Mengapa Gustavo Petro Minta Maaf Usai Keputusan Kolombia soal Dataran Tinggi Golan?

Mantan Presiden Kolombia Gustavo Petro meminta maaf kepada negara-negara Arab dan umat Muslim setelah pemerintahan penggantinya mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan. Petro mengatakan masyarakat Kolombia secara historis memandang wilayah tersebut sebagai bagian dari Suriah, bukan Israel.

Keputusan ini menandai perubahan besar dalam kebijakan luar negeri Kolombia. Di bawah Petro, pemerintah Kolombia menjauh dari Israel dan lebih dekat dengan perjuangan Palestina. Dengan pengakuan tersebut, Kolombia menjadi negara kedua—setelah Amerika Serikat—yang secara resmi mengakui kedaulatan Israel atas wilayah itu.

Apa yang dimintakan maaf oleh Petro?

Petro meminta maaf atas keputusan pemerintah Kolombia saat ini, bukan atas kebijakan yang ia buat sendiri. Dalam pernyataannya, ia mengatakan rakyat Kolombia tidak menganggap Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel. Menurutnya, wilayah itu selama ini dipandang sebagai bagian dari Suriah, sebagaimana diyakini oleh sebagian besar negara di dunia.

Pernyataan tersebut menggambarkan pengakuan baru itu sebagai putusnya posisi pemerintah saat ini dari pandangan historis yang, menurut Petro, dianut masyarakat Kolombia dan tercermin dalam sikap internasional yang berlaku.

Petro juga menuduh adanya pengaruh asing dalam pemilihan presiden Kolombia baru-baru ini. Namun, dalam pemberitaan yang tersedia, tuduhan itu disampaikan sebagai klaim Petro dan bukan fakta yang telah terbukti secara independen.

Siapa yang mengakui kedaulatan Israel?

Pengakuan tersebut datang dari pemerintahan Presiden Kolombia yang baru dilantik, Abelardo de la Espriella. Pada 10 Agustus 2026, pemerintahannya mengumumkan bahwa Kolombia mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, sekaligus hak Israel untuk melindungi diri dari ancaman eksternal.

Pengumuman itu disampaikan hanya beberapa hari setelah de la Espriella mulai menjabat pada 7 Agustus. Langkah tersebut juga menegaskan niatnya untuk membangun kembali dan memperkuat hubungan Kolombia dengan Israel.

Dengan demikian, Kolombia bergabung dengan Amerika Serikat sebagai dua negara yang disebut dalam pemberitaan yang tersedia telah secara resmi mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan.

Bagaimana reaksi dunia internasional?

Respons terhadap keputusan Bogotá terbelah tajam.

• Suriah: Damaskus mengajukan pengaduan resmi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Suriah menyebut pengakuan itu sebagai penolakan terhadap hak-haknya dan memprotes dukungan Kolombia terhadap klaim Israel.
• Mesir: Kairo menolak keputusan tersebut dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional serta resolusi-resolusi PBB yang relevan. Mesir juga menegaskan kembali hak Suriah atas wilayah itu.
• Negara-negara Arab: Pemerintah Arab dan lembaga-lembaga regional mengecam langkah Kolombia sebagai upaya melegitimasi pendudukan Israel dan tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional.
• Israel: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyambut keputusan Kolombia. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar juga berterima kasih kepada de la Espriella atas apa yang ia sebut sebagai pengakuan bersejarah.

Pemberitaan tersebut memperlihatkan perpecahan diplomatik yang jelas: Israel menyambut keputusan itu, sedangkan Suriah, Mesir, dan sejumlah pemerintah Arab menolaknya.

Perbedaannya dengan kebijakan Petro

Langkah pemerintahan baru itu membalik sejumlah kebijakan Petro terhadap Israel. Selama masa kepresidenannya, Kolombia memutus hubungan diplomatik dengan Israel pada 2024 dan memerintahkan pembukaan misi diplomatik di Ramallah. Kebijakan tersebut mencerminkan kedekatan yang lebih besar dengan perjuangan Palestina.

Sebaliknya, pemerintahan de la Espriella bergerak untuk memperkuat hubungan dengan Israel dan mengadopsi posisi Israel mengenai Dataran Tinggi Golan. Karena itu, pengakuan tersebut bukan sekadar pernyataan tentang kedaulatan wilayah, melainkan juga tanda awal pergeseran kebijakan luar negeri Kolombia menjauh dari era Petro.

Permintaan maaf Petro menegaskan perubahan politik tersebut. Pemerintahan penggantinya kini mewakili Kolombia dalam urusan diplomatik, tetapi Petro berpendapat bahwa posisi baru itu tidak mencerminkan pandangan historis negaranya mengenai Dataran Tinggi Golan maupun kebijakan yang ia jalankan saat menjabat.