Putin menyampaikan arahan tersebut pada 26 Juli 2026, saat bertemu para komandan armada di Sankt Peterburg dalam rangka Hari Angkatan Laut Rusia. “Kita harus bertindak hati-hati, dalam kerangka hukum maritim internasional, tetapi tegas—sebagaimana pembajakan dan para perompak harus dilawan,” katanya.
Ia juga meminta Angkatan Laut bersiap menghadapi kemungkinan penyitaan kapal tanker minyak dan gas Rusia. Dengan demikian, intersepsi terhadap kapal-kapal tersebut dibingkai Moskwa sebagai tantangan langsung terhadap kedaulatan Rusia. Pertemuan di Gedung Admiralty itu dihadiri melalui laporan para komandan Armada Pasifik, Utara, Baltik, Laut Hitam, serta Flotila Kaspia.
Arahan tersebut muncul di tengah meningkatnya tindakan Barat terhadap apa yang disebut sebagai “armada bayangan” Rusia. Istilah ini merujuk pada jaringan kapal tanker yang umumnya sudah berusia tua dan memiliki perlindungan asuransi terbatas. Kapal-kapal itu digunakan untuk membantu mengirimkan minyak dan gas Rusia dengan menghindari batas harga serta sanksi Barat.
Uni Eropa dilaporkan telah mengembangkan mekanisme hukum untuk menyita muatan dari kapal-kapal armada bayangan. Mekanisme itu memungkinkan negara anggota menahan tanker dan menjual muatan minyaknya, sehingga berpotensi memangkas pendapatan Rusia.
Di saat yang sama, sejumlah angkatan laut Barat—termasuk Denmark, Inggris, dan negara-negara Eropa lainnya—meningkatkan pemeriksaan, penahanan, serta pengalihan kapal tanker yang memiliki kaitan dengan Rusia di Laut Baltik, Selat Inggris, dan Laut Mediterania.
Moskwa sebelumnya telah mengumumkan rencana menyediakan pengawalan angkatan laut bagi kapal dagang yang membawa kargo Rusia pada Maret 2026. Pernyataan Putin pada Juli memperkeras posisi tersebut: dari sekadar mengawal pelayaran menjadi sinyal kesiapan untuk menghadapi kemungkinan pencegatan secara langsung.
Arahan itu disampaikan dalam suasana Hari Angkatan Laut yang jauh lebih terbatas dibandingkan perayaan biasanya. Parade kapal tradisional di Sankt Peterburg dibatalkan untuk tahun kedua berturut-turut karena ancaman serangan pesawat nirawak Ukraina. Putin pun tampil di depan gambar besar kapal selam yang dicetak, bukan di hadapan armada kapal perang yang dikerahkan untuk parade.
Situasi tersebut menyoroti tantangan Rusia dalam memamerkan kekuatan lautnya di tengah perang di Ukraina. Di satu sisi, Kremlin menegaskan perlindungan terhadap pelayaran komersial sebagai kepentingan strategis. Di sisi lain, ancaman keamanan memaksa acara simbolis utama angkatan laut digelar dalam format yang lebih terbatas.
Pada sekitar 26–27 Juli 2026, Putin menandatangani dekret yang meningkatkan jumlah personel aktif yang diizinkan dalam Angkatan Bersenjata Rusia sekitar 25.000 orang. Laporan lain menyebut kenaikan total otorisasi mencapai sekitar 27.000 personel, untuk membentuk unit konstruksi militer khusus. Dekret itu mulai berlaku pada 1 Agustus 2026 dan menaikkan total kekuatan resmi angkatan bersenjata Rusia menjadi sekitar 2,4 juta personel.
Berdasarkan laporan yang tersedia, unit-unit tersebut ditujukan untuk pekerjaan konstruksi militer, termasuk pembangunan benteng, pusat logistik, serta fasilitas penempatan. Perluasan ini dapat memperkuat infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengerahan personel, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya mobilisasi umum baru.
Ada pula perkembangan legislatif terpisah. Pada 22 Juli, Duma Negara Rusia meloloskan undang-undang yang memungkinkan warga dengan catatan kriminal yang belum dihapus menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan selama masa mobilisasi. Namun, hingga acara 26 Juli, Putin belum secara resmi menandatangani undang-undang tersebut.
Karena itu, tidak ada bukti yang tersedia bahwa Putin menandatangani undang-undang khusus tentang “infrastruktur mobilisasi militer” atau “pusat penempatan” tepat pada 26 Juli. Dokumen yang paling jelas terkonfirmasi adalah dekret perluasan kekuatan militer yang dilaporkan pada 27 Juli dan tampaknya ditandatangani pada atau sekitar 26 Juli.