Bentrokan Diplomatik di Singapura: Teodoro Tuduh China Sandera Negosiasi Kode Etik Laut China Selatan

Dialog Shangri-La ke-23 di Singapura menjelma menjadi ajang adu jujur yang langka, menyingkap retakan dalam tubuh ASEAN soal Laut China Selatan. Di forum yang sama, Menteri Pertahanan Filipina dan birokrat tertinggi ASEAN melukiskan gambaran yang bertolak belakang soal negosiasi Kode Etik (Code of Conduct/COC) yang telah berlarut-larut sejak 2013 . Insiden ini mengekspos ketegangan antara optimisme institusional blok tersebut dengan rasa frustrasi negara-negara anggota yang berada di garis depan.

Teodoro: Tudingan Tanpa Tedeng Aling-aling

Menteri Pertahanan Filipina, Gilberto Teodoro Jr., tidak berbasa-basi. Dalam panelnya, ia secara eksplisit menyebut Beijing sebagai batu sandungan terbesar bagi penyelesaian COC [21, 23]. Ia berargumen bahwa bagi China, negosiasi bukanlah "sarana untuk menyelesaikan konflik", melainkan sebuah strategi kalkulatif untuk mendapatkan pengaruh sambil mempertahankan status quo di perairan sengketa . Teodoro memperingatkan bahwa Filipina tidak akan terkecoh oleh apa yang ia sebut sebagai taktik mengulur waktu.

Bagi Teodoro, persoalannya bukan hanya soal kebijakan, melainkan juga soal kepercayaan. Ia mempertanyakan utilitas kode etik baru ketika kerangka hukum internasional yang mengikat seperti Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) sudah ada. Secara implisit, ia menyindir bahwa kebutuhan berulang untuk bernegosiasi justru muncul karena China menolak mematuhi norma yang sudah mapan .

Sesi panel itu memanas ketika Zhang Chi, seorang anggota delegasi ahli Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China, secara terbuka mengonfrontasi Teodoro. Zhang menuduh Filipina memiliki kontradiksi mendasar: secara resmi mendukung COC, tetapi secara sepihak mengirim personel ke karang-karang tak berpenghuni dengan cara yang melanggar Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan (DOC) tahun 2002 [17, 19]. Alih-alih menjawab langsung, Teodoro menepisnya dengan menyebut pertanyaan itu sebagai "propaganda terselubung yang disamarkan sebagai pertanyaan" (propaganda spiel disguised as questions), sebuah retorika yang langsung disambut tepuk tangan meriah dari sebagian hadirin .

Kao: Optimisme di Tengah Badai

Di sesi berbeda dalam forum yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn menyampaikan pesan yang sangat kontras. Ia menyatakan optimismenya bahwa negosiasi COC dapat diselesaikan tahun ini, menekankan bahwa negara-negara anggota ASEAN dan China tetap "berkomitmen untuk memajukan pembicaraan" . Kao menegaskan bahwa finalisasi perjanjian pada 2026 adalah demi kepentingan strategis semua pihak .

Sikap optimistis Kao ini sejalan dengan pernyataan publiknya sebelumnya. Pada akhir 2025, ia menepis anggapan bahwa ketegangan bilateral Filipina-China adalah salah satu isu substantif yang menunda COC, serta menyatakan memiliki "keyakinan penuh" bahwa teks Kode Etik akan selesai . Nada diplomatis ini mencerminkan peran tradisional Sekretariat ASEAN untuk menjaga agar proses diplomatik tetap hidup secara publik, meskipun terjadi pertentangan di balik layar antar anggota. Hal ini juga selaras dengan narasi Beijing; Menteri Luar Negeri China Wang Yi, saat bertemu Kao pada Juli 2025, menyerukan agar kedua pihak menyelesaikan COC sesuai jadwal .

Jurang perbedaan yang mencolok antara seorang menteri pertahanan yang melihat negosiasi sebagai jebakan China, dan seorang sekretaris jenderal yang melihatnya sebagai target jangka pendek, adalah ilustrasi sempurna dari aksi penyeimbangan yang mendefinisikan kepemimpinan ASEAN dalam isu keamanan maritim.

Status Negosiasi: Jalan Buntu yang Tak Kunjung Usai

Drama politik di panggung publik tidak boleh menutupi kebuntuan substantif di lapangan. Meskipun ASEAN dan China berhasil merampungkan satu naskah draf tunggal pada 2022—yang sering dikutip sebagai tonggak sejarah—naskah tersebut masih dirahasiakan, dan sejumlah sengketa krusial belum terselesaikan:

• Status hukum yang mengikat: Ini adalah poin krusial. Departemen Luar Negeri AS dan sejumlah analis mencatat bahwa COC harus lebih dari sekadar dokumen non-mengikat agar efektif, namun apakah perjanjian ini akan mengikat secara hukum—terutama bagi China—masih menjadi ganjalan utama .
• Cakupan geografis: Belum jelas apakah COC akan mencakup seluruh Laut China Selatan atau hanya area yang diklaim langsung oleh negara-negara ASEAN dan China. Perbedaan ini berimplikasi serius pada fitur-fitur sengketa seperti Kepulauan Spratly.
• Aktivitas militer dan konstruksi: Aturan tentang pembatasan latihan militer, pembangunan pulau buatan, dan penempatan personel keamanan di fitur-fitur sengketa termasuk area yang paling kontroversial.

Malaysia, sebagai Ketua ASEAN 2026, dikabarkan menjadikan COC sebagai prioritas dan mendorong adanya draf final selama masa kepemimpinannya . Namun, hingga Juni 2026, belum ada bukti publik yang menunjukkan adanya teks final yang disepakati. Kao sendiri mengakui bahwa merundingkan teks tersebut "bukanlah tugas yang mudah" dan "masih banyak isu yang perlu diselesaikan" .