AS Pertimbangkan Sanksi Baru terhadap Alexandre de Moraes: Apa yang Dipertaruhkan?

Dengan demikian, isu yang kembali mengemuka bukan hanya soal satu hakim. Sanksi tersebut berpotensi menjadi bagian dari konflik yang lebih besar antara Washington dan pihak-pihak yang mendukung Bolsonaro di satu sisi, serta lembaga-lembaga Brasil yang menegaskan kewenangan pengadilan nasional di sisi lain.

Peran Moraes dalam perkara Bolsonaro

Moraes memegang peran yudisial penting dalam proses hukum yang berkaitan dengan tuduhan bahwa Bolsonaro dan para pendukungnya berupaya membatalkan kekalahannya dalam pemilihan presiden Brasil 2022. Menurut laporan yang dikutip dalam pemberitaan mengenai kemungkinan sanksi baru, perkara tersebut kemudian berujung pada vonis dan pemenjaraan Bolsonaro.

Moraes juga disebut memimpin penyelidikan atas dugaan bahwa Bolsonaro dan sekutunya bersekongkol melakukan kudeta setelah pemilu tersebut. Bolsonaro membantah tuduhan itu dan berulang kali mengkritik Moraes.

Peran tersebut menjadikan Moraes sasaran politik bagi para pendukung Bolsonaro sekaligus titik fokus tekanan dari AS. Namun, pejabat Brasil memandang proses hukum itu sebagai urusan pengadilan negara mereka sendiri.

Sanksi apa yang pernah dijatuhkan pemerintahan Trump?

Pada 30 Juli 2025, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS atau OFAC memasukkan Moraes ke dalam daftar sanksi berdasarkan Perintah Eksekutif 13818. Perintah tersebut menjadi dasar penerapan kerangka sanksi hak asasi manusia Global Magnitsky. Departemen Keuangan AS menuduh Moraes menggunakan jabatannya untuk mengizinkan penahanan praperadilan secara sewenang-wenang dan menekan kebebasan berekspresi.

Penetapan dalam daftar sanksi OFAC dapat memblokir aset dan kepentingan atas aset yang berada dalam yurisdiksi AS. Aturan tersebut juga umumnya melarang warga negara atau badan hukum AS melakukan transaksi dengan pihak yang ditetapkan.

Artinya, sanksi itu bukan sekadar pernyataan politik. Bagi pihak-pihak yang tunduk pada hukum AS, langkah tersebut dapat menimbulkan konsekuensi keuangan dan kewajiban kepatuhan yang nyata.

Pada 22 September 2025, pemerintahan Trump memperluas tindakan tersebut kepada Viviane Barci de Moraes, istri Moraes, dan Lex Instituto de Estudos Jurídicos, perusahaan holding yang terkait dengan keluarga mereka. Departemen Luar Negeri AS menyebut keduanya sebagai bagian dari jaringan pendukung Moraes, sementara Departemen Keuangan mengidentifikasi Viviane sebagai pimpinan institut tersebut.

Mengapa sanksi itu kontroversial?

Pejabat Brasil mengecam sanksi tersebut sebagai campur tangan yang tidak dapat diterima terhadap sistem peradilan negara mereka. Kontroversi utamanya adalah apakah instrumen sanksi hak asasi manusia AS digunakan untuk menekan seorang hakim yang sedang menjabat atas keputusan-keputusan yang dibuat dalam sistem hukum dan politik Brasil.

Washington menyampaikan alasan yang berbeda. Pemerintah AS menitikberatkan tuduhan penyalahgunaan kekuasaan yudisial, penahanan sewenang-wenang, dan pembatasan kebebasan berekspresi.

Dua penjelasan yang bertentangan itu membuat sanksi terhadap Moraes sulit dipisahkan dari perkara Bolsonaro dan konflik politik yang lebih luas antara pemerintahan Trump dan para pendukung Bolsonaro.

Perselisihan tersebut juga beririsan dengan tekanan perdagangan. Para analis mengatakan bahwa tindakan terhadap Bolsonaro, yang berlangsung bersamaan dengan sanksi terhadap Moraes, menyisakan ruang negosiasi yang sangat terbatas terkait tarif AS atas barang-barang Brasil.

Kapan sanksi itu dicabut?

Pada 12 Desember 2025, OFAC menghapus Moraes, Viviane Barci de Moraes, dan Lex Institute dari daftar sanksinya. Pemberitahuan resmi mencatat penghapusan ketiga nama tersebut, tetapi tidak memberikan penjelasan substantif mengenai alasan pencabutan.

Pemberitaan pada saat itu mengaitkan langkah tersebut dengan pelonggaran tarif AS dan meredanya ketegangan diplomatik yang lebih luas. Namun, bukti resmi yang tersedia tidak menetapkan satu alasan definitif di balik pencabutan sanksi tersebut.

Perbedaan ini penting. Secara formal, sanksi memang telah dicabut, tetapi perbedaan mendasar mengenai peradilan Brasil, kebebasan politik, dan proses hukum terhadap Bolsonaro belum tentu terselesaikan.

Apa arti sanksi baru bagi hubungan AS–Brasil?

Jika Amerika Serikat kembali menjatuhkan sanksi, langkah itu akan menjadi eskalasi baru, bukan perkembangan hukum rutin. Bergantung pada cakupan kebijakan yang dipilih, dampaknya dapat mencakup pemblokiran aset serta pembatasan transaksi yang melibatkan Moraes atau pihak lain yang ditetapkan.

Dalam perselisihan sebelumnya, posisi Brasil adalah bahwa sanksi AS merupakan campur tangan terhadap urusan peradilannya. Penetapan baru kemungkinan akan memperdalam sengketa kedaulatan tersebut, meski respons spesifik Brasil belum dikonfirmasi.

Dampaknya juga tidak akan terbatas pada Moraes secara pribadi. Sanksi baru dapat meningkatkan biaya kepatuhan bagi bank dan perusahaan, menambah ketidakpastian dalam transaksi lintas negara, serta membuat negosiasi perdagangan semakin sulit dipisahkan dari tindakan pembalasan politik.

Ketika sengketa tarif sudah membebani hubungan kedua negara, episode sanksi baru dapat semakin mempersempit ruang bagi dialog diplomatik dan komersial. Para pelaku usaha yang bertransaksi dengan Brasil juga dapat menghadapi pemeriksaan tambahan dan risiko hukum yang lebih besar, bergantung pada siapa saja yang masuk dalam daftar sanksi dan seberapa luas pembatasannya.

Untuk saat ini, fakta utamanya lebih terbatas daripada sejumlah klaim politik yang beredar: FT melaporkan bahwa sanksi baru sedang dibahas, bukan bahwa sanksi tersebut telah disetujui. Keputusan Washington untuk melanjutkannya—serta cara Brasília merespons—akan menentukan apakah isu ini hanya menjadi alat tekanan sementara atau membuka babak baru dalam sengketa AS–Brasil.