Lawatan enam hari To Lam ke Eropa berlangsung di tengah dua agenda yang saling berdekatan: memperkuat hubungan diplomatik dan perdagangan Vietnam dengan negara-negara Eropa, serta desakan agar isu hak asasi manusia (HAM) turut dibahas. Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam sekaligus Presiden Vietnam itu berangkat dari Hanoi pada 19 Oktober 2026 bersama istrinya, Ngo Phuong Ly, dan delegasi tingkat tinggi.
3
8
17
4
Agenda lawatan ke Denmark, Uni Eropa, dan Belgia
Rangkaian pada 19–24 Oktober mencakup kunjungan kenegaraan ke Denmark serta kunjungan resmi ke Uni Eropa dan Belgia. Undangan disampaikan oleh Raja Frederik X dan Ratu Mary dari Denmark, Presiden Dewan Eropa António Costa, serta Perdana Menteri Belgia Bart De Wever.
8
9
Kunjungan ke Denmark memiliki arti khusus bagi hubungan kedua negara. Seorang mantan duta besar Vietnam menyebutnya sebagai kunjungan pertama pemimpin tertinggi Partai dan Negara Vietnam ke Denmark sejak kedua negara menjalin kemitraan strategis komprehensif.
36
Pemberitaan Vietnam dan Denmark menggambarkan lawatan ini sebagai kesempatan untuk mempererat hubungan dan menjajaki kerja sama, termasuk di bidang perdagangan, investasi, pertumbuhan hijau, dan pembangunan berkelanjutan.
10
36
Perjanjian EFTA ditandatangani sehari sebelumnya
Pada 18 Oktober, Vietnam menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (EFTA). EFTA beranggotakan Norwegia, Swiss, Islandia, dan Liechtenstein—keempatnya bukan anggota Uni Eropa.
17
19
Kedekatan waktunya membuat kesepakatan itu menjadi konteks penting bagi upaya Vietnam memperluas hubungan ekonominya di Eropa. Namun, perjanjian EFTA berbeda dari Uni Eropa dan tidak boleh disamakan dengan agenda resmi lawatan To Lam. Sumber yang tersedia tidak menunjukkan bahwa kesepakatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan ke Uni Eropa atau negara-negara yang didatangi.
Negosiasi perjanjian dimulai pada 2012 dan sempat terhenti pada 2018; laporan lain menyebut perundingan dilanjutkan kembali pada 2025.
26
28 Setelah perjanjian berlaku, negara-negara EFTA akan menghapus tarif impor untuk produk industri dan makanan laut Vietnam. Secara terpisah, lebih dari 98 persen ekspor Norwegia ke Vietnam diperkirakan akan bebas bea dalam tujuh tahun sejak perjanjian mulai berlaku.
19
23
Angka dan ketentuan itu merujuk pada manfaat yang diharapkan setelah perjanjian efektif, bukan perubahan tarif yang sudah berlaku saat penandatanganan.
Desakan Human Rights Watch
Human Rights Watch (HRW) meminta para pemimpin Denmark, Belgia, dan Uni Eropa mendesak To Lam agar menunjukkan kemajuan konkret dalam memperbaiki catatan HAM Vietnam selama kunjungan tersebut. Menjelang lawatan, organisasi itu juga mengirim surat kepada para pemimpin Denmark dan Uni Eropa mengenai kekhawatiran atas tindakan represif dan hak-hak buruh di Vietnam.
2
4
5
Dalam surat-suratnya, HRW menyatakan pelanggaran HAM yang berlanjut bertentangan dengan kewajiban internasional Vietnam dan komitmen dalam perjanjian dengan Uni Eropa. Pernyataan itu merupakan tuduhan dan desakan dari HRW; materi sumber yang tersedia tidak cukup untuk memverifikasi angka spesifik tentang tahanan, penangkapan, atau vonis yang disebut dalam pertanyaan awal.
4
5
Dengan demikian, lawatan ini mempertemukan dua kepentingan diplomatik: memperluas hubungan politik dan ekonomi, sekaligus menghadapi pertanyaan apakah para pemimpin Eropa akan menjadikan HAM bagian dari pembicaraan. Kesepakatan EFTA menambah konteks bagi langkah dagang Vietnam, tetapi tetap merupakan perjanjian terpisah dengan proses penerapannya sendiri.
2
17
23