Perusahaan gagal untuk memberi tahu konsumen sebelumnya atau mengungkapkan secara publik bahwa mereka mensponsori Key Opinion Leaders (KOL) dan influencer untuk mempromosikan produknya. Menurut keputusan VCC, kegagalan mengungkapkan hubungan komersial ini melanggar Poin h, Ayat 1, Pasal 35 UU 2023 . Aturan ini menyasar iklan terselubung, memastikan konsumen tahu ketika sebuah rekomendasi produk sebenarnya adalah dukungan berbayar.
Kontrak standar konsumen Xiaomi mencakup syarat yang secara tidak adil membatasi tanggung jawab perusahaan dan memungkinkannya untuk mengubah syarat secara sepihak tanpa pemberitahuan yang layak kepada pembeli. Ketentuan kontraktual ini dinilai melanggar Poin a, Ayat 2, dan Poin b, Ayat 2, Pasal 27 UU 2023 . Bagian putusan ini mengatasi ketimpangan kekuatan dalam kontrak baku yang sering merugikan konsumen.
Denda terhadap Xiaomi bukanlah insiden terisolasi, melainkan bagian dari dorongan regulasi sistematis di Vietnam. UU Perlindungan Hak Konsumen 2023 dan UU Periklanan yang diamandemen, yang berlaku efektif 1 Januari 2026, telah membekali otoritas dengan alat baru untuk menargetkan pemasaran influencer yang menyesatkan .
VCC telah secara aktif menggunakan kekuasaan baru ini. Pada Januari 2026, komisi tersebut telah mendenda 14 perusahaan dan 6 individu dengan total lebih dari VNĐ3,55 miliar untuk pelanggaran terkait .
Sebuah preseden langsung untuk pelanggaran pengungkapan influencer Xiaomi sudah ada. Pada 14 Januari 2026, VCC mendenda Y&B Joint Stock Company, distributor eksklusif kosmetik merek Cocoon Vietnam, sebesar VNĐ50 juta. Perusahaan tersebut gagal mengungkapkan kepada konsumen bahwa mereka telah mensponsori influencer untuk mempromosikan produknya—pelanggaran yang persis sama dengan yang disebutkan dalam kasus Xiaomi . Tindakan penegakan sebelumnya ini jelas telah menjadi sinyal kuat dari VCC.
Aturan baru mewajibkan KOL untuk memverifikasi informasi produk dan secara terbuka mengungkapkan bahwa dukungan mereka adalah sponsor berbayar. Influencer dan perusahaan yang menyewa mereka kini menghadapi tanggung jawab bersama jika iklan yang disampaikan menyebabkan kerugian .
Denda Rp4,5 miliar di Vietnam adalah jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan risiko hukum yang dihadapi Xiaomi di wilayah lain. Pada Januari 2025, kelompok advokasi privasi asal Austria, noyb (None of Your Business), mengajukan serangkaian keluhan General Data Protection Regulation (GDPR) terhadap Xiaomi dan lima perusahaan teknologi Tiongkok lainnya di lima negara Uni Eropa (UE). Keluhan-keluhan ini menduga adanya transfer ilegal data pribadi pengguna Eropa ke Tiongkok, sebuah negara yang oleh UE tidak diakui memiliki perlindungan data yang memadai .
Keluhan GDPR ini, yang masih dalam proses, secara teoretis dapat menghasilkan denda hingga 4% dari omset global tahunan perusahaan. Ini sangat kontras dengan denda administratif yang lebih moderat yang saat ini dijatuhkan di bawah kerangka perlindungan konsumen baru Vietnam. Hingga awal 2026, total denda GDPR di seluruh UE telah melampaui €7,1 miliar, menggambarkan skala finansial yang sangat besar dari penegakan privasi data ala Eropa .