Jawaban singkatnya: Trump menunjuk Korea Selatan karena ia punya alasan taktis yang mudah dipahami publik—sebuah kapal kargo Korea Selatan disebut terkena ancaman tembakan Iran—dan alasan strategis yang lebih luas: Korea Selatan bergantung pada jalur energi Selat Hormuz serta berada dalam sistem aliansi keamanan Amerika Serikat. Dalam narasi Trump, jika sebuah negara mendapat manfaat dari jalur itu dan dari perlindungan AS, negara tersebut harus ikut memikul ongkos pengamanan.^[10][5][14]

Pemicu langsung: kapal kargo Korea dalam Project Freedom

Menurut laporan Sina Finance, Trump menulis di media sosial bahwa Iran menembaki kapal-kapal dari negara yang tidak terkait konflik dalam pelayaran yang berhubungan dengan Project Freedom. Di antara kapal itu, menurut Trump, ada satu kapal kargo Korea Selatan.^[10]

Laporan yang sama menyebut Project Freedom sebagai operasi yang dimulai AS pada hari Senin untuk memandu kapal dagang melewati Selat Hormuz. Setelah itu Trump menulis: “Mungkin sudah waktunya Korea bergabung dalam misi ini!”^[10]

Secara politik, kalimat itu penting. Korea Selatan tidak lagi digambarkan sekadar sebagai negara pengimpor energi yang menonton dari jauh, tetapi sebagai negara yang kapalnya sendiri disebut ikut terancam di jalur tersebut.^[10]

Bukan hanya soal satu kapal: logika “yang diuntungkan ikut membayar”

Sebelum insiden kapal kargo itu, Trump sudah lebih dulu memperbesar isu Hormuz menjadi agenda pembagian tanggung jawab lintas negara. Dong-A Ilbo melaporkan bahwa pada 14 Maret waktu setempat, Trump meminta Korea Selatan, Jepang, China, Inggris, dan Prancis mengirim kapal perang ke Selat Hormuz. Ia mengatakan negara-negara yang terdampak upaya Iran menutup selat itu seharusnya bersama AS menjaga agar jalur tersebut tetap terbuka dan aman.^[11]

Hankyoreh menggambarkan cara berpikir ini sebagai gaya keamanan transaksional Trump: negara-negara pengimpor minyak utama mendapat keuntungan dari terbukanya Selat Hormuz, sehingga mereka juga harus ikut menanggung “biaya keamanan” untuk menjaganya.^[13]

Dengan kata lain, Korea Selatan tidak hanya disebut karena satu kapal. Trump sedang mencoba mengubah pengawalan Hormuz menjadi tagihan bersama: siapa yang menikmati manfaat jalur energi itu, ikut patungan menjaga keamanannya.^[13]

Mengapa Korea Selatan menjadi sasaran yang mudah ditekan?

Alasan pertama adalah energi. Asia Daily mengutip data Korea Energy Economics Institute bahwa pada 2024 ketergantungan impor minyak mentah melalui Selat Hormuz mencapai 62% untuk Korea Selatan, 69% untuk Jepang, dan 49% untuk China.^[5] Dalam ukuran yang dipakai laporan tersebut, Korea Selatan termasuk ekonomi Asia yang sangat bergantung pada jalur ini.^[5]

Namun ada catatan penting. Yonhap melaporkan bahwa Trump pernah mengklaim porsi impor minyak mentah melalui Hormuz adalah 95% untuk Jepang, 90% untuk China, dan 35% untuk Korea Selatan.^[14] Asia Daily kemudian menunjukkan bahwa angka yang diucapkan Trump tidak sama dengan data Korea Energy Economics Institute.^[5] Jadi, angka Trump tidak bisa diperlakukan sebagai fakta yang bebas perdebatan.^[14][5]

Alasan kedua adalah aliansi dan kehadiran militer AS. Yonhap melaporkan bahwa Trump menekankan dukungan keamanan yang selama ini diberikan AS kepada sekutu dan mitranya, lalu menekan negara-negara yang menjadi lokasi pasukan AS, seperti Korea Selatan dan Jepang, agar ikut dalam pengawalan.^[14] Asia Daily merangkum dua standar yang dipakai Trump: tingkat ketergantungan suatu negara pada transportasi energi melalui Hormuz, dan seberapa besar negara itu menikmati jaminan keamanan AS.^[5]

Ketika dua standar itu digabung, Korea Selatan sulit melihat isu ini hanya sebagai masalah keamanan laut di Timur Tengah. Dalam bingkai Trump, ini sekaligus menjadi isu energi, isu loyalitas aliansi, dan isu kesediaan Seoul berbagi biaya dalam tatanan keamanan yang dipimpin AS.^[5][14]

Tekanan sudah masuk jalur diplomasi

Tekanan Washington tidak berhenti pada unggahan media sosial Trump. Chosun Ilbo melaporkan bahwa Menteri Luar Negeri sekaligus Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Marco Rubio, dalam pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun, menekankan pentingnya kerja sama untuk menjamin keamanan Selat Hormuz dalam jangka panjang serta menstabilkan ekonomi global dan harga minyak internasional.^[8]

Rubio, menurut laporan itu, tidak secara langsung mengucapkan permintaan untuk “mengirim kapal perang”. Namun pernyataannya dipahami sebagai dorongan agar Korea Selatan dan negara lain ikut dalam gagasan pengawalan multinasional Hormuz yang diajukan Trump.^[8]

Laporan yang sama juga menyebut Trump mengatakan ia akan mengingat negara mana yang membantu, sebuah isyarat bahwa ikut atau tidaknya suatu negara dapat memengaruhi hubungan dengan AS di kemudian hari.^[8]

Pilihan Seoul belum final

Dari laporan yang tersedia, Korea Selatan belum membuat keputusan akhir. Dong-A Ilbo mengutip seorang pejabat pemerintah Korea Selatan yang mengatakan bahwa karena Trump sudah menyampaikan keinginannya, Seoul akan membahasnya dengan hati-hati. Pejabat lain mengatakan pemerintah sudah memperkirakan AS bisa mengajukan permintaan substantif seperti pengiriman pasukan atau dukungan senjata; Seoul ingin sebisa mungkin menghindari pengiriman pasukan langsung, tetapi tetap harus membahas opsi yang ada.^[11]

Laporan yang sama menyebut ada pandangan di dalam pemerintah Korea Selatan bahwa, karena ketergantungan impor minyak mentah melalui Hormuz cukup tinggi, permintaan AS tidak mudah ditolak dari sudut ekonomi dan keamanan. Di sisi lain, ada juga gagasan untuk merespons dalam kerangka “aksi bersama” dan fungsi pengawalan, bukan sebagai pengerahan pasukan langsung.^[11]

Artinya, dilema Korea Selatan bukan sekadar “ikut” atau “menolak”. Pilihannya bisa bertingkat: apakah mengirim kapal, apakah ikut operasi bersama, apakah hanya memberi dukungan pengawalan, dan bagaimana membatasi risiko terseret lebih jauh ke konflik kawasan.^[11]

Intinya: kapal kargo hanyalah pintu masuk

Ada tiga alasan utama Trump menunjuk Korea Selatan. Pertama, ia mengatakan Iran menembaki kapal dalam lalu lintas terkait Project Freedom, termasuk satu kapal kargo Korea Selatan. Kedua, Korea Selatan digambarkan dalam data media Korea sebagai negara yang sangat bergantung pada jalur minyak mentah Selat Hormuz. Ketiga, Washington melihat Korea Selatan sebagai sekutu yang menerima perlindungan keamanan AS dan karena itu seharusnya ikut berbagi biaya keamanan laut.^[10][5][14]

Hal yang lebih besar untuk diperhatikan bukan hanya bahwa Trump kembali menyebut satu sekutu di depan publik. Ia sedang membingkai ulang keamanan Selat Hormuz sebagai urusan “penerima manfaat ikut membayar”. Bagi Korea Selatan, tantangannya bukan hanya apakah akan membantu AS, melainkan bagaimana menyeimbangkan keamanan energi, tekanan aliansi, dan risiko terseret ke konflik Timur Tengah.^[13][11]