Bisakah Kekayaan AI Negara-Negara Teluk Membiayai Penghasilan Tetap bagi Warganya?

Mengapa negara-negara Teluk dianggap punya posisi unik?

1. Basis kekayaan negara yang sangat besar

Sovereign wealth fund di negara-negara GCC secara kolektif mengelola aset yang nilainya mendekati US$5 triliun. Selama ini, kekayaan tersebut membantu negara mendistribusikan pendapatan hidrokarbon melalui lapangan kerja di sektor publik, subsidi, layanan publik gratis atau murah, serta berbagai manfaat kesejahteraan.

Bagi pendukung dividen AI, mekanisme lama itu dapat diadaptasi. Jika investasi AI menghasilkan keuntungan, sebagian hasilnya secara teori bisa dialirkan kepada warga sebagai pembayaran rutin atau tambahan pendapatan , .

Model tersebut bukan sepenuhnya gagasan baru bagi kawasan Teluk. Manfaat yang diterima warga negara saat ini—seperti pekerjaan pemerintah, subsidi, layanan berbiaya rendah, dan tidak adanya pajak penghasilan—oleh sebagian analis dipandang sebagai semacam “dividen modal” tidak langsung .

2. Negara memiliki bagian langsung dalam rantai nilai AI

Keunggulan yang paling sering disebut bukan hanya besarnya dana, melainkan kepemilikan langsung pemerintah atas aset AI.

• HUMAIN di Arab Saudi merupakan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki Public Investment Fund (PIF). Perusahaan ini telah mengamankan kesepakatan senilai lebih dari US$23 miliar dengan NVIDIA, AMD, Amazon, dan xAI, serta mengerahkan 600.000 cip NVIDIA di Hexagon, pusat data yang disebut sebagai fasilitas terbesar di dunia yang dioperasikan pemerintah , .
• MGX di Abu Dhabi menutup penggalangan dana AI perdananya dengan komitmen US$49 miliar pada Juli 2026. Portofolionya mencakup kepemilikan di OpenAI, xAI, Anthropic, SpaceX, dan sejumlah perusahaan AI terdepan lainnya , , .
• G42, perusahaan AI yang terkait dengan pemerintah Uni Emirat Arab, menerima investasi strategis senilai US$1,5 miliar dari Microsoft pada 2024 .

Karena pemerintah sudah menjadi pemilik atau investor langsung, argumennya, negara-negara Teluk dapat menangkap keuntungan dari pertumbuhan AI tanpa harus terlebih dahulu mengenakan pajak baru kepada perusahaan teknologi swasta. Ini berbeda dari gagasan “public wealth fund” yang pernah diajukan CEO OpenAI Sam Altman di Amerika Serikat, yang mengandalkan mekanisme untuk mengambil bagian dari kemakmuran perusahaan AI dan membagikannya kepada masyarakat , .

Sebuah laporan Thorsten Meyer AI yang dikutip oleh beberapa publikasi bahkan menggambarkan negara-negara Teluk sebagai “contoh paling jelas dari respons kepemilikan modal yang dipimpin pemerintah terhadap risiko tenaga kerja akibat AI” , .

3. Ada pengalaman dalam mendistribusikan kekayaan kepada warga

Sistem kesejahteraan di kawasan Teluk telah lama menjadi bagian dari kontrak sosial antara negara dan warga negara. Karena itu, sejumlah analis menilai transisi menuju pembayaran tunai rutin secara teknis mungkin lebih mudah dibandingkan di negara-negara yang belum memiliki sistem distribusi manfaat yang terpusat.

Laporan PwC pada Januari 2025 secara khusus menyebut “tambahan pendapatan permanen bagi kelompok berpenghasilan rendah” sebagai salah satu dari lima instrumen kebijakan yang dapat dipakai pemerintah GCC untuk memperbarui kontrak sosial dan mengurangi ketergantungan pada pekerjaan sektor publik .

Mengapa gagasan ini belum tentu layak?

Kepemilikan aset AI memang membuka jalur potensial, tetapi belum menjamin adanya pendapatan yang stabil. Beberapa keberatan utama masih belum terjawab.

Valuasi AI belum sama dengan arus kas

Angka US$4,8 triliun bukanlah uang tunai yang siap dibagikan. Aset sovereign wealth fund tersebar dalam investasi jangka panjang, properti, saham, dan kepemilikan di perusahaan privat yang tidak selalu mudah dijual.

Sebagian aset AI juga dihargai berdasarkan ekspektasi pertumbuhan yang sangat tinggi. Jika valuasi tersebut terkoreksi, atau keuntungan baru muncul jauh lebih lambat dari perkiraan, pendapatan yang diperlukan untuk membiayai pembayaran rutin bisa menjadi tidak pasti.

Penghasilan tetap memerlukan arus kas yang dapat diprediksi, bukan sekadar kenaikan nilai portofolio di atas kertas. Asma Derja dari Ethical AI Alliance menekankan bahwa mekanisme seperti imbal hasil sovereign wealth fund dan pajak komputasi AI “tidak membiayai dirinya sendiri” dan menghadapi tantangan mendasar .

Kemungkinan besar hanya diberikan kepada warga negara

Di sejumlah negara GCC, pekerja ekspatriat mencakup sekitar 80–90% tenaga kerja sektor swasta. Kondisi ini membuat program penghasilan dasar universal bagi seluruh penduduk akan sangat mahal secara fiskal.

Alternatif yang lebih mungkin adalah pembayaran yang hanya diberikan kepada warga negara. Model tersebut akan melanjutkan pola lama: negara membagikan sebagian kekayaan kepada warga nasional, sementara pekerja asing tidak mendapat manfaat yang sama.

Konsekuensinya, program tersebut mungkin lebih tepat disebut dividen warga negara daripada universal basic income (UBI) dalam pengertian global. UBI biasanya merujuk pada pembayaran rutin, tanpa syarat, kepada semua orang dalam kelompok yang ditentukan—bukan hanya pemegang kewarganegaraan tertentu. Para analis menyebut pengecualian terhadap ekspatriat dan batasan politik masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan .

Pendidikan dan reskilling mungkin lebih mendesak

Sebelum membagikan pendapatan tetap, sejumlah pakar menilai pemerintah Teluk sebaiknya memprioritaskan pendidikan, pelatihan ulang, dan jalur masuk ke pekerjaan baru.

Analisis dari London School of Economics pada April 2025 menyatakan bahwa keberhasilan program seperti UBI bergantung pada pendanaan berkelanjutan, investasi pendidikan, serta perhatian terhadap aspek sosial dan psikologis—bukan hanya dampak ekonomi dan pasar tenaga kerja .

Laporan PwC juga merekomendasikan kebijakan pasar kerja aktif sebagai bagian dari pembaruan kontrak sosial . Dengan kata lain, pembayaran tunai dapat menjadi bantalan ketika pekerjaan berubah, tetapi tidak otomatis menyelesaikan persoalan keterampilan, produktivitas, dan partisipasi kerja.

Struktur politik dapat menghambat perubahan

Sovereign wealth fund di negara-negara Teluk tidak hanya berfungsi sebagai instrumen investasi. Literatur akademik menggambarkannya sebagai “alat stabilitas rezim” dalam negara rentier Teluk—negara yang sangat bergantung pada pendapatan sumber daya alam .

Struktur yang selama ini memungkinkan negara menyalurkan manfaat secara terpusat juga bisa menciptakan keengganan untuk beralih ke pembayaran otomatis yang berbasis hak. Jika penghasilan tetap menggantikan jaringan patronase yang sudah ada, bukan melengkapinya, kebijakan tersebut dapat dipandang mengubah keseimbangan dalam kontrak sosial.

Perdebatan global: prediksi Musk dan kehati-hatian Acemoglu

Perdebatan mengenai dividen AI di Teluk merupakan bagian dari diskusi global yang lebih besar tentang masa depan pekerjaan, uang, dan distribusi kekayaan.

Elon Musk: kelimpahan AI akan membuat uang kurang penting

Dalam wawancara pada 25 Juli 2026 dengan pemimpin redaksi The Economist, Zanny Minton Beddoes, Elon Musk memprediksi bahwa “uang tidak akan penting pada 2036” karena AI dan robot akan menghasilkan barang serta layanan dalam jumlah yang sangat melimpah , , .

Menurut Musk, makanan, perumahan, transportasi, dan hiburan dapat menjadi hampir gratis. Ia menggambarkan masa depan tersebut sebagai “universal high income”—pendapatan tinggi universal—dan memperkirakan deflasi, bukan inflasi, akan menjadi persoalan utama , . Vinod Khosla juga menyatakan dukungan terhadap arah prediksi itu, meski Forbes melaporkan bahwa tanggapannya menyimpan peringatan yang lebih suram di balik kesan persetujuan tersebut .

Daron Acemoglu: kemajuan teknologi tidak otomatis meratakan kekayaan

Ekonom MIT Daron Acemoglu merupakan salah satu pengkritik akademik paling menonjol terhadap prediksi “kelimpahan” seperti yang disampaikan Musk.

Sumber yang tersedia tidak memuat kutipan langsung Acemoglu pada 2026 yang secara khusus membantah garis waktu 2036 milik Musk. Namun, kerangka pemikirannya bertentangan dengan anggapan bahwa kelimpahan produksi saja akan menyelesaikan persoalan distribusi.

Acemoglu berpendapat bahwa dampak AI terhadap upah dan lapangan kerja kemungkinan tidak akan berlangsung sesingkat atau seluas yang diperkirakan Musk. Bahkan jika produktivitas meningkat tajam, siapa yang memperoleh manfaatnya tetap bergantung pada pilihan kebijakan—termasuk perpajakan, daya tawar pekerja, dan investasi publik.

Ia juga memperingatkan tentang “so-so automation”: otomatisasi yang menggantikan pekerja tanpa menciptakan tugas baru bagi mereka. Dalam skenario tersebut, permintaan terhadap tenaga kerja dapat menurun sementara ketimpangan melebar.

Jadi, apakah dividen AI di Teluk mungkin terjadi?

Secara teori, negara-negara Teluk memiliki kombinasi yang langka: modal negara dalam jumlah besar, pengalaman mendistribusikan kekayaan kepada warga, dan kepemilikan langsung atas sebagian infrastruktur serta perusahaan AI.

Tetapi kombinasi itu belum cukup untuk membuktikan bahwa penghasilan tetap dapat dibiayai secara berkelanjutan. Pemerintah harus menghadapi risiko valuasi, ketidakpastian imbal hasil, pertanyaan tentang siapa yang berhak menerima pembayaran, dan kebutuhan untuk membangun keterampilan baru.

Satu hal yang masih belum diketahui adalah apakah ada pemerintah GCC yang sedang mempelajari atau menguji coba program penghasilan tetap yang dikaitkan dengan aset AI. Bukti yang tersedia belum memadai untuk menyatakan bahwa program semacam itu sedang berjalan. Untuk saat ini, pembahasannya tetap berada pada tahap analitis dan spekulatif.

The National pernah berpendapat bahwa negara-negara Teluk dapat membantu mengisi kekosongan pengetahuan tentang UBI dengan mempelajari pengalaman mereka sendiri dalam mendistribusikan kekayaan selama puluhan tahun . Jika gagasan dividen AI benar-benar berkembang, kawasan tersebut mungkin menjadi laboratorium penting—bukan karena programnya sudah ada, melainkan karena struktur kepemilikan negara dan sistem kesejahteraannya membuat eksperimen semacam itu secara teori lebih mungkin dilakukan.