Bentrokan Diplomatik di Singapura: Teodoro Tuduh China Sandera Negosiasi Kode Etik Laut China Selatan

Kao: Optimisme di Tengah Badai

Di sesi berbeda dalam forum yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn menyampaikan pesan yang sangat kontras. Ia menyatakan optimismenya bahwa negosiasi COC dapat diselesaikan tahun ini, menekankan bahwa negara-negara anggota ASEAN dan China tetap "berkomitmen untuk memajukan pembicaraan" . Kao menegaskan bahwa finalisasi perjanjian pada 2026 adalah demi kepentingan strategis semua pihak .

Sikap optimistis Kao ini sejalan dengan pernyataan publiknya sebelumnya. Pada akhir 2025, ia menepis anggapan bahwa ketegangan bilateral Filipina-China adalah salah satu isu substantif yang menunda COC, serta menyatakan memiliki "keyakinan penuh" bahwa teks Kode Etik akan selesai . Nada diplomatis ini mencerminkan peran tradisional Sekretariat ASEAN untuk menjaga agar proses diplomatik tetap hidup secara publik, meskipun terjadi pertentangan di balik layar antar anggota. Hal ini juga selaras dengan narasi Beijing; Menteri Luar Negeri China Wang Yi, saat bertemu Kao pada Juli 2025, menyerukan agar kedua pihak menyelesaikan COC sesuai jadwal .

Jurang perbedaan yang mencolok antara seorang menteri pertahanan yang melihat negosiasi sebagai jebakan China, dan seorang sekretaris jenderal yang melihatnya sebagai target jangka pendek, adalah ilustrasi sempurna dari aksi penyeimbangan yang mendefinisikan kepemimpinan ASEAN dalam isu keamanan maritim.

Status Negosiasi: Jalan Buntu yang Tak Kunjung Usai

Drama politik di panggung publik tidak boleh menutupi kebuntuan substantif di lapangan. Meskipun ASEAN dan China berhasil merampungkan satu naskah draf tunggal pada 2022—yang sering dikutip sebagai tonggak sejarah—naskah tersebut masih dirahasiakan, dan sejumlah sengketa krusial belum terselesaikan:

• Status hukum yang mengikat: Ini adalah poin krusial. Departemen Luar Negeri AS dan sejumlah analis mencatat bahwa COC harus lebih dari sekadar dokumen non-mengikat agar efektif, namun apakah perjanjian ini akan mengikat secara hukum—terutama bagi China—masih menjadi ganjalan utama .
• Cakupan geografis: Belum jelas apakah COC akan mencakup seluruh Laut China Selatan atau hanya area yang diklaim langsung oleh negara-negara ASEAN dan China. Perbedaan ini berimplikasi serius pada fitur-fitur sengketa seperti Kepulauan Spratly.
• Aktivitas militer dan konstruksi: Aturan tentang pembatasan latihan militer, pembangunan pulau buatan, dan penempatan personel keamanan di fitur-fitur sengketa termasuk area yang paling kontroversial.

Malaysia, sebagai Ketua ASEAN 2026, dikabarkan menjadikan COC sebagai prioritas dan mendorong adanya draf final selama masa kepemimpinannya . Namun, hingga Juni 2026, belum ada bukti publik yang menunjukkan adanya teks final yang disepakati. Kao sendiri mengakui bahwa merundingkan teks tersebut "bukanlah tugas yang mudah" dan "masih banyak isu yang perlu diselesaikan" .