Dengan dukungan berbagai perjanjian perdagangan bebas (FTA) generasi baru, Wakil Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nguyễn Sinh Nhật Tân memperkirakan total perdagangan Vietnam dapat melampaui US$1 triliun sepanjang 2026 . Namun, target tersebut masih berupa proyeksi dan bergantung pada kemampuan mempertahankan laju pertumbuhan pada paruh kedua tahun ini.
Produk domestik bruto (PDB) Vietnam tumbuh 8,18% secara tahunan pada semester I 2026. Pertumbuhan kuartal II mencapai 8,39%, tertinggi untuk kuartal kedua sejak 2011 . Pada kuartal I, ekonomi tumbuh 7,83% .
Pemerintah Vietnam menargetkan pertumbuhan PDB tahunan sebesar 10% pada 2026 . Di sisi lain, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan yang lebih moderat, yakni 6,8%, dengan alasan guncangan harga minyak di Timur Tengah dapat menekan permintaan global . Pertumbuhan aktual pada semester pertama berada di antara target pemerintah dan proyeksi Bank Dunia tersebut.
Angka-angka utama perdagangan Vietnam pada 2026 menunjukkan:
Defisit tersebut terutama mencerminkan meningkatnya impor mesin, bahan baku, dan input produksi—bukan semata-mata lonjakan konsumsi barang jadi . Dengan kata lain, sebagian impor digunakan untuk menopang kapasitas produksi dan investasi di dalam negeri.
Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa–Vietnam atau EVFTA mulai berlaku pada 1 Agustus 2020. Enam tahun kemudian, perjanjian ini menjadi salah satu penggerak utama hubungan ekonomi kedua pihak .
Beberapa indikator pentingnya antara lain:
Namun, surplus sekitar US$22 miliar dengan Uni Eropa tidak boleh disamakan dengan neraca perdagangan Vietnam secara keseluruhan. Secara total, Vietnam justru mengalami defisit US$16,65 miliar pada semester I 2026 .
Hingga Juli 2026, lebih dari 1,2 juta surat keterangan asal telah diterbitkan berdasarkan berbagai FTA. Dokumen tersebut mencakup ekspor senilai hampir US$100 miliar, setara dengan 28% dari total nilai ekspor Vietnam .
Beberapa FTA mencatat tingkat pemanfaatan tarif preferensial antara 30% dan 50% . Angka ini menunjukkan bahwa akses pasar yang dibuka oleh FTA mulai diterjemahkan menjadi penghematan tarif dan peluang ekspor, meski pemanfaatannya belum merata di seluruh dunia usaha.
Vietnam telah menyelesaikan dan menerapkan 17 FTA serta baru-baru ini menuntaskan perundingan dengan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (EFTA) . Dalam periode 2016–2025, total nilai perdagangan Vietnam meningkat 2,7 kali lipat, dari US$176 miliar menjadi US$475 miliar .
Kesepakatan seperti CPTPP, RCEP, serta perjanjian bilateral dengan negara-negara ASEAN, India, Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, dan Jepang membantu memperluas tujuan ekspor. Kesepakatan tersebut juga mendorong pergeseran rantai pasok menuju manufaktur bernilai lebih tinggi dan produk olahan .
Di balik pertumbuhan tersebut terdapat persoalan penting: jaringan FTA yang luas belum otomatis berarti seluruh perusahaan menikmati tarif preferensial. Saat ini, hanya sekitar 30–40% perusahaan eksportir yang memanfaatkan insentif tarif dari FTA . Artinya, sekitar 60–70% potensi insentif masih belum digunakan secara optimal .
UKM menghadapi sejumlah hambatan, antara lain:
Perusahaan besar umumnya memiliki tim kepatuhan perdagangan khusus dan sumber daya untuk menelusuri asal bahan baku, menyiapkan dokumen, serta memenuhi standar pasar tujuan. Sebaliknya, banyak UKM belum memiliki kapasitas yang sama sehingga memilih mengekspor tanpa mengklaim tarif preferensial atau bahkan belum mampu memasuki pasar FTA secara maksimal .
Untuk mengukur dan mengurangi kesenjangan tersebut, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Vietnam meluncurkan FTA Index pada April 2024. Indeks ini dirancang untuk menilai pemanfaatan dan implementasi FTA hingga tingkat daerah dan provinsi, tempat perusahaan menerima dukungan dan menjalankan kegiatan ekspor .
Kinerja perdagangan Vietnam pada 2026 memperlihatkan tiga lapisan perkembangan sekaligus. Pertama, volume perdagangan tumbuh sangat cepat dan berpotensi menembus US$1 triliun. Kedua, EVFTA dan FTA lain memperluas akses pasar serta membantu mengarahkan rantai pasok menuju produk manufaktur dan olahan bernilai lebih tinggi. Ketiga, manfaat tersebut belum tersebar merata karena UKM masih kesulitan memenuhi aturan asal barang, standar internasional, dan persyaratan dokumentasi.
Dengan demikian, tantangan Vietnam berikutnya bukan hanya menambah jumlah FTA, melainkan memastikan lebih banyak perusahaan—terutama UKM—mampu mengubah akses tarif di atas kertas menjadi keunggulan ekspor yang nyata.