Guncangan Baru E-Commerce Vietnam 2026: Verifikasi Wajib Penjual, Deposit Rp3,1 Miliar untuk Platform Asing, dan Debat Sengit Aturan Hak Cipta Digital

UU E-Commerce & Peraturan 248/2026: Apa yang Berubah per 1 Juli 2026

Peraturan Pemerintah No. 248/2026/ND-CP, yang diterbitkan pada 30 Juni 2026, memberikan panduan detail pelaksanaan UU E-Commerce . Aturan ini memperjelas kewajiban penjual, tanggung jawab platform, dan persyaratan kepatuhan bagi platform lintas batas yang beroperasi di Vietnam.

Verifikasi Identitas Wajib bagi Penjual dan Peserta Siaran Langsung (Livestream)

Berdasarkan aturan baru, platform e-commerce perantara kini bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi identitas elektronik terhadap penjual dalam negeri sebelum mereka diizinkan berjualan . Verifikasi ini harus menggunakan data: nama lengkap, tanggal lahir, nomor identitas pribadi (atau paspor untuk warga asing), serta nomor telepon/email .

Perubahan kunci lainnya adalah perluasan definisi "penjual". Kini, penjual mencakup individu atau organisasi yang menjual barang melalui website, aplikasi, platform e-commerce, media sosial dengan fungsi transaksi, siaran langsung (livestream), serta pemasaran afiliasi .

Penjual siaran langsung (livestream sellers), KOL, dan KOC dalam pengaturan afiliasi juga wajib menjalani verifikasi identitas . Ketentuan verifikasi identitas elektronik wajib ini mulai berlaku pada 1 Januari 2027, memberikan waktu enam bulan bagi platform untuk mempersiapkan diri .

Platform media sosial yang memiliki fungsi e-commerce terintegrasi harus menyiapkan mekanisme khusus untuk memverifikasi penjual dan peserta siaran langsung . Platform juga diwajibkan untuk mengumumkan secara terbuka peraturan operasional perdagangan melalui siaran langsung mereka, termasuk proses verifikasi penjual dan mekanisme penanganan pengaduan .

Deposit Keamanan Rp3,1 Miliar untuk Platform Asing

Salah satu ketentuan paling signifikan adalah persyaratan finansial wajib bagi platform e-commerce asing yang beroperasi di Vietnam tanpa memiliki badan hukum yang didirikan secara lokal. Platform-platform ini harus menempatkan deposit keamanan minimum sebesar 20 miliar VND (sekitar Rp12,7 miliar atau setara dengan sekitar USD 820.000) di sebuah bank komersial di Vietnam atau cabang bank asing di Vietnam. Deposit ini harus dipertahankan selama periode operasi .

Kapan Platform Asing Terkena Aturan Ini?

Undang-undang menerapkan "uji kehadiran di Vietnam." Sebuah platform asing dianggap memiliki aktivitas di Vietnam jika memenuhi salah satu dari tiga kondisi berikut :

1. Menyediakan konten dalam Bahasa Vietnam
2. Mengoperasikan domain .vn
3. Memproses 100.000 transaksi atau lebih per tahun di dalam negeri

Kewajiban Tambahan untuk Platform Asing

Setelah terkena aturan ini, platform asing juga harus menunjuk perwakilan hukum resmi di Vietnam dan mematuhi persyaratan pemotongan dan penyetoran pajak . Konsekuensi dari ketidakpatuhan sangat berat, termasuk pemblokiran akses, penangguhan fungsi transaksi, atau dikenai sanksi administratif .

Perdebatan Sengit: Usulan Revisi UU Penerbitan dan Risiko Tanggung Jawab Mutlak atas Kekayaan Intelektual

Terpisah dari UU E-Commerce, Majelis Nasional saat ini sedang membahas usulan revisi UU Penerbitan. Sebuah ketentuan tunggal — poin h, ayat 2, Pasal 10 dari rancangan undang-undang — telah memicu kontroversi besar .

Isi rancangan tersebut: Ketentuan ini melarang "gagal mencegah atau menghapus publikasi yang mengandung konten yang melanggar hak kekayaan intelektual di platform dan aplikasi yang dikelola dan dioperasikan oleh diri sendiri" .

Kekhawatiran utama: Anggota parlemen dan delegasi industri telah memperingatkan bahwa redaksi ini dapat ditafsirkan sebagai kewajiban bagi platform untuk secara proaktif memantau dan menyaring semua konten guna mencari pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Ini secara efektif akan berfungsi sebagai tanggung jawab mutlak (strict/absolute liability) atas pelanggaran HaKI pihak ketiga .

Ketentuan ini bertentangan langsung dengan dua kerangka hukum yang sudah mapan:

Pasal 198b: Kerangka Perlindungan 'Safe Harbor' Vietnam

Diperkenalkan dalam amandemen UU Kekayaan Intelektual tahun 2022 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2023, Pasal 198b menetapkan kerangka pengecualian tanggung jawab bersyarat (safe harbor) bagi penyedia layanan perantara . Berdasarkan Pasal 198b, Penyedia Jasa Internet (ISP) hanya bertanggung jawab jika mereka gagal menanggapi permintaan penghapusan dari instansi negara yang berwenang — mereka tidak diwajibkan untuk secara proaktif memantau konten pengguna .

Kerangka ini secara material dialihkan dari Pasal 12.551 Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa-Vietnam (EVFTA) .

Komitmen Perdagangan Internasional Vietnam

Komitmen Vietnam dalam perjanjian perdagangan bebas — termasuk CPTPP, EVFTA, RCEP, dan perjanjian WIPO — pada umumnya mewajibkan kerangka kerja safe harbor dan melarang penerapan kewajiban pemantauan umum pada platform perantara .

Usulan revisi UU Penerbitan ini masih dalam tahap draf dan belum disahkan. Perdebatan masih berlangsung, dengan beberapa delegasi mendorong redaksi yang lebih jelas untuk memastikan UU Penerbitan tidak menimpa rezim safe harbor Pasal 198b atau menciptakan kewajiban yang saling bertentangan yang dapat melanggar komitmen internasional Vietnam .