Babak Baru Demokrasi Palestina: Dekrit Abbas Tentukan Pemilu 2026 dan Reformasi DPR

• Kursi Dewan Legislatif: Dewan Legislatif Palestina (PLC) akan bertambah dari 132 menjadi 200 kursi .
• Ambang batas suara: Suara minimum yang diperlukan untuk memenangkan kursi turun drastis menjadi 1% .
• Daftar kandidat: Jumlah minimum kandidat dalam satu daftar pemilu naik dari 16 menjadi 20 orang .
• Usia pencalonan: Usia minimum untuk mencalonkan diri sebagai anggota PLC diturunkan dari 28 menjadi 23 tahun .
• Keterwakilan perempuan: Setiap daftar harus menyertakan setidaknya satu perempuan untuk setiap tiga kandidat, yang secara efektif mewajibkan kuota minimal sekitar 33% . Beberapa sumber lain melaporkan kuota 25%, namun teks WAFA menyebutkan persyaratan lebih tinggi, yaitu satu dari tiga .
• Komitmen politik: Semua kandidat wajib berkomitmen pada prinsip-prinsip Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), sebuah persyaratan yang juga diterapkan dalam undang-undang pemilu lokal sebelumnya .

Jadwal Pemilu

Pengumuman Abbas menetapkan proses pemilu dalam dua tahap:

1. Pemilu Legislatif (PLC) dan PNC: Ditetapkan pada 1 November 2026. Keduanya akan digelar bersamaan, dan mereka yang terpilih ke PLC secara otomatis menjadi perwakilan tanah air di PNC . Sebuah dekrit presiden sebelumnya tertanggal 2 Februari 2026, telah menyerukan agar warga Palestina di dalam negeri dan diaspora berpartisipasi dalam pemungutan suara ini, yang akan dilakukan dengan sistem perwakilan proporsional penuh .
2. Pemilu Presiden: Dijanjikan pada "awal 2027", tetapi belum ada tanggal pasti atau dekrit presiden resmi yang dikeluarkan untuk memicu pemungutan suara tersebut .

Dua Dekade Pemilu yang Tertunda

Pengumuman ini muncul dengan latar belakang stagnasi demokrasi yang mendalam.

Pemilu legislatif terakhir diadakan pada tahun 2006, pemungutan suara yang dimenangkan oleh Hamas dan menyebabkan perpecahan politik serta PLC yang tidak aktif sejak 2007 . Pemilu presiden terakhir berlangsung pada tahun 2005, ketika Abbas menang dengan perkiraan 65% suara. Masa jabatan empat tahunnya berakhir pada 2009, tetapi ia terus memerintah melalui dekrit sejak saat itu .

Pada tahun 2021, Abbas menetapkan tanggal untuk pemilu legislatif dan presiden, tetapi menundanya tanpa batas waktu, dengan alasan kurangnya jaminan dari Israel bagi warga Palestina untuk memilih di Yerusalem Timur . Baru-baru ini, pada 9 Juni 2025, Abbas menulis surat kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron dan tokoh-tokoh internasional lainnya, berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu presiden dan legislatif dalam waktu satu tahun . Dekrit Juni 2026 merupakan langkah formal untuk memenuhi janji itu.

Beberapa pergerakan terjadi di tingkat lokal: pemilu kota telah diadakan pada 25 April 2026 di Tepi Barat dan sebagian Gaza .

Mengapa Keraguan Mendalam Masih Ada

Meskipun dekritnya terperinci, para analis, kritikus, dan publik Palestina tetap sangat meragukan bahwa pemilu akan berjalan sesuai rencana.

Para kritikus menunjuk pada celah krusial: belum ada dekrit presiden yang mengikat untuk pemungutan suara 2027. Tokoh Fatah, Samer Sinijlawi, menegaskan hal ini, "Tidak ada tanggal pemilihan yang diberikan, tidak ada dekrit presiden yang dikeluarkan, dan tidak ada jadwal yang disampaikan" .

Kelayakan untuk menggelar pemungutan suara yang bebas dan adil di Gaza, yang masih dalam kondisi hancur dan di bawah kendali Hamas, adalah pertanyaan besar lain yang belum terjawab .

Kepercayaan publik sangat rendah. Sebuah jajak pendapat tahun 2025 oleh Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina menemukan bahwa 80% warga Palestina ingin Abbas yang berusia 90 tahun itu mundur, dan 60% meragukan pemilihan presiden akan benar-benar digelar sesuai janji . Skeptisisme ini berakar pada pola yang panjang: Abbas telah mengumumkan pemilu beberapa kali sebelumnya—pada 2010, 2012, dan 2021—dan setiap kali ditunda atau dibatalkan, membuat banyak pihak memandang langkah terbaru ini sebagai taktik untuk menjaga legitimasi internasional daripada komitmen teguh menuju transisi demokrasi .