RUU Infrastruktur Digital Singapura: Dua Lisensi Baru untuk Data Center dan Cloud

Singapura mengusulkan RUU Infrastruktur Digital yang akan memasukkan layanan data center dan komputasi cloud berskala besar ke dalam kerangka perizinan baru. Skema ini akan dikelola oleh Infocomm Media Development Authority (IMDA), otoritas yang mengatur sektor informasi dan komunikasi Singapura.

Rancangan tersebut memiliki dua sasaran utama: memperkuat keamanan dan ketahanan infrastruktur digital penting, serta meningkatkan keberlanjutan lingkungan dalam operasional data center di Singapura .

Hal yang paling penting untuk dipahami adalah adanya dua jenis lisensi. Lisensi Foundational Digital Infrastructure (FDI) utama ditujukan bagi penyedia data center dan cloud terbesar. Sementara itu, lisensi Operator Data Center (DC) memiliki cakupan lebih luas dan berlaku berdasarkan ambang batas penggunaan daya yang lebih rendah.

Siapa yang wajib memiliki lisensi?

1. Lisensi FDI utama

Lisensi FDI utama yang diusulkan akan mencakup dua kategori layanan:

• Layanan fasilitas data center komersial dari fasilitas dengan beban TI kritis minimal 10 MW, apabila fasilitas tersebut melayani bisnis atau organisasi lain, bukan hanya kebutuhan operatornya sendiri .
• Layanan Infrastructure as a Service (IaaS) dan Platform as a Service (PaaS) yang menghasilkan rata-rata pendapatan tahunan minimal S$100 juta dari pengguna di Singapura selama tiga tahun sebelumnya .

Kewajiban ini berlaku bagi penyedia yang berlokasi di Singapura maupun di luar negeri, selama mereka menyediakan layanan FDI utama kepada pengguna di Singapura . Berdasarkan materi yang tersedia, kategori cloud yang disebut secara khusus adalah IaaS dan PaaS—bukan Software as a Service (SaaS)—untuk ambang batas pendapatan tersebut .

2. Lisensi Operator Data Center

Lisensi Operator DC yang terpisah akan berlaku bagi data center di Singapura dengan beban TI kritis minimal 3 MW . Skema ini terutama dirancang untuk menetapkan dan menegakkan standar dasar lingkungan serta efisiensi sumber daya di seluruh sektor data center, bukan hanya bagi operator terbesar .

Artinya, sebuah data center dapat diwajibkan memiliki lisensi DC meski belum mencapai ambang 10 MW untuk dikategorikan sebagai FDI utama. Data center besar yang memenuhi kedua ambang tersebut berpotensi menghadapi persyaratan DC sekaligus kewajiban keamanan dan ketahanan tambahan untuk layanan FDI utama.

Kewajiban bagi pemegang lisensi FDI utama

Kerangka yang diusulkan tidak hanya berfokus pada serangan siber. Penyedia FDI utama juga harus mengelola berbagai risiko non-siber yang dapat mengganggu layanan. Kewajiban utamanya meliputi:

• Keamanan siber: menerapkan langkah-langkah untuk melindungi fasilitas data center dan layanan cloud, sebagai pelengkap terhadap kerangka Cybersecurity Act Singapura .
• Keamanan fisik: melindungi fasilitas dan infrastruktur dari akses tanpa izin serta ancaman fisik lainnya .
• Kesinambungan bisnis: memiliki pengaturan untuk menjaga layanan tetap berjalan saat terjadi gangguan .
• Pemulihan bencana: menyiapkan dan memelihara rencana untuk memulihkan layanan setelah pemadaman atau insiden lain .
• Pelaporan insiden: melaporkan insiden keamanan siber dan gangguan penyampaian layanan yang relevan kepada IMDA .
• Kepatuhan terhadap regulator: mematuhi persyaratan lisensi dan arahan yang dikeluarkan IMDA .

Dengan demikian, usulan ini melihat kesinambungan layanan sebagai gabungan antara keamanan digital, perlindungan fisik, kesiapan operasional, serta kemampuan pemulihan .

Denda yang diusulkan

Jika pemegang lisensi melanggar kewajiban, persyaratan lisensi, atau arahan IMDA, denda finansial maksimal yang diusulkan adalah nilai yang lebih tinggi antara:

• S$1 juta; atau
• 10% dari omzet tahunan pemegang lisensi di Singapura .

Struktur ini membuat potensi sanksi dapat menyesuaikan skala bisnis operator di Singapura, alih-alih hanya menerapkan batas denda tetap. Rancangan tersebut juga memuat pelanggaran terpisah untuk penyediaan layanan tanpa lisensi yang diwajibkan. Penerapan detail ketentuan ini tetap perlu dibaca berdasarkan teks RUU dan peraturan final apabila nantinya disahkan .

Standar keberlanjutan untuk data center

Skema Operator DC akan memberikan dasar hukum bagi penerapan standar keberlanjutan wajib pada data center dengan kapasitas minimal 3 MW. Area yang dapat dinilai dan dilaporkan antara lain:

• Efisiensi energi, termasuk persyaratan Power Usage Effectiveness (PUE) .
• Efisiensi air, termasuk tolok ukur Water Usage Effectiveness (WUE) .
• Sumber energi, termasuk penggunaan energi terbarukan dan tingkat emisi gas rumah kaca .
• Data operasional dan kapasitas, termasuk informasi yang membantu regulator menilai utilisasi serta kontribusi ekonomi atau operasional lainnya .

Namun, materi konsultasi yang tersedia belum menetapkan seluruh angka ambang batas secara final. Nilai PUE dan WUE, persentase energi terbarukan, serta batas emisi yang spesifik diperkirakan akan ditetapkan melalui peraturan turunan, standar, atau kode praktik—bukan dalam kerangka umum RUU .

Perbedaan ini penting bagi operator. RUU tersebut akan membangun fondasi perizinan dan penegakan hukum, sedangkan target teknis yang harus dipenuhi dapat ditentukan pada tahap berikutnya.

Potensi aturan tambahan untuk perangkat dan penggunaan air

Kerangka yang diusulkan juga membuka ruang bagi persyaratan tambahan di masa depan, termasuk:

• standar efisiensi untuk perangkat TI seperti server dan sistem penyimpanan; serta
• persyaratan efisiensi air di tingkat fasilitas, yang berpotensi mencakup sistem pendingin dan infrastruktur terkait .

Berdasarkan laporan konsultasi yang tersedia, ketentuan tersebut masih berupa kemungkinan standar masa depan. Belum ada ambang batas teknis final yang ditetapkan di dalam materi tingkat tinggi tersebut .

Mengapa Singapura mengusulkan RUU ini?

Pemerintah Singapura melihat fasilitas data center dan layanan cloud sebagai fondasi penting bagi ekonomi digital. Karena itu, gangguan terhadap layanan tersebut dapat menimbulkan dampak yang lebih luas dan memperkuat alasan untuk menerapkan persyaratan ketahanan yang lebih ketat .

Usulan ini juga berkaitan dengan keterbatasan energi, air, dan lahan Singapura ketika permintaan kapasitas data center terus meningkat, termasuk akibat beban kerja kecerdasan buatan (AI) . Dalam konteks tersebut, keberlanjutan tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai inisiatif sukarela. Lisensi DC akan memberi IMDA mekanisme untuk menetapkan dan menegakkan standar lingkungan dasar .

Materi laporan dan konsultasi turut menyebut gangguan layanan serta pemadaman sebagai bagian dari latar belakang penguatan pengawasan. Namun, sumber yang tersedia tidak menetapkan satu daftar lengkap insiden atau membuktikan setiap dampak sektoral yang kadang dikaitkan dengan peristiwa tersebut. Kesimpulan yang paling hati-hati adalah bahwa RUU ini merespons kekhawatiran yang lebih luas mengenai ketahanan infrastruktur digital yang terkonsentrasi, bersamaan dengan meningkatnya tekanan terhadap sumber daya .

Jadwal konsultasi publik

MDDI dan IMDA membuka konsultasi publik pada 1 Juli 2026. Batas akhir penyampaian masukan adalah 22 Juli 2026 pukul 10.00 waktu Singapura. Tanggapan dapat disampaikan melalui proses konsultasi REACH atau lewat email kepada IMDA .

Karena masih berada pada tahap konsultasi, rancangan ini belum dapat dianggap sebagai pernyataan final mengenai seluruh persyaratan teknis. Dampak paling jelas bagi pelaku industri saat ini adalah dua ambang batas lisensi, kewajiban ketahanan dan pelaporan baru bagi penyedia FDI utama, serta langkah menuju standar keberlanjutan yang dapat ditegakkan bagi data center dengan beban TI kritis minimal 3 MW.