Kapal ini dikerahkan oleh Biro Laut China Timur dari Kementerian Sumber Daya Alam Republik Rakyat Tiongkok. Otoritas Tiongkok menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk "mengumpulkan data ilmiah tentang kondisi ekologi kawasan dan mendukung upaya konservasi laut." Para ilmuwan mengumpulkan sampel DNA lingkungan laut serta melakukan pengamatan terhadap burung laut dan cetacea.

Konteks yang Lebih Luas: Respons Tiga Tahap Terhadap Perundingan Jepang-Filipina

Survei lingkungan ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Ini adalah fase ketiga dari eskalasi terukur oleh Beijing, dipicu oleh pengumuman pada 28 Mei bahwa Jepang dan Filipina akan memulai perundingan formal untuk menentukan batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinen mereka di area timur Taiwan.

Tiongkok mengecam perundingan tersebut sebagai "ilegal dan tidak sah," dengan alasan bahwa perairan tersebut termasuk dalam hak maritim yang diklaimnya dan bahwa Jepang serta Filipina "mengabaikan Tiongkok" dalam memulainya. Respons Tiongkok terjadi dalam tiga tahap yang berbeda:

Fase 1 — 1 Juni: Formasi kapal Daishan dari Penjaga Pantai Tiongkok (CCG) melakukan patroli penegakan hukum di perairan yang sama, yang digambarkan sebagai "respons yang diperlukan" terhadap perundingan Jepang-Filipina.

Fase 2 — 6–10 Juni: Kementerian Perhubungan memimpin "operasi penegakan hukum lalu lintas laut khusus dan survei hidrografi." Operasi multi-lembaga ini memeriksa 198 kapal dan melakukan pemetaan dasar laut. Secara khusus, kapal-kapal Tiongkok menghubungi tiga kapal dagang yang melintas (berbendera Singapura, Liberia, dan Benin) untuk menanyakan pelabuhan asal, tujuan, dan jumlah kru mereka — sebuah laporan pertama. Penjaga pantai Taiwan mengerahkan kapal sebagai respons, menyebut operasi itu sebagai pelanggaran hukum internasional.

Fase 3 — 16–18 Juni: Marine Geology No. 6 dari Kementerian Sumber Daya Alam melakukan survei lingkungan. South China Morning Post secara eksplisit mencatat bahwa survei ini merupakan "tanda terakhir dari upaya Beijing untuk memperkuat klaim yurisdiksinya di kawasan itu setelah perundingan batas maritim Jepang-Filipina."

Implikasi Strategis

Aksi Beijing mewakili kampanye terkoordinasi untuk membangun kehadiran fisik dan kendali administratif atas perairan timur Taiwan. Dengan mengerahkan patroli penjaga pantai, operasi penegakan hukum, survei hidrografi, dan kapal riset, Tiongkok secara preemptif menentang setiap kesepakatan batas antara Jepang dan Filipina yang akan mengecualikan klaimnya. Bloomberg melaporkan bahwa kampanye secara keseluruhan dimaksudkan untuk "memaksakan klaimnya."

Perundingan Jepang-Filipina sendiri tidak biasa, karena kedua negara tidak berbagi perbatasan maritim yang berdekatan. Namun, keduanya memiliki klaim dasar laut yang bisa tumpang tindih ketika mereka berusaha memperluas landas kontinen hukum mereka melampaui 200 mil laut, dengan klaim Tokyo berdasarkan Pulau Okinotori. Tiongkok telah menolak perundingan itu secara kategoris, dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian menyatakan pada 9 Juni bahwa Jepang dan Filipina "mengabaikan Tiongkok untuk meluncurkan apa yang disebut perundingan batas maritim, sebuah langkah yang sangat melanggar hak dan kepentingan maritim Tiongkok."

Singkatnya, survei lingkungan 16–18 Juni bukan sekadar misi ilmiah. Itu adalah bagian integral dari strategi yang disengaja oleh Beijing untuk menegaskan yurisdiksi di kawasan yang telah menjadi titik api baru di Pasifik Barat.

Kapal ini dikerahkan oleh Biro Laut China Timur dari Kementerian Sumber Daya Alam Republik Rakyat Tiongkok. Otoritas Tiongkok menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk "mengumpulkan data ilmiah tentang kondisi ekologi kawasan dan mendukung upaya konservasi laut." Para ilmuwan mengumpulkan sampel DNA lingkungan laut serta melakukan pengamatan terhadap burung laut dan cetacea.

Konteks yang Lebih Luas: Respons Tiga Tahap Terhadap Perundingan Jepang-Filipina

Survei lingkungan ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Ini adalah fase ketiga dari eskalasi terukur oleh Beijing, dipicu oleh pengumuman pada 28 Mei bahwa Jepang dan Filipina akan memulai perundingan formal untuk menentukan batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinen mereka di area timur Taiwan.

Tiongkok mengecam perundingan tersebut sebagai "ilegal dan tidak sah," dengan alasan bahwa perairan tersebut termasuk dalam hak maritim yang diklaimnya dan bahwa Jepang serta Filipina "mengabaikan Tiongkok" dalam memulainya. Respons Tiongkok terjadi dalam tiga tahap yang berbeda:

Fase 1 — 1 Juni: Formasi kapal Daishan dari Penjaga Pantai Tiongkok (CCG) melakukan patroli penegakan hukum di perairan yang sama, yang digambarkan sebagai "respons yang diperlukan" terhadap perundingan Jepang-Filipina.

Fase 2 — 6–10 Juni: Kementerian Perhubungan memimpin "operasi penegakan hukum lalu lintas laut khusus dan survei hidrografi." Operasi multi-lembaga ini memeriksa 198 kapal dan melakukan pemetaan dasar laut. Secara khusus, kapal-kapal Tiongkok menghubungi tiga kapal dagang yang melintas (berbendera Singapura, Liberia, dan Benin) untuk menanyakan pelabuhan asal, tujuan, dan jumlah kru mereka — sebuah laporan pertama. Penjaga pantai Taiwan mengerahkan kapal sebagai respons, menyebut operasi itu sebagai pelanggaran hukum internasional.

Fase 3 — 16–18 Juni: Marine Geology No. 6 dari Kementerian Sumber Daya Alam melakukan survei lingkungan. South China Morning Post secara eksplisit mencatat bahwa survei ini merupakan "tanda terakhir dari upaya Beijing untuk memperkuat klaim yurisdiksinya di kawasan itu setelah perundingan batas maritim Jepang-Filipina."

Implikasi Strategis

Aksi Beijing mewakili kampanye terkoordinasi untuk membangun kehadiran fisik dan kendali administratif atas perairan timur Taiwan. Dengan mengerahkan patroli penjaga pantai, operasi penegakan hukum, survei hidrografi, dan kapal riset, Tiongkok secara preemptif menentang setiap kesepakatan batas antara Jepang dan Filipina yang akan mengecualikan klaimnya. Bloomberg melaporkan bahwa kampanye secara keseluruhan dimaksudkan untuk "memaksakan klaimnya."

Perundingan Jepang-Filipina sendiri tidak biasa, karena kedua negara tidak berbagi perbatasan maritim yang berdekatan. Namun, keduanya memiliki klaim dasar laut yang bisa tumpang tindih ketika mereka berusaha memperluas landas kontinen hukum mereka melampaui 200 mil laut, dengan klaim Tokyo berdasarkan Pulau Okinotori. Tiongkok telah menolak perundingan itu secara kategoris, dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian menyatakan pada 9 Juni bahwa Jepang dan Filipina "mengabaikan Tiongkok untuk meluncurkan apa yang disebut perundingan batas maritim, sebuah langkah yang sangat melanggar hak dan kepentingan maritim Tiongkok."

Singkatnya, survei lingkungan 16–18 Juni bukan sekadar misi ilmiah. Itu adalah bagian integral dari strategi yang disengaja oleh Beijing untuk menegaskan yurisdiksi di kawasan yang telah menjadi titik api baru di Pasifik Barat.