privasi data, transparansi pemasaran, dan praktik kontrak yang adil. Kasus Xiaomi ini memberikan peta yang jelas tentang perilaku bisnis spesifik apa saja yang kini menjadi target denda di negara tersebut.

Tiga Pelanggaran yang Dijatuhkan

Keputusan VCC mengidentifikasi tiga pelanggaran berbeda dari undang-undang perlindungan konsumen 2023. Masing-masing mewakili area target dalam agenda penegakan hukum komisi tersebut.

1. Gagal Mendapatkan Izin Penggunaan Data Pribadi

Xiaomi dinilai tidak memberikan konsumen pilihan yang jelas untuk mengizinkan atau menolak penggunaan informasi pribadi mereka untuk periklanan, promosi produk, dan aktivitas komersial lainnya. Praktik ini melanggar Poin b, Ayat 4, Pasal 18 UU Perlindungan Hak Konsumen 2023 . Pelanggaran ini menyoroti persyaratan hukum yang mewajibkan izin eksplisit (opt-in) dari konsumen sebelum data pribadi mereka digunakan untuk pemasaran.

2. Sponsor Influencer (KOL) Tanpa Pengungkapan

Perusahaan gagal untuk memberi tahu konsumen sebelumnya atau mengungkapkan secara publik bahwa mereka mensponsori Key Opinion Leaders (KOL) dan influencer untuk mempromosikan produknya. Menurut keputusan VCC, kegagalan mengungkapkan hubungan komersial ini melanggar Poin h, Ayat 1, Pasal 35 UU 2023 . Aturan ini menyasar iklan terselubung, memastikan konsumen tahu ketika sebuah rekomendasi produk sebenarnya adalah dukungan berbayar.

3. Menyertakan Klausul Kontrak yang Tidak Adil

Kontrak standar konsumen Xiaomi mencakup syarat yang secara tidak adil membatasi tanggung jawab perusahaan dan memungkinkannya untuk mengubah syarat secara sepihak tanpa pemberitahuan yang layak kepada pembeli. Ketentuan kontraktual ini dinilai melanggar Poin a, Ayat 2, dan Poin b, Ayat 2, Pasal 27 UU 2023 . Bagian putusan ini mengatasi ketimpangan kekuatan dalam kontrak baku yang sering merugikan konsumen.

Konteks Penegakan Hukum yang Lebih Luas: Pengetatan Terkoordinasi

Denda terhadap Xiaomi bukanlah insiden terisolasi, melainkan bagian dari dorongan regulasi sistematis di Vietnam. UU Perlindungan Hak Konsumen 2023 dan UU Periklanan yang diamandemen, yang berlaku efektif 1 Januari 2026, telah membekali otoritas dengan alat baru untuk menargetkan pemasaran influencer yang menyesatkan .

VCC telah secara aktif menggunakan kekuasaan baru ini. Pada Januari 2026, komisi tersebut telah mendenda 14 perusahaan dan 6 individu dengan total lebih dari VNĐ3,55 miliar untuk pelanggaran terkait .

Kasus Y&B: Preseden Langsung

Sebuah preseden langsung untuk pelanggaran pengungkapan influencer Xiaomi sudah ada. Pada 14 Januari 2026, VCC mendenda Y&B Joint Stock Company, distributor eksklusif kosmetik merek Cocoon Vietnam, sebesar VNĐ50 juta. Perusahaan tersebut gagal mengungkapkan kepada konsumen bahwa mereka telah mensponsori influencer untuk mempromosikan produknya—pelanggaran yang persis sama dengan yang disebutkan dalam kasus Xiaomi . Tindakan penegakan sebelumnya ini jelas telah menjadi sinyal kuat dari VCC.

Aturan baru mewajibkan KOL untuk memverifikasi informasi produk dan secara terbuka mengungkapkan bahwa dukungan mereka adalah sponsor berbayar. Influencer dan perusahaan yang menyewa mereka kini menghadapi tanggung jawab bersama jika iklan yang disampaikan menyebabkan kerugian .

Tekanan Internasional untuk Xiaomi

Denda Rp4,5 miliar di Vietnam adalah jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan risiko hukum yang dihadapi Xiaomi di wilayah lain. Pada Januari 2025, kelompok advokasi privasi asal Austria, noyb (None of Your Business), mengajukan serangkaian keluhan General Data Protection Regulation (GDPR) terhadap Xiaomi dan lima perusahaan teknologi Tiongkok lainnya di lima negara Uni Eropa (UE). Keluhan-keluhan ini menduga adanya transfer ilegal data pribadi pengguna Eropa ke Tiongkok, sebuah negara yang oleh UE tidak diakui memiliki perlindungan data yang memadai .

Keluhan GDPR ini, yang masih dalam proses, secara teoretis dapat menghasilkan denda hingga 4% dari omset global tahunan perusahaan. Ini sangat kontras dengan denda administratif yang lebih moderat yang saat ini dijatuhkan di bawah kerangka perlindungan konsumen baru Vietnam. Hingga awal 2026, total denda GDPR di seluruh UE telah melampaui €7,1 miliar, menggambarkan skala finansial yang sangat besar dari penegakan privasi data ala Eropa .