Jika terbukti di pengadilan, dakwaan yang digunakan dalam kasus ini dapat membawa hukuman penjara 8 hingga 12 tahun berdasarkan hukum pidana Ukraina.
Pada 14 Mei, Pengadilan Tinggi Anti‑Korupsi Ukraina memerintahkan Yermak untuk ditahan selama 60 hari dalam tahanan pra‑persidangan.
Namun pengadilan memberi opsi pembebasan jika ia membayar bail sebesar UAH 140 juta (sekitar $3,1–$3,2 juta).
Jaksa sebelumnya meminta bail yang lebih tinggi, yakni UAH 180 juta, tetapi hakim menetapkan jumlah yang lebih rendah.
Jika bail dibayarkan dan Yermak dibebaskan sementara, ia tetap harus mematuhi sejumlah pembatasan, termasuk menyerahkan dokumen perjalanan dan tidak menghubungi pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut.
Meski ada opsi bail, Yermak tetap berada di pusat penahanan selama beberapa hari setelah keputusan pengadilan.
Laporan media menyebutkan bahwa jumlah bail belum sepenuhnya berhasil dibayarkan atau diverifikasi. Pada hari-hari pertama setelah keputusan, baru sebagian dana yang berhasil disetor.
Selain itu ada faktor administratif: Pengadilan Tinggi Anti‑Korupsi tidak memproses konfirmasi bail pada akhir pekan, sehingga verifikasi resmi baru bisa dilakukan ketika pengadilan kembali beroperasi.
Dalam beberapa laporan disebutkan bahwa para pendukung dan kenalan Yermak berusaha mengumpulkan kontribusi dari berbagai sumber untuk mencapai total UAH 140 juta.
Kasus Yermak juga disebut dalam sejumlah laporan terkait dengan Operation Midas, penyelidikan besar anti‑korupsi yang dijalankan oleh NABU dan SAPO.
Operasi ini menargetkan dugaan korupsi besar di sektor energi Ukraina, khususnya di perusahaan tenaga nuklir milik negara Energoatom.
Penyelidik menyatakan bahwa skema tersebut melibatkan setidaknya $100 juta dalam praktik penggelapan dan pencucian uang.
Dalam dugaan skema itu, jaringan pejabat dan perantara disebut meminta komisi atau kickback dari kontraktor proyek energi.
Meskipun dugaan pencucian uang yang melibatkan proyek perumahan mewah terkait Yermak tampak sebagai episode terpisah, beberapa laporan menyebut aliran dana yang ditemukan dalam Operation Midas mungkin beririsan dengan kasus tersebut.
Penyelidikan yang semakin luas juga menyentuh beberapa tokoh dari dunia bisnis dan sektor energi Ukraina.
Di antara nama yang sering disebut dalam laporan terkait Operation Midas adalah:
Sebagai bagian dari operasi ini, aparat anti‑korupsi telah melakukan penggeledahan dan penyitaan di berbagai lokasi di Ukraina.
Yermak membantah semua tuduhan dan menyatakan akan melawan kasus tersebut di pengadilan.
Dalam sidang setelah keputusan penahanan, ia mengatakan bahwa tidak memiliki dana pribadi untuk membayar bail sebesar itu dan berharap pengacaranya dapat mencari bantuan dari teman atau kenalan.
Tim hukumnya juga mengindikasikan akan mengajukan banding terhadap beberapa bagian dari keputusan pengadilan.
Kasus ini memiliki implikasi politik besar karena posisi Yermak sebelumnya. Sebagai kepala Kantor Presiden, ia dianggap salah satu figur paling berpengaruh di pemerintahan Ukraina selama masa perang dan sering terlibat dalam negosiasi penting atas nama Zelensky.
Akibatnya, penyelidikan ini memunculkan beberapa konsekuensi politik utama:
Ujian bagi lembaga anti‑korupsi Ukraina. Uni Eropa dan mitra Barat Ukraina selama ini menekankan pentingnya independensi lembaga seperti NABU, SAPO, dan Pengadilan Anti‑Korupsi. Kasus yang menargetkan mantan pejabat senior menunjukkan lembaga tersebut berani memproses tokoh berpengaruh.
Tekanan politik terhadap pemerintah. Pada saat yang sama, penyelidikan terhadap figur dari lingkaran dekat presiden berpotensi merusak citra pemerintahan di tengah perang dan memberi amunisi bagi kritik politik.
Kepercayaan publik selama perang. Kepemimpinan Ukraina berulang kali menegaskan bahwa memerangi korupsi sangat penting untuk mempertahankan dukungan domestik maupun internasional saat negara masih menghadapi invasi Rusia.
Kasus ini masih berada pada tahap awal proses hukum.
Yang pasti, proses ini sudah menjadi salah satu kasus korupsi paling signifikan di Ukraina sejak dimulainya perang skala penuh—baik dari sisi hukum maupun dampak politiknya.