BRICS Sebut CBAM Uni Eropa “Proteksionis”: Apa Arti Pajak Karbon Perbatasan 2026?

Kritik BRICS bukan berarti menolak aksi iklim secara umum. Yang dipersoalkan adalah kemungkinan negara berkembang harus menanggung biaya dekarbonisasi industri yang dirancang di Eropa, sementara dana yang terkumpul tetap terkait dengan prioritas anggaran Uni Eropa.

Menurut pemerintah negara-negara BRICS, negara berkembang lebih membutuhkan pendanaan dan teknologi untuk menurunkan emisi daripada pungutan perbatasan yang dapat mengurangi daya saing ekspor mereka.

Bagaimana CBAM Uni Eropa bekerja mulai 2026?

Rezim definitif CBAM berlaku sejak 1 Januari 2026, setelah periode transisi ketika importir hanya diwajibkan melaporkan emisi yang terkandung dalam barang tanpa membeli dan menyerahkan sertifikat.

Pada tahap awal, CBAM mencakup:

• semen;
• besi dan baja;
• aluminium;
• pupuk;
• listrik; dan
• hidrogen,

termasuk sejumlah bahan prekursor dan produk hilir tertentu.

Importir yang memasukkan lebih dari 50 ton barang yang tercakup CBAM ke Uni Eropa harus mengajukan status sebagai deklaran resmi CBAM. Setelah itu, mereka membeli sertifikat CBAM yang terkait dengan emisi karbon dalam barang impor tersebut.

Tujuan mekanisme ini adalah menyetarakan biaya karbon produk impor dengan biaya yang dihadapi produsen sejenis di Uni Eropa. Jika eksportir telah membayar harga karbon yang memenuhi syarat di negara asal, pembayaran tersebut dapat diperhitungkan.

Komisi Eropa menetapkan harga sertifikat CBAM sebesar €75,36 per ton CO₂ untuk kuartal pertama 2026 dan €75,28 per ton CO₂ untuk kuartal kedua. Namun, angka itu belum secara langsung menunjukkan kewajiban akhir setiap importir. Nilai akhirnya juga bergantung pada emisi yang telah diverifikasi, tolok ukur produk, faktor penerapan CBAM, serta harga karbon yang telah dibayar di negara asal.

Mengapa eksportir baja dan aluminium paling terpapar?

Baja dan aluminium termasuk produk yang secara langsung tercakup dalam CBAM dan dikenal memiliki intensitas emisi tinggi. Eksportir menghadapi dua tantangan sekaligus: potensi biaya pembelian sertifikat dan kewajiban administratif untuk mengukur, memverifikasi, serta mendokumentasikan emisi yang terkandung dalam produk.

Jika data yang dapat diandalkan tidak tersedia, importir dapat menggunakan nilai default yang ditetapkan Uni Eropa. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketidakpastian bagi produsen dan pedagang.

Dampaknya sangat relevan bagi eksportir besar seperti India, China, dan Afrika Selatan. Sebuah kajian kebijakan yang dikutip dalam materi sumber memperkirakan CBAM dapat memengaruhi ekspor negara berkembang senilai sekitar US$16 miliar per tahun. Namun, angka tersebut bukan perkiraan khusus untuk ketiga negara itu.

Tekanan finansial juga diperkirakan meningkat seiring pengurangan tunjangan emisi gratis dalam sistem perdagangan emisi Uni Eropa. Bank Dunia mencatat faktor alokasi gratis yang tersisa sebesar 97,5% pada 2026, 95% pada 2027, 90% pada 2028, 77,5% pada 2029, dan 51,5% pada 2030. Dengan kata lain, porsi biaya karbon yang tercermin melalui CBAM akan meningkat ketika produsen Eropa menerima semakin sedikit perlindungan gratis dari harga ETS.

Berapa potensi pendapatan CBAM pada 2030?

Belum ada satu angka pendapatan 2030 yang dapat dianggap pasti. Perkiraan berbeda-beda bergantung pada asumsi mengenai harga karbon, volume impor, intensitas emisi, penghapusan tunjangan gratis, serta kemungkinan perluasan cakupan CBAM.

Sejumlah perkiraan yang tersedia mencakup sekitar €1,5 miliar per tahun mulai 2028, sekitar €2,1 miliar per tahun dalam kajian lain, dan kisaran €5–9 miliar pada 2030 berdasarkan cakupan saat ini. Perkiraan terdahulu yang dikaitkan dengan Komisi Eropa menyebut potensi pendapatan hingga €9,1 miliar pada 2030 dengan formulasi cakupan yang lebih luas.

Perbedaan yang lebar ini penting dicatat. Angka pendapatan yang terlihat pasti dapat menyesatkan, terutama karena CBAM masih dalam tahap penerapan bertahap dan cakupan masa depannya dapat memengaruhi proyeksi secara signifikan.

Mengapa BRICS mempersoalkan ke mana uangnya mengalir?

Keberatan BRICS bukan hanya soal eksportir harus membayar biaya tambahan yang terkait dengan karbon. Mereka juga mempersoalkan tujuan penggunaan dana tersebut.

Materi Parlemen Eropa menyebut pendapatan CBAM ditujukan untuk masuk ke anggaran Uni Eropa. Analisis lain juga menggambarkan alokasi yang berkaitan dengan prioritas iklim dan anggaran di tingkat Uni Eropa.

Negara-negara BRICS berpendapat bahwa dana yang dipungut dari eksportir negara berkembang seharusnya membantu pembiayaan pengurangan emisi, peningkatan teknologi industri, dan adaptasi iklim di negara-negara yang terdampak. Tuntutan ini sejalan dengan seruan mereka agar pendanaan iklim bagi negara berkembang ditingkatkan.

Di sinilah muncul ketegangan politik utama. Uni Eropa memandang CBAM sebagai cara mencegah kebocoran karbon—perpindahan produksi ke negara dengan aturan emisi yang lebih longgar—serta menyamakan perlakuan terhadap barang impor dan biaya karbon domestik.

Sebaliknya, BRICS melihatnya sebagai kebijakan perdagangan sepihak yang beban finansialnya lebih banyak ditanggung produsen di luar Eropa.

Apakah konflik ini bisa dibawa ke WTO?

Kecaman diplomatik belum sama dengan sengketa resmi di WTO. Proses formal biasanya dimulai ketika suatu anggota meminta konsultasi. Jika konsultasi gagal, negara penggugat dapat meminta pembentukan panel.

Pertanyaan hukumnya antara lain apakah CBAM mendiskriminasi barang impor atau metode produksi asing, apakah produk impor dan produk Uni Eropa diperlakukan secara setara, serta apakah Uni Eropa dapat membenarkan mekanisme tersebut melalui pengecualian lingkungan dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).

Uni Eropa kemungkinan akan menekankan bahwa CBAM dirancang sebagai pasangan dari harga karbon domestik dalam sistem Uni Eropa. Mekanisme ini juga mengakui harga karbon yang memenuhi syarat dan telah dibayar di negara produsen. Argumen tersebut dapat digunakan Uni Eropa untuk menyatakan bahwa CBAM ditujukan untuk mengatasi kebocoran karbon, bukan mengenakan tarif secara sewenang-wenang.

Perdebatan hukumnya tetap berpusat pada apakah desain tersebut cukup untuk mengatasi tudingan diskriminasi, beban pelaporan, dan perlakuan terhadap produsen asing.

Bukti yang tersedia menunjukkan Afrika Selatan telah memberi sinyal ketertarikan untuk mengajukan gugatan, sementara India, China, dan Brasil telah menyampaikan kekhawatiran hukum atau keadilan. Namun, bukti tersebut tidak menunjukkan bahwa China telah mengajukan sengketa WTO khusus terkait CBAM, dan juga belum membuktikan adanya gugatan bersama BRICS.

Apa yang terjadi selanjutnya?

Ketegangan dapat meningkat ketika porsi emisi yang harus dibayar melalui CBAM semakin besar dan eksportir mulai memahami tuntutan kepatuhan secara lebih mendalam. Perjanjian perdagangan, negosiasi, dan hubungan bilateral Uni Eropa dengan anggota BRICS dapat menjadi jalur konsultasi atau penyesuaian teknis, tetapi tidak otomatis mencegah gugatan di WTO.

Kesimpulan yang paling kuat berdasarkan bukti yang tersedia lebih terbatas daripada klaim tentang “perang dagang CBAM” yang segera terjadi. BRICS telah membentuk koalisi politik yang tegas menentang pendekatan Uni Eropa, tekanan ekonomi akan meningkat seiring penerapan CBAM, dan proses hukum formal tetap mungkin terjadi.

Namun, gugatan WTO bersama atas nama BRICS serta gugatan khusus dari China masih belum terverifikasi.