Pada KTT NATO Juli 2026 di Ankara, Presiden Trump memberi sinyal bahwa ia condong untuk mengizinkan Turki kembali ke program F-35. Dalam penampilan bersama dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan, Trump mengatakan akan mencabut sanksi CAATSA yang dijatuhkan pada Turki atas pembelian S-400, dengan pernyataan, "Kami akan mencabut sanksi... Kami tidak ingin menjatuhkan sanksi pada teman" . Beberapa media melaporkan bahwa perubahan sikap Trump didorong oleh pandangannya bahwa Turki adalah mitra NATO yang lebih dapat diandalkan dibandingkan beberapa sekutu Eropa tradisional .
Hanya beberapa jam setelah Trump memberi sinyal keterbukaannya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepada CNN bahwa ia menentang penjualan tersebut, memperingatkan bahwa kesepakatan itu akan 'menghancurkan keseimbangan kekuatan di Timur Tengah' dan menegaskan, 'Saya tidak percaya mereka harus menerima F-35 atau mesinnya' . Israel, satu-satunya negara di kawasan yang memiliki F-35, menganggap jet siluman itu sebagai pilar keunggulan militer kualitatifnya.
Trump bereaksi keras terhadap kritik publik Netanyahu. Menurut laporan Axios yang mengutip dua pejabat Gedung Putih, Trump 'marah besar' dan percaya bahwa Netanyahu 'tidak berhak' mengomentari kesepakatan itu . Pada 27 Juli, Trump mengatakan kepada wartawan, 'Tak ada yang bisa mengatur saya tentang apa yang harus kami jual,' secara langsung mengesampingkan keberatan Netanyahu . Perselisihan ini meningkat ketika Menteri Pertahanan Pete Hegseth membatalkan pertemuan yang dijadwalkan dengan Netanyahu untuk membahas masalah F-35 .
Perselisihan soal F-35 ini merupakan bagian dari ketegangan yang lebih luas antara Trump dan Netanyahu terkait kebijakan Iran dan perbedaan strategis lainnya. Media Israel melaporkan adanya gesekan antara kedua pemimpin di luar masalah F-35, meskipun detail spesifik mengenai perbedaan pendapat tentang Iran kurang rinci dalam pemberitaan yang bersumber.
Terlepas dari dukungan politik Trump, masih ada hambatan hukum yang besar. Undang-undang AS — khususnya undang-undang CAATSA dan ketentuan NDAA yang digagas oleh Senator James Lankford — melarang transfer F-35 ke Turki kecuali Ankara menyingkirkan sistem S-400-nya dan peralatan terkait serta berkomitmen untuk tidak mengakuisisi sistem serupa dari Rusia di masa depan . Hingga pertengahan 2026, Turki masih memiliki S-400, meskipun WSJ melaporkan bahwa Ankara sedang menjajaki opsi untuk menjual sistem tersebut demi membuka jalan bagi F-35 .
Pada 22 Juli 2026, Biro Urusan Legislatif Departemen Luar Negeri AS mengirim surat kepada Perwakilan Wesley Bell (D-MO) yang menyatakan bahwa Turki 'belum memenuhi persyaratan' yang diwajibkan oleh hukum untuk bergabung kembali dengan program F-35 . Surat tersebut secara eksplisit menegaskan kembali bahwa persyaratan hukum — termasuk penyingkiran S-400 dan kepatuhan penuh terhadap CAATSA — tetap tidak berubah . Penentuan resmi ini berarti bahwa bahkan jika Presiden ingin segera melanjutkan, cabang eksekutif sendiri telah mengakui bahwa Turki saat ini belum memenuhi prasyarat hukum untuk penjualan tersebut.
| Elemen | Status |
|---|---|
| Posisi politik Trump | Mendukung pencabutan sanksi dan penjualan F-35 ke Turki |
| Sanksi CAATSA | Trump mengumumkan akan dicabut (7 Juli 2026) |
| S-400 di tangan Turki | Masih ada; belum ada konfirmasi penyingkiran hingga akhir Juli 2026 |
| Larangan hukum transfer F-35 | Masih berlaku; dikodifikasikan dalam FY20 NDAA |
| Penilaian Dept. Luar Negeri (22 Juli) | Turki 'belum memenuhi' persyaratan hukum untuk bergabung kembali |
| Oposisi Netanyahu | Dinyatakan secara publik; kesepakatan akan 'menghancurkan keseimbangan kekuatan' |
| Ketegangan Trump-Netanyahu | Terkonfirmasi; Trump marah atas kritik publik Netanyahu |
Kesimpulannya: Trump telah menunjukkan kemauan politik yang kuat untuk memulihkan akses Turki ke F-35 dan telah bergerak untuk mencabut sanksi CAATSA, tetapi kepemilikan Turki yang berkelanjutan atas sistem S-400 tetap menjadi hambatan hukum yang menentukan. Surat Departemen Luar Negeri tertanggal 22 Juli kepada Kongres secara resmi mengonfirmasi bahwa Ankara saat ini tidak memenuhi persyaratan undang-undang untuk bergabung kembali dengan program tersebut, dan Kongres menunjukkan resistensi bipartisan untuk menghapus persyaratan tersebut . Tidak ada transfer F-35 yang dapat terjadi kecuali Turki menyingkirkan S-400 atau Kongres mengubah undang-undang.