Seruan Ben-Gvir untuk Membunuh 30–40 Orang di Gaza dan Batas Kekuasaan Menteri Keamanan Nasional Israel

Dalam kesempatan lain, Ben-Gvir mempromosikan apa yang ia sebut sebagai “emigrasi” sukarela warga Palestina dari Gaza. Pada akhir Juli, ia mengatakan penghancuran Hamas dan dorongan agar warga Palestina meninggalkan Gaza merupakan satu-satunya solusi yang dapat diterima Israel, sembari menolak kesepakatan dengan Hamas melalui mediator.

Sikap tersebut sejalan dengan dukungannya terhadap pembangunan permukiman Israel dan kendali jangka panjang Israel atas Gaza, bukan penarikan diri yang dinegosiasikan.

Seberapa besar kewenangan Ben-Gvir?

Ben-Gvir menjabat sebagai Menteri Keamanan Nasional Israel. Portofolionya mencakup pengawasan terhadap Kepolisian Israel dan Dinas Penjara Israel. Karena itu, ia merupakan tokoh penting dalam kebijakan kepolisian domestik, pengelolaan penjara, serta administrasi penegakan hukum terkait.

Namun, kewenangannya memiliki batas yang jelas:

• Ia tidak memimpin IDF.
• Ia tidak menentukan rantai komando militer Israel.
• Ia tidak memiliki kewenangan hukum untuk memerintahkan serangan udara atau operasi IDF lainnya di Gaza.
• Pengadilan Israel juga membatasi kemampuannya untuk memberikan perintah operasional kepada polisi di lapangan.

Meski demikian, pernyataannya tetap memiliki dampak. Ben-Gvir adalah menteri kabinet dan pemimpin partai sayap kanan ekstrem yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan. Dukungan partainya di parlemen dapat digunakan untuk menekan Netanyahu.

Jadi, pengaruh Ben-Gvir terutama bersifat politik dan kelembagaan—bukan kendali operasional atas perang di Gaza.

Bagaimana pernyataan itu dapat muncul dalam perkara genosida di ICJ?

Perkara Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ) mencakup pernyataan para pejabat politik dan militer Israel sebagai bahan yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai dugaan niat genosida. Dalam permohonan awalnya, Afrika Selatan secara khusus berpendapat bahwa pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan niat untuk menghancurkan warga Palestina di Gaza sebagai suatu kelompok.

Namun, perbedaan hukum berikut sangat penting: perintah tindakan sementara ICJ tidak menyatakan bahwa Israel telah melakukan genosida. Perintah tersebut berkaitan dengan kemungkinan adanya hak-hak yang dilindungi Konvensi Genosida dan mewajibkan Israel mengambil langkah untuk mencegah tindakan terlarang, termasuk pembunuhan anggota kelompok yang dilindungi, serta mencegah dan menghukum hasutan langsung dan terbuka untuk melakukan genosida.

Karena itu, ucapan Ben-Gvir dapat dikutip oleh Afrika Selatan atau pihak lain sebagai bukti kontekstual mengenai dehumanisasi, kemungkinan niat, atau hasutan. Namun, pernyataan itu sendiri bukan putusan ICJ yang menetapkan tanggung jawab pidana pribadi Ben-Gvir, dan bukan pula putusan akhir bahwa Israel telah melakukan genosida.

Israel menolak tuduhan genosida tersebut dan menyatakan bahwa perangnya ditujukan kepada Hamas, bukan kepada warga Palestina sebagai kelompok yang dilindungi.

Mengapa ucapan ini penting secara politik?

Pernyataan di podcast itu memperkuat daya tarik Ben-Gvir di kalangan pemilih ultranasionalis yang mendukung penggunaan kekuatan militer secara maksimal, kendali permanen Israel atas Gaza, pembangunan permukiman, dan kepergian warga Palestina.

Pelaporan media menyebut gagasan yang sebelumnya berada di pinggir politik Israel seperti milik Ben-Gvir semakin menonjol menjelang pemilu Israel pada 27 Oktober. Namun, episode podcast tersebut dilaporkan hanya mendapat sedikit perhatian dari media domestik Israel.

Kombinasi ini—liputan arus utama yang terbatas, tetapi pesan yang kuat bagi basis politiknya—dapat memperbesar daya tawar Ben-Gvir di dalam koalisi Netanyahu. Hal itu tidak berarti ia menentukan kebijakan militer Israel, tetapi dapat menyulitkan Netanyahu mengambil kompromi yang berisiko membuat partai Ben-Gvir menarik dukungan.

Kaitannya dengan negosiasi Gaza yang mandek

Pernyataan Ben-Gvir muncul di tengah kebuntuan mengenai urutan pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel. Para pejabat Israel mengatakan pasukan mereka tidak akan ditarik tanpa “pelucutan senjata yang sungguh-sungguh” terhadap Hamas. Sebaliknya, Hamas mengaitkan penyerahan senjata berat dengan penghentian seluruh aksi militer Israel dan penarikan pasukan Israel dari Gaza.

Kerangka kerja yang didukung Amerika Serikat dan dikaitkan dengan Presiden Donald Trump dilaporkan menghubungkan pelucutan senjata Hamas dengan penarikan pasukan Israel secara bertahap. Netanyahu menolak ketentuan penarikan tersebut dan mengatakan Israel tidak akan pergi sebelum Hamas dilucuti sepenuhnya.

Posisi Ben-Gvir bahkan lebih keras. Ia menentang kesepakatan pelucutan senjata dan penarikan pasukan, menyebutnya tidak dapat diterima, serta mendukung kendali Israel yang berkelanjutan, “emigrasi” warga Palestina, dan pembangunan permukiman.

Situasi ini menciptakan ketegangan tiga arah:

1. Hamas mengaitkan pelucutan senjata dengan penghentian serangan dan penarikan Israel.
2. Kerangka kerja Trump menghubungkan kedua langkah tersebut secara bertahap.
3. Netanyahu bersikeras bahwa pelucutan senjata harus dilakukan terlebih dahulu.

Ben-Gvir menolak dasar dari penarikan yang dinegosiasikan itu sendiri. Dalam konteks tersebut, ucapannya di podcast paling tepat dipahami sebagai tuntutan terbuka untuk eskalasi dan kendali permanen atas Gaza—dengan dukungan politik yang kuat, tetapi tanpa kewenangan untuk memimpin operasi militer Israel.