UE Perpanjang Sanksi Iran, Sembilan Negara Eropa Ikut Menyelaraskan Kebijakan

Keputusan Uni Eropa pada 24 Juli 2026 bukanlah pembentukan satu rezim sanksi baru. Paket tersebut menggabungkan dua langkah yang berbeda secara hukum: penambahan nama dalam rezim sanksi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan perpanjangan rezim sanksi yang dibentuk pada 2023 untuk menanggapi dukungan militer Iran kepada Rusia serta kelompok bersenjata di kawasan.

Sembilan negara Eropa di luar UE kemudian menyatakan akan menyelaraskan kebijakan nasional mereka dengan keputusan tersebut. Langkah ini memperluas jangkauan praktis kebijakan UE, meski tidak membuat negara-negara itu menjadi anggota UE atau secara otomatis menerapkan hukum UE di wilayah mereka.

Dua keputusan yang diambil pada 24 Juli

Enam individu masuk daftar sanksi HAM

Dewan UE menjatuhkan tindakan pembatasan terhadap enam individu Iran yang dituduh terlibat dalam pelanggaran HAM serius. Mereka terdiri atas lima hakim dan seorang tokoh utama yang dikaitkan dengan kelompok siber yang dituduh membantu membungkam informasi.

Sanksi tersebut meliputi:

• pembekuan aset;
• larangan bepergian ke wilayah UE; dan
• larangan menyediakan dana atau sumber daya ekonomi kepada pihak yang tercantum dalam daftar.

Dalam kerangka sanksi HAM yang lebih luas, UE juga melarang ekspor ke Iran atas peralatan yang dapat digunakan untuk represi internal.

Rezim sanksi HAM terhadap Iran pertama kali diperkenalkan pada 2011 dan diperbarui dari waktu ke waktu. Rezim ini berbeda dari kerangka sanksi terkait dukungan militer Iran yang dibentuk pada 2023.

Rezim sanksi dukungan militer diperpanjang

UE juga mengadopsi Decision (CFSP) 2025/1837 yang mengubah Decision (CFSP) 2023/1532. Keputusan ini memperpanjang pembatasan terhadap dukungan militer Iran untuk perang Rusia di Ukraina, dukungan kepada kelompok dan entitas bersenjata di Timur Tengah serta kawasan Laut Merah, dan tindakan yang mengancam kebebasan navigasi di Timur Tengah.

Dalam keputusan ini, empat orang dikeluarkan dari daftar sanksi. Angka tersebut berbeda dari tiga orang yang dikeluarkan dalam keputusan terpisah mengenai rezim sanksi HAM, yang juga memperbarui data satu entitas.

Dengan demikian, perbedaan antara angka empat dan tiga bukanlah pertentangan data. Keduanya merujuk pada dua kerangka sanksi yang berbeda dalam paket keputusan 24 Juli.

Sembilan negara yang menyelaraskan kebijakan

Negara-negara non-UE yang menyatakan akan menyelaraskan kebijakan nasional mereka dengan keputusan 24 Juli adalah:

• Albania
• Bosnia dan Herzegovina
• Islandia
• Liechtenstein
• Moldova
• Montenegro
• Makedonia Utara
• Norwegia
• Ukraina

Penyelarasan berarti negara-negara tersebut berkomitmen menyesuaikan kebijakan nasional dengan keputusan Dewan UE terkait. Implementasinya tetap dilakukan melalui sistem hukum nasional masing-masing.

Kelompok ini mencakup negara kandidat UE, negara anggota Area Ekonomi Eropa, dan Ukraina. Koordinasi tersebut memperluas penerapan praktis kebijakan sanksi melampaui 27 negara anggota UE.

Mengapa Iran dikenai sanksi?

Paket 24 Juli berada dalam rangkaian kebijakan UE yang menyoroti beberapa jenis tindakan Iran.

Dukungan militer kepada Rusia

Rezim sanksi yang dibentuk pada 2023 ditujukan untuk menanggapi dukungan militer Iran terhadap perang Rusia di Ukraina. Pejabat UE mengaitkan langkah ini dengan transfer drone dan peralatan militer lain yang digunakan pasukan Rusia dalam serangan terhadap Ukraina.

Pada 29 Juli, Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Kaja Kallas kembali mendesak Teheran menghentikan dukungan militernya kepada Rusia dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Keduanya juga membahas de-eskalasi regional dan ketegangan di Teluk Persia.

Dukungan kepada kelompok bersenjata di Timur Tengah dan Laut Merah

Kerangka sanksi yang sama kemudian diperluas untuk mencakup dukungan Iran kepada kelompok dan entitas bersenjata di Timur Tengah serta kawasan Laut Merah. Kekhawatiran UE mencakup tindakan yang berkaitan dengan serangan terhadap pelayaran komersial dan risiko keamanan regional yang lebih luas.

Ancaman terhadap kebebasan navigasi

Pada 22 Mei 2026, UE memperluas cakupan kerangka tersebut agar dapat menargetkan individu dan entitas yang terlibat dalam tindakan atau kebijakan Iran yang mengancam kebebasan navigasi di Timur Tengah, terutama di Selat Hormuz.

Penetapan pertama berdasarkan dasar hukum yang diperluas itu dilakukan pada 8 Juni. Targetnya adalah satu unit angkatan laut Korps Garda Revolusi Islam Iran dan dua individu.

Pelanggaran HAM serius di dalam negeri

Rezim sanksi HAM yang terpisah menanggapi dugaan represi, proses hukum yang dianggap sewenang-wenang, hukuman mati, serta pembungkaman informasi. Enam individu yang ditambahkan pada 24 Juli termasuk para hakim dan tokoh kelompok siber yang dikaitkan UE dengan persoalan tersebut.

Bagaimana langkah Juli terkait dengan perluasan sanksi sepanjang 2026?

Keputusan 24 Juli merupakan bagian dari rangkaian tindakan UE, bukan langkah yang berdiri sendiri.

• 16 Maret: Dewan UE menjatuhkan sanksi terhadap 16 individu dan tiga entitas tambahan karena dugaan pelanggaran HAM serius, termasuk pejabat senior keamanan dan komandan Korps Garda Revolusi Islam.
• 22 Mei: UE menambahkan ancaman terhadap kebebasan navigasi di Timur Tengah dan Selat Hormuz ke dalam cakupan rezim sanksi dukungan militer.
• 8 Juni: UE menetapkan target pertama berdasarkan dasar hukum terkait kebebasan navigasi tersebut.
• 24 Juli: Dewan UE menambahkan enam individu ke rezim sanksi HAM, memperpanjang rezim sanksi dukungan militer 2023, serta melakukan penghapusan nama secara terpisah dalam kedua kerangka tersebut.

Rangkaian ini menunjukkan bahwa UE menggunakan beberapa instrumen sekaligus: sanksi individu atas dugaan pelanggaran HAM, pembatasan terkait transfer militer, serta dasar hukum yang lebih luas untuk merespons persoalan maritim dan keamanan regional.

Apa arti penyelarasan ini—dan apa yang belum bisa disimpulkan?

Keputusan Albania, Bosnia dan Herzegovina, Islandia, Liechtenstein, Moldova, Montenegro, Makedonia Utara, Norwegia, dan Ukraina untuk menyelaraskan kebijakan mereka menunjukkan koordinasi Eropa terhadap tindakan yang tercakup dalam keputusan UE. Koordinasi ini juga dapat mengurangi ketergantungan pihak yang dikenai sanksi pada perbedaan kebijakan antara UE dan negara mitra.

Namun, sumber yang tersedia belum membuktikan seberapa efektif langkah tersebut dalam praktik. Sumber-sumber itu juga tidak memberikan ukuran mengenai risiko penghindaran sanksi melalui negara ketiga, perdagangan barang guna ganda, atau jalur perbankan. Kekhawatiran mengenai celah-celah tersebut memerlukan bukti terpisah dan tidak dapat diasumsikan begitu saja.

Fakta yang terdokumentasi adalah perluasan cakupan hukum sanksi UE dan dukungan yang lebih luas dari negara-negara Eropa di luar blok tersebut.